Dari mana sumber dana proyek jalan itu? Ada kabar diambil dari pos dana
bencana?
Dana dari APBN 2013.Pos infrastruktur jalan, Rp1
triliun. Itu dana Otonomi Khusus. Pos BA 99 itu pos anggaran yang terletak di
Kementerian Keuangan.Untuk bisa mengeluarkannya, harus ada Keppres.Keppres kan
sudah ada. Ini berarti digeser dari Kementerian Keuangan ke Kementerian
Pertahanan sebagai pengguna anggaran, KASAD sebagai kuasa pengguna anggaran,
dan Denzipur sebagai pejabat pembuat komitmen. Bukan pos darurat atau bencana.
Ada kabar
bahwa beberapa personel Kopassus Sandi Yudha yang gugur beberapa waktu lalu
merupakan tim pembuka jalan?
Tidak pernah mendengar kabar seperti itu.
Mengapa TNI
terlibat penuh dalam proyek ini?
Tidak semua jalan itu harus dikerjakan Kementerian
Pekerjaan Umum.Pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berasal dari
anggaran Kementerian PU.Wajar saja kalau TNI yang membangun.Kalau yang mengerjakan
TNI, bisa menghindari gangguan keamanan saat pengerjaan.Apalagi medannya
berat.Kalau orang sipil yang mengerjakan, OPM datang kemudian menembaki.Itu justru
berbahaya.Persoalan jalan masalah paling rumit di Papua, Dana Otonomi Khusus
pada 2011 secara fiktif digunakan oleh pemerintah daerah sebesar Rp46
miliar.Daripada fiktif, lebih baik TNI yang membangun.
Benarkah ini
strategi untuk mempersempit ruang gerak OPM?
Tidak.Jangan berprasangka begitu.Dengan adanya
proyek itu, Papua jadi terbuka akses jalannya.Masak puluhan tahun merdeka,
Papua masih terisolasi.Semua pihak jangan berburuk sangka.Sudah ada legal
aspeknya.
Apa warga
sekitar dilibatkan?
Denzipur pelaksananya.Ada juga marinir.Itu urusan
mereka.Kami menyerahkan itu, ke Kementerian Pertahanan. Saya pikir enggak ada
pelibatan warga karena lokasinya di hutan.'Apalagi SDM juga terbatas di sana.
Mengapa
dipatok 3,5 bulan selesai? Apa bisa?
Setiap pekerjaan pasti ada target.Kalau TNI siap,
ya kami serahkan. Kami,yakin itu akan selesai.
Ada kabar setelah jalan selesai, TNI akan membangun pos dan menempatkan
personel untuk membina warga?
Kalau jalan itu selesai, ya bisa dibangun
tidakhanya pos TNI, kantor camat danlainnya. Sebab, masyarakat juga membutuhkan
pelayanan.Tujuannya bagaimana Papua dan Papua Barat tidak terisolasi dari
pergaulan internasional, terutama terkait koneksivitas ASEAN.[eboy], Sumber Koran: Pelita (09 September
2013/Senin, Hal. 20)