JAKARTA, KOMPAS
- Perwira TNI memiliki peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era
demokrasi. Karena itu, perwira TNI perlu memahami politik negara meski tidak
terjun dalam politik praktis.
Demikian
dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dalam acara Temu Generasi
Bangsa, yang dihadiri jajaran perwira TNI, menyongsong HUT Ke-68 TNI di
Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (1/10).
Acara dihadiri
Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal
Budiman, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Marsetio, Kepala Staf
TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Ida Bagus Putu, dan para pensiunan TNI,
seperti mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo AS, mantan KSAD Jenderal
(Purn) Wismoyo Aris Munandar, dan Letnan Jenderal (Purn) Solihin GP.
Purnomo
mengatakan, demokrasi di Indonesia masih terus berjalan.Setelah reformasi
1998,demokrasi Indonesia berada di jalur yang benar, tetapi belum berjalan
baik."Demokrasi mengalami penyesuaian-penyesuaian.Yang baik
dipertahankan.Yang tidak ditinggalkan," ujarnya.
Dalam perjalanan
demokrasi itu, menurut Purnomo, hubungan sipil dan militer sangat penting.Hubungan
sipil dan militer harus dibina baik Untuk menyesuaikan hubungan sipil dan militer
dengan arah demokrasi Indonesia, perwira TNI perlu memahami politik negara
dengan pergeseran ancamannya.
Purnomo
menyebutkan, ancaman yang dapat mengganggu NKRI bisa tradisional dan nontradisional.Selain
itu, ada juga ancaman terorisme, separatisme, dan serangan siber yang memiliki
risiko besar dan ketidakpastian tinggi.Karena itu, perwira TNI memiliki peranan
penting dalam operasi pengamanan.
Berperan aktif
Solihin GP
mengatakan, perwira TNI harus berperan aktif memajukan bangsa agar Indonesia
tetap kokoh dengan berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945 asli.Peranan
TNI dalam kehidupan bangsa harus diwujudkan dalam bentuk perhatian kepada
rakyat."TNI harus membawa kebaikan bagi rakyat dan negara dengan perbuatan
nyata," ujarnya.
Widodo AS
menambahkan, perwira TNI harus mengimplementasikan jati dirinya dalam konteks
kekinian agar bisa berperan aktif di era demokrasi.Menurut dia, nilai-nilai
yang dihidupi prajurit TNI itu masih sangat relevan, tetapi perlu penyesuaian."Kiprah
dan kinerja TNI masih diharapkan rakyat," ujarnya.
Menurut pengamat
militer dari Universitas Indonesia yang jadi moderator, Andi Widjajanto, TNI
berperan menyongsong transisi politik 2014 yang merupakan transisi damai kedua
setelah 2004 saat Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Megawati
Soekarnoputri. "Dengan netralitas TNI, politik akan damai pada
2014," ujarnya.(K08), Sumber Koran: Kompas (02 Oktober 2013/Rabu, Hal. 04)