Kamis, 5
September 2013 10:38:59
Pemandangan tak
biasa terjadi di Kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), aparat
gabungan yang terdiri dari TNI dan kepolisian nampak berjaga-jaga. Aparat juga
mengerahkan 2 unit tank water canon, 5 truk polisi, dan segenap personel
berbaju loreng.
Penjagaan ini
dilakukan mengingat tak kurang dari 30 ribu buruh se-Bodetabek, Karawang,
Cilegon, Serang akan melakukan aksi unjuk rasa ke Istana Negara, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PT Jamsostek, Kamis
(5/9). Dalam aksinya itu, mereka menuntut sejumlah keinginan.
"Kita
siap-siap aja di sini, karena nanti sebelum menuju ke Istana, mereka buruh akan
mampir dan orasi di depan Balai Kota. Ini kan termasuk titik strategis,"
jelas salah satu aparat kepolisian di lokasi, Jakarta, Kamis (5/9).
Berikut tuntutan
yang diajukan kaum buruh pada pemerintah:
1. Kenaikan upah
minimum (UMP/K) tahun 2014 sebesar 50 persen dari upah 2013 (khusus UMP DKI
sebesar Rp 3,7 juta dengan menggunakan 84 item KHL), karena kalau pakai 60 item
maka di DKI tidak ada kenaikan upah minimum di tahun 2014 dan menolak kenaikan
UMP/K senilai inflasi plus 5 persen atau 10 persen. Buruh menuntut dewan
pengupahan menetapkan UMP/K 2014 sebesar sekian persen dari KHL 84 item atau
bisa juga 150 persen dari KHL 60 item.
2. Tolak dan
cabut Inpres tentang penetapan UMP yang ditetapkan sepihak oleh pemerintah
dengan hanya mendengarkan Apindo tanpa dialog dengan serikat buruh. Oleh
karenanya Inpres ini cacat hukum dan tidak sesuai mekanisme penetapan UMK/UMP
yang sudah diatur dalam UU 13/2003, sehingga para gubernur di seluruh Indonesia
tidak perlu mengikuti Inpres ini karena akan timbul gejolak buruh di semua
daerah.
3. Jalankan
jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat pada 1 Januari 2014, bukan bertahap 2019
dengan jumlah PBI (penerima bantuan iuran) sebesar 156 juta orang bukan 86,4
juta orang dan iuran jaminan kesehatan buruh dibayar pengusaha. Sumber : www.merdeka.com