JAKARTA, (PR).- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Dr Indria Samego meminta agar Ran¬cangan Undang-Undang Komponen Cadangan (RUU Komcad) atau wajib militer (wamil) harus dihindari hanya sebagai proyek tahunan dari pihak-pihak tertentu.
"RUU Komcad itu dibutuhkan se¬cara menyeluruh, tapi mestinya di¬matangkan lebih dulu dengan meli¬batkan semua komisi di DPR. Dimana DPR harus menjadikan setiap UU itu sebagai peta jalan (road map) yang menjadi pegangan bersama ba¬gi bangsa ini ke depan," kata Indria Samego dalam diskusi RUU Komcad bersama direktur program Imparsial Al Araf di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (3/9/2013).
Latar belakang pemikiran memba¬has RUU Komcad ini harus berpe¬gang pada nasionalisme dan populis. "Jangan elitis, di mana negara ini senang membuat komisi-komisi atau lembaga-lembaga yang tidak menja¬di prioriotas pembangunan. Soal per¬tahanan ini memang bukan monop¬oli institusi, dan Komcad akan jalan terus, dan sudah menjadi amanat UU N0.3 Tahun 2002," ujarnya.
Hanya Komcad ini, menurut In¬dria, perlu dimobilisasi setelah kom¬ponen utamanya sudah kuat. Seperti tahun 1960-an dan tahun 1970-an di mana Indonesia sudah memiliki KRI Irian AL yang ditakuti oleh Malaysia, Singapura, Filipina, dan negara lain. Indria menuduh keempat negara itu sering menyusup dan mencuri kekayaaan Indonesia.
Al Araf sepakat jika RUU Komcad ini harus digalakkan setelah kompo¬nen utama pertahanan dan kea¬manan negara ini sudah kuat. Kalau alat utama sistem persenjataan (Alutsista) kita masih lemah, kesejahter¬aan TNI masih perlu diperbaiki, teknologinya belum canggih, tak bisa menjadikan TNI profesional. "RUU ini juga tak menyebutkan untuk apa? Perang juga tidak," katanya.
Dia juga tak melihat ada ancaman dari luar, khususnya di ASEAN, un¬tuk Indonesia. Berbeda dengan Israel yang berhadapan dengan Timur Tengah, Korea Selatan dengan Korea Utara, Singapura dengan Malaysia dan lainnya. Dengan begitu Al Araf mengusulkan anggaran Rp 100 trili¬un itu sebaiknya untuk komponen utama, teknologi canggih, pen-ingkatan sumber daya manusia, dan kesejahteraan TNI. "Kalau ini sudah dipenuhi, maka Komcad bisa di¬jalankan," ujarnya. (A-109), Sumber Koran: Pikiran rakyat (04 September 2013/Rabu, Hal. 09)