Jumat, 04 Oktober 2013

Panglima TNI Mau Gaji Prajurit Dinaikkan Lagi



Kamis, 03/10/2013 13:29 WIB
Dhani Irawan - detikNews

Jakarta - Beberapa tahun terakhir gaji prajurit TNI secara bertahap dinaikkan pemerintah. Namun bagi Panglima TNI Jend. Moeldoko masih perlu ditambah sehingga kesejahteraan keluarga prajurit semakin membaik.

"Besok (dalam uparaca HUT TNI-red) soal remunerasi saya mau menggoda presiden, 'Pak kalau bisa prajurit saya dinaikkan sedikit lagi aja'," kata Moeldoko sembari tersenyum saat jumpa pers gladi resik HUT TNI ke 68 di Skuadron 2 Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2013).

Peningkatan kesejahteraan prajurit adalah salah satu program yang dia sampaikan dalam uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI di DPR.
"Prajurit dijamin hak-haknya untuk hidup layak. Namun kesejahteraan prajurit masih jauh dari harapan. Sementara keterbatasan sumber daya anggaran menjadi kendala," kata Jenderal Moeldoko saat masih menjabat sebagai KSAD ketika fit and proper test calon panglima TNI di Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8) lalu.

"Sekarang peningkatan tunjangan kinerja TNI menjadi 37 persen. Dan wajar kiranya jika naik menjadi 57 persen (naik 20 persen-red). Tapi saya tidak tahu pandangan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian," tutur Moeldoko di hadapan Anggota Komisi I kala itu.


Panglima: TNI Dwifungsi Lagi, Potong Leher Saya
KAMIS, 03 OKTOBER 2013 | 14:15 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali menjamin militer akan bersikap netral dalam Pemilihan Umum 2014. Moeldoko  berjanji TNI tidak akan mendukung atau beraviliasi dengan partai politik mana pun.

"Netralitas kami bukan cuma lisan, akan kami buktikan," kata Moeldoko dalam jumpa pers persiapan HUT TNI ke-68 di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis, 3 Oktober 2013.

Moeldoko mengaku sudah mengingatkan seluruh anak buahnya untuk hati-hati dan bijak dalam menanggapi isu Pemilu 2014. Salah satunya, dia memerintahkan seluruh aset bangunan dan alat transportasi milik TNI tidak boleh dipinjamkan atau dipakai partai politik mana pun.

Dia pun berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada anak buahnya yang nekat melanggar. "Kalau ada komandan yang aneh-aneh ya kami copot saja."

Meski begitu, TNI tetap membuka tangan jika Komisi Pemilihan Umum memerlukan bantuan, khususnya bantuan transportasi penyaluran logistik pemilu. Sebab, TNI punya alat utama sistem persenjataan angkut, seperti truk, pesawat terbang, hingga kapal laut.
"Tapi kami antar saja. Kalau distribusi kami tak ikut campur," kata dia.

Terakhir, Moeldoko menegaskan TNI tidak akan kembali seperti masa lalu, yakni ikut andil dalam politik atau dwifungsi. "Tak perlu khawatir kami kembali dwifungsi. Kalau benar terjadi potong leher saya," ujar dia tegas. (INDRA WIJAYA)