Proyek Jalan TNI di Papua

Niat Pemerintah untuk membuka isolasi wilayah Papua sepertinya tidak main-main. Serdadu TNI dari Detasemen Zeni Tempur akan dikerahkan untuk membangun 1.500 kilometer jalan yanng menghubungkan dua provinsi di wilayah paling timur Indonesia itu. Dalam waktu hanya 3,5 bulan, isolasi yang menyekat Papua Barat dan Pap­ua diharapkan akan terbuka.

Komisi I DPR yang mengawasi uru­san pertahanan dan luar negeri tam­pak berhati-hati menyikapi mega-proyek tersebut. Dalam rapat dengar pendapat, Senin pekan lalu, sejumlah anggota mengungkapkan kecemasan mereka bahwa proyek akan mengeskalasi kekerasan di Papua.

"Kita berbicara tentang Papua di sini.Kita tidak bisa meremehkan situ­asi di wilayah ini," kata Tri Tamtomo, anggota dewan dari PDI Perjuangan yang juga pensiunan jenderal bin­tang dua. Tri punya alasan mengapa ia cemas. Diplot selesai dalam 3,5 bulan, proyek membutuhkan pergelaran ri­buan pasukan TNI. Pergelaran inilah yang bisa dilihat oleh kelompok sep­aratis Organisasi Papua Merdeka se­bagai ancaman.

Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin, juga politikus PDI Per­juangan, lebih jauh menanyakan kepada Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, apakah proyek kon­struksi tersebut, yang meruapakan bagian dari kebijakan mengakselarasi pembangunan di Papua dan Pap­ua Barat, bisa dilihat sebagai sebuah manuver untuk mempersempit ruang-gerak OPM di kedua provinsi tersebut.

Setelah Tubagus bertanya, Komisi I memutuskan menggelar rapat tertut­up dengan Menhan Purnomo.

Setelah sesi rapat tertutup selesai, Menhan Purnomo menegaskan proyek jalan tersebut tidak akan mengintervensi upaya pemerintah membatasi gerak OPM. Artinya, Menhan ingin mengatakan keterlibatan TNI dalam proyek tersebut sama sekali tidak ber­tujuan militer: mempersempit ruang gerak OPM.

"TNI ditunjuk untuk menjalank­an proyek ini karena alasan geografis dan keamanan, terlebih waktu yang tersedia sangat pendek," kata.Purno­mo."Kami dapat mulai bekerja di awal September dan menyelesaikan pem­bangunan di akhir tahun ini jika DPR setuju dengan proposal kami."

Berikut rincian 14 ruas jalan yang dibangun TNI

Pembangunan jalan Kasonaweja-Trimuris-Sarmi senilai Rp 25 miliar

Pembangunan jalan Lagasari-Wapoga-Sumiangga senilai Rp 35 miliar

Pembangunan jalan Botawa-Wapoga senilai Rp 20 miliar

Pembangunan jalan Windesi-Yaur-Kwatisore senilai Rp 35 miliar

Pembangunan jalan SP3 Gesa-Barapaso-Batas Waropen senilai Rp 30 miliar

Pembangunan jalan Oksibil-Kawor-Waropko senilai Rp 53 miliar

Pembangunan jalan Rosbori-Manggui-Poom (Lingkar Yapen) senilai Rp 20 miliar

Pembangunan jalan Dawai-Waindu senilai Rp 20 miliar

Pembangunan jalan Saubeba-Rosbon senilai Rp 20 miliar

Pembangunan jalan Kenyam-Gearek Rp 40 miliar

Pembangunan jalan Gearek-Pasir Putih-Suru-suru senilai Rp 40 miliar

Pembangunan jalan Suru-suru-Obio-Dekai senilai Rp 40 miliar

Pembangunan jalan Mamugu-Batas Batu senilai Rp 40 miliar

Pembangunan jalan Lingkar Marsinam Rp 17 miliar

Keputusan Presiden Nomor 40 Ta­hun 2013 tentang Percepatan Pem­bangunan di Papua telah menunjuk TNI untuk membantu Unit Percepatan Pembangunan Pronvinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) dalam membangun jalan di kedua provinsi. Keppres inilah yang memuluskan jalan bagi pelibatan sekitar 2.000 ten­tara dari Detasemen Zeni Tempur TNI Angkatan Darat.

Sebelumnya, UP4B mengatakan proyek infrastruktur menelan biaya US$ 154 juta atau sekitar Rp 1,5 trili­un. Selain Denzipur, Kementerian Pe­kerjaan Umum dan pemerintah dae­rah ,akan membantu penyelesaikan proyek.

Dalam rapat Senin dengan Komisi I, Purnomo meminta tambahan dana Rp425,5 miliar. Dana ini akan digunakan untuk membayar suplai dan gaji bagi serdadu yang akan dilibat­kan dalam proyek ini.

