Minggu, 6
Oktober 2013 07:31 WIB
TRIBUNNEWS.COM,
JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan HUT ke 68 yang jatuh pada
5 Oktober 2013. Anggota Komisi I DPR
bidang pertahanan Susaningtyas Nefo Kertopati mengatakan hal itu menjadi
momentum tepat untuk merefleksi dan introspeksi diri bagi institusi TNI.
"Tentu saja
prajurit TNI meski tak boleh lagi berpolitik praktis harus juga dibekali
pendidikan dan pengetahuan politik negara," kata Nuning ketika
dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (6/10/2013).
Ia mengatakan
TNI harus memahami apa yang dimaksud dengan netralitas. Terlebih dirasakan
adanya pergeseran ancaman terhadap negara.
"Kini tak
lagi sebatas ancaman perang tradisional. Adanya ancaman cyber war,perang
asimetrik, tentu saja tak melupakan perebutan teritorial langsung tapi lebih
kepada otoritas penguasaan kedaulatan melalui tekhnologi dan psywar,"
ungkap Politisi Hanura itu.
Hal itu, kata
Nuning, berdampak luas terhadap bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya
bangsa. Bila tidak diwaspadai maka bukan tidak mungkin negara ini dilumpuhkan
dengan cara-cara tersebut.
"Justru itu
prajurit TNI juga harus pintar dan memiliki profesionalitas teruji. Prajurit
TNI harus pahami politik negara,meskipun tak berpolitik praktis,sehingga tahu
apa yang harus dilakukan guna menjaga kedaulatan NKRI ini," katanya.
Ia mengatakan
TNI juga harus terus meningkatan profesionalisme dan pengetahuan akademiknya.
Utamanya bagi perwira harus terus diberi kesempatan meningkatkan pengetahuan
dan mengikuti perkembangan tekhnologi alutsista.
"Alutsista
yang kita miliki tentu harus konsisten dengan renstra dan kebijakan MEF,jangan
nantinya saat ganti pimpinan ganti pula renstra yang pastinya berdampak pada
budgeting," tuturnya.
Sementara Ketua
Komisi I Mahfudz Siddiq mengingatkan TNI akan agenda besar yakni penguatan
institusi dan kemampuan profe sionalitas kemiliterannya.
"Ini
penting di tengah-tenga terpuruknya berbagai institusi dan lembaga negara
akibat terpaan isu korupsi dan inefesiensi. Di tengah merosotnya kepercayaan
masyarakat kepada lembaga penyelenggara negara dan lembaga politik, TNI harus
meneguhkan jatidiri dan profesionalitasnya, sehingga mampu hadir sebagai benteng
terdepan dan terakhir dari negara," kata Mahfudz. (Editor: Gusti Sawabi
& Sumber: Tribun Jakarta)