Kamis, 03 Oktober 2013

TNI Dikerahkan untuk Sukseskan Program KB



Rabu, 02 Oktober 2013 | 13:54 WIB


Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rangka mendapatkan akseptor KB baru. Kerja sama ini diharapkan bisa membawa Program KB kembali menuai sukses.

Selain itu kerjasama ini diharapkan bisa menyosialisasikan penggunaan KB jangka panjang di kalangan masyarakat terutama yang berada di pulau terpencil, terjauh, dan terluar.

Kepala BKKBN Fasli Djalal mengatakan TNI sudah menghimbau kepada para anggotanya untuk memiliki hanya dua anak saja sejak lama. Kemitraan dengan menggandeng TNI karena TNI memiliki jaringan yang luas dari mulai tingkat provinsi hingga desa diseluruh Indonesia seperti Babinsa dan Korem yang memiliki fungsi pelayanan.

TNI, lanjut Faisli, sebelumnya sudah memulai kemitraan dengan bidan desa. "Secara nasional sudah dijamin sampai kabupaten/kota. Jumlah ketersediaan alat KB bervariasi antara 3,7 bulan sampai 36 bulan di semua daerah. Semua didistribusikan ke puskesmas dan klinik-klinik," ujar Fasli saat ditemui di Jakarta, Rabu (2/10).

Ia mengatakan BKKBN kini sudah mengangkat ahli farmasi baru untuk membenahi gudang-gudang obat mereka. BKKBN juga memberikan bantuan sejumlah dana kepada beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) agar alat-alat KB terdistribusi hingga ke tingkat bawah di daerah tersebut.

Selain menyasar akseptor KB baru, kemitraan antara penyuluh BKKBN dan personel Babinsa serta Korem ini juga dimaksudkan untuk mengarahkan mereka ke penggunaan kontrasepsi jangka panjang.

Selain untuk menurunkan kegagalan KB melalui program penggunaan kontrasepsi jangka pendek, penggunaan kontrasepsi jangka panjang juga dianggap lebih aman. Seperti untuk implan sekali dipasang dapat bertahan untuk tiga tahun dan untuk IUD dapat bertahan untuk enam bulan.

Penggunaan kontrasepsi jangka pendek memiliki resiko kegagalan yang lebih besar daripada jangka. Jika pemakainya lupa, itu dapat mengakibatkan terjadinya kehamilan yang tak diinginkan.

Terdapat sekitar dua juta calon pengantin baru setiap tahunnya. Mereka, lanjutnya, juga bisa dijadikan sasaran untuk memulai program KB sedini mungkin agar ada perencanaan sebelum menikah.

"Penyuluh dapat bekerja sama dengan Babinsa dan instansi-instansi di bawah TNI yang menjangkau banyak daerah sehingga sasaran dapat langsung dijemput," tandas Fasli. (Vera Erwaty Ismainy & Editor: Irvan Sihombing)