Selasa, 6 Agustus 2013 14:09 WIB
| 1233 Views
Jakarta (ANTARA News) - Anggota
Komisi I DPR RI, Muhammad Najib mengatakan
Panglima TNI pengganti Laksamana Agus Suhartono harus bisa menjaga
netralitas TNI pada Pemilu 2014.
"Kalau kita ingin memiliki
TNI yang profesional, maka kita semua, termasuk partai politik, mestinya
sama-sama menjaga netralitas TNI tersebut dengan tidak mendekati dan mencoba
menarik TNI ke politik," kata Najib di Jakarta, Selasa.
Najib juga berharap kepada
masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada Komisi I DPR RI tentang sosok
calon Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, termasuk soal 'Operasi Sajadah' di Jawa
Barat.
"Karena itu, masukan
masyarakat seperti itu ditunggu Komisi I sebagai bahan dan pertimbangan dalam
proses fit and proper test Pak Moeldoko," kata Najib.
Yang pasti, sambung politisi PAN
itu, dirinya tidak memiliki catatan buruk dari rekam jejak Moeldoko.
Sebaliknya, kata Najib, Moeldoko telah menunjukkan sejumlah prestasi sehingga
pada akhirnya mengantarkan yang bersangkutan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan
Darat. Dan kini dipromosikan SBY Presiden untuk menjadi Panglima TNI.
Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi
Santoso meminta Komisi I DPR untuk menanyakan dan mendalami informasi dugaan
keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam sebuah operasi bersandi 'Operasi Sajadah'
dalam fit and proper test calon tunggal Panglima TNI.
Diberitakan operasi sajadah
merupakan kode sandi yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Achmad
Heryawan untuk menyisir para penganut Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.
Namun dahulu Moeldoko membantah
TNI melakukan operasi sajadah terhadap warga Ahmadiyah. "Tidak benar
operasi sajadah, yang dilakukan adalah gelar sajadah," ujarnya.
Menurut dia, gelar sajadah adalah
berupa imbauan moral agar tidak ada kekerasaan terhadap Jemaat
Ahmadiyah.
Editor: Unggul Tri Ratomo