Permintaan itu mengejutkan DPR. Setidaknya Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq dari Partai Keadilan Sejahtera mengatakan DPR akan mempelajari terlebih dulu kelayakan proyek meng­ingat tingginya risiko keamanan di lokasi.

"Penilaian saya sejauh ini adalah bahwa rencana (proyek jalan itu) tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Bagaimanapun, kami akan memang­gil pihak-pihak terkait lain, termasuk TNI AD dan UP4B pekan depan un­tuk secara komprehensif menilai ke­mungkinan ancaman yang bisa mun­cul jika proyek benar-benar berjalan. Kami tak ingin rencana pembangunan itu memprovokasi persoalan baru,"kata Mahfudz.

Menurut UP4B, pelibatan TNI kare­na tak ada kontraktor swasta yang mampu dan mau melakukan proyek ini dengan anggaran yang tersedia. Karena itulah, UP4B meminta perto­longan TNI.

"Jika kami bergantung kepada Kementerian PU dan pemerintah daerah untuk membangun jalan ini, maka proyek akan berlangsung sekitar 60 tahunan," kata Kepala Ahli UP4B Doddy Imam Hidayat "Pergelaran TNI bertujuan untuk mempercepat pros­es dengan biaya yang relatif rendah, sebab proyek ini tidak mencari keuntungan finansial."

Meskipun memiliki anggaran seki­tar Rp40 triliun, ketujuh terbesar di Republik, Provinsi Papua tetap men­jadi "anak bawang" dalam urusan pembangunan infrastruktur.

Pejabat daerah mengatakan bagian terbesar dari anggaran habis untuk mengongkosi biaya transportasi yang mahal.Selain itu, tingginya inflasi aki­bat kurangnya infrastruktur jalan dan pelabuhan membuat anggaran juga tersedot untuk menutupinya.

"Jakarta menganggap kami mendapatkan anggaran besar yang cukup untuk pembangunan," kata Wakil Bupati Pegunungan Bintang Yakobus Wayam."Mereka tampaknya tidak tahu bahwa sebagian besar ang­garan habis untuk membiayai trans­portasi."

Yakobus mengatakan sekitar 40 persen anggaran Kabupaten habis un­tuk menyubsidi transportasi.Karena itu, dengan proyek 1.500 kilometer ja­lan ini, UP4B ingin menurunkan har­ga-harga kebutuhan pokok sehingga anggaran Papua bisa digunakan se­cara efisien untuk membangun infra­struktur.

"Jalan itu juga akan, membantu mengakselarasi penyebaran layanan kesehatan dan pendidikan bagi pen­duduk yang tinggal di tempat terpen­cil," kata Doddy.

Namun, TNI AD yang mendapat tu­gas membangun jalan itu meminta perpanjangan waktu menjadi 16 bu­lan untuk pengerjaan tahun jamak pada 2013-2014.Saat ini, TNI telah menyiapkan sejumlah alat di lokasi untuk pembangunan jalan tersebut.

"Kami meminta perpanjangan wak­tu karena kalau empat bulan tidak cu­kup," kata Budiman seusai mengge­lar rapat kerja tertutup dengan Komi­si I DPR di Gedung Parlemen, Jakar­ta, Rabu pekan lalu.

Lebih jauh, ia menuturkan pem­bangunan jalan itu diserahkan ke­pada TNI AD dengan alasan sulitnya medan di lokasi yang akan dibangun. Karena itu, TNI AD dianggap memiliki pengalaman dan kemampuan, terma­suk fasilitas transportasi udara yang cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut.

"Lebih dari 2.000 personel disiap­kan dari tiga detasemen dan marin­ir.Ini bagian dari upaya memberi­kan akses jalan.Kami harap gang­guan keamanan akan bisa diperke­cil," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang me­nyampaikan alokasi tambahan angg­aran yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan untuk pembangunan jalan itu adalah sebesar Rp425 mili­ar. Untuk realisasinya, anggaran akan diambil dari rekening BA 99, sebuah dana pemerintah yang penggunaannya diputuskan oleh Presiden untuk mem­biayai kebutuhan yang mendesak.

Agus menegaskan, semua fraksi mendukung rencana ini.Hanya, ma­sih ada perbedaan mengenai wak­tu pengerjaannya.Jika TNI meminta waktu 16 bulan, Komisi I DPR mem­beri waktu hanya enam bulan untuk menyelesaikan 14 ruas jalan itu.

"Pembangunan jalan di Papua bisa dilakukan TNI, tidak mungkin oleh pi­hak lain. Teorinya untuk mempersempit kegiatan separatis di Papua," tan­dasnya.(man), Sumber Koran: Pelita (09 September 2013/Senin, Hal. 20)