Selasa, 27
Agustus 2013 | 12:51
Jakarta - Panglima
TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menegaskan, informasi merupakan aset strategis
bagi setiap organisasi, termasuk TNI. Ketidakmampuan dalam mendapatkan atau
menggali informasi yang tepat dapat berakibat pada kesalahan dalam mengambil
keputusan.
"Inilah
yang menyebabkan mengapa banyak pemerintahan ataupun badan tertentu
menghabiskan jutaan bahkan miliaran dolar untuk mendapatkan informasi mengenai
segala sesuatu yang berkaitan dengan ancaman potensial bagi keamanan,"
kata Panglima TNI dalam sambutan penandatanganan nota kesepahaman TNI-MNC,di
Ruang Bina Yudha Gedung Sudirman, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa
(27/8).
Dijelaskan,
kemampuan untuk menyediakan informasi potensial merupakan salah satu faktor
yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pertahanan suatu negara.
"Dalam
doktrin militer, informasi adalah bagian integral dari komando dan kendali yang
merupakan kunci setiap pelaksanaan operasi," ucap Panglima.
Berkaitan dengan
nota Kesepahaman, dilaksanakan pemasangan perangkat penyedia program siaran dan
kanal yang dapat dipergunakan TNI untuk prajurit. Terutama mereka yang sedang
bertugas di Pos Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan dan Pulau Terluar Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dengan demikian,
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgaspamtas) yang bertugas di beberapa
titik di perbatasan seluruh Indonesia dapat menikmati program siaran Televisi
yang bersifat informasi, pendidikan dan hiburan melalui siaran dari Stasiun TV
Internasional.
Hingga kini,
pihak penyelenggara siaran telah melakukan pemasangan perangkat dengan menyediakan
program siaran dan Kanal di 34 lokasi Pos Satgaspamtas TNI. Di antaranya di
perbatasan Kalimantan Barat (Entikong, Sintang, Nunukan, Sebatik, Tarakan),
wilayah Papua (Jayapura), dan wilayah NTT (Atambua).
Secara bertahap
setelah penandatangan Nota Kesepahaman, akan dilanjutkan dengan pemasangan
fasilitas yang sama di 100 Pos Satgaspamtas TNI di seluruh Indