Kamis, 03/10/2013
13:29 WIB
Dhani Irawan -
detikNews
Jakarta - Beberapa tahun
terakhir gaji prajurit TNI secara bertahap dinaikkan pemerintah. Namun bagi
Panglima TNI Jend. Moeldoko masih perlu ditambah sehingga kesejahteraan
keluarga prajurit semakin membaik.
"Besok
(dalam uparaca HUT TNI-red) soal remunerasi saya mau menggoda presiden, 'Pak
kalau bisa prajurit saya dinaikkan sedikit lagi aja'," kata Moeldoko
sembari tersenyum saat jumpa pers gladi resik HUT TNI ke 68 di Skuadron 2 Halim
Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2013).
Peningkatan
kesejahteraan prajurit adalah salah satu program yang dia sampaikan dalam uji
kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI di DPR.
"Prajurit
dijamin hak-haknya untuk hidup layak. Namun kesejahteraan prajurit masih jauh
dari harapan. Sementara keterbatasan sumber daya anggaran menjadi
kendala," kata Jenderal Moeldoko saat masih menjabat sebagai KSAD ketika
fit and proper test calon panglima TNI di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu
(21/8) lalu.
"Sekarang
peningkatan tunjangan kinerja TNI menjadi 37 persen. Dan wajar kiranya jika
naik menjadi 57 persen (naik 20 persen-red). Tapi saya tidak tahu pandangan
dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian," tutur Moeldoko di hadapan Anggota
Komisi I kala itu.
Panglima: TNI
Dwifungsi Lagi, Potong Leher Saya
KAMIS, 03 OKTOBER
2013 | 14:15 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal
Moeldoko kembali menjamin militer akan bersikap netral dalam Pemilihan Umum
2014. Moeldoko berjanji TNI tidak akan
mendukung atau beraviliasi dengan partai politik mana pun.
"Netralitas
kami bukan cuma lisan, akan kami buktikan," kata Moeldoko dalam jumpa pers
persiapan HUT TNI ke-68 di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis, 3
Oktober 2013.
Moeldoko
mengaku sudah mengingatkan seluruh anak buahnya untuk hati-hati dan bijak dalam
menanggapi isu Pemilu 2014. Salah satunya, dia memerintahkan seluruh aset
bangunan dan alat transportasi milik TNI tidak boleh dipinjamkan atau dipakai
partai politik mana pun.
Dia
pun berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya yang nekat
melanggar. "Kalau ada komandan yang aneh-aneh ya kami copot saja."
Meski
begitu, TNI tetap membuka tangan jika Komisi Pemilihan Umum memerlukan bantuan,
khususnya bantuan transportasi penyaluran logistik pemilu. Sebab, TNI punya
alat utama sistem persenjataan angkut, seperti truk, pesawat terbang, hingga
kapal laut.
"Tapi
kami antar saja. Kalau distribusi kami tak ikut campur," kata dia.
Terakhir,
Moeldoko menegaskan TNI tidak akan kembali seperti masa lalu, yakni ikut andil
dalam politik atau dwifungsi. "Tak perlu khawatir kami kembali dwifungsi.
Kalau benar terjadi potong leher saya," ujar dia tegas. (INDRA WIJAYA)