JAKARTA,
suaramerdeka.com - Skenario meletakkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
dan semua kegiatan usaha keuangan bank dan non bank di bawah Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) harus dicurigai sebagai ancaman besar bagi dana buruh, karyawan,
PNS, TNI/Polri yang ditempatkan di Taspen, Askes, Asabri dan Jamsostek.
Demikian
pernyataan peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng, dalam
siaran pers IGJ, Minggu (1/9) malam.
"Dana
buruh, karyawan, TNI/Polri terancam
menguap dikeruk para spekulan. Di tengah tergerusnya nilai tukar rupiah
terhadap dolar yang akan berdampak pada perekonomian makro dan jebolnya
APBN, dana rakyat yakni dana asuransi
hendak diangkut dalam pasar keuangan dan membiayai defisit APBN. Bila seperti
ini OJK lebih baik bubar saja," kata Daeng.
Menurut Daeng,
setelah negara gagal memperoleh utang luar negeri, gagal menjual surat
utang/obligasi negara dalam jumlah besar, sumber uang yang paling cepat adalah
dengan mengambil dana buruh yang tersimpan dalam tabungan jaminan hari tua,
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, untuk dipindahkan ke dalam surat
utang negara.
Ini adalah hal
yang sangat membahayakan.
"OJK yang
tinggal diam bahkan melegitimasi dana buruh JAMSOSTEK digunakan sebagai dana
Spekulasi/ JUDI untuk mengamankan harga saham di BEI yang berguguran, merupakan
tindakan kriminal yang tidak dapat dibiarkan. Uang buruh, uang rakyat untuk
dimobilisasi ke pasar keuangan dan menutup APBN yang jebol jelas merupakan
pengkhianatan terhadap rakyat," pungkas Daeng. (Hartono
Harimurti/CN37/SMNetwork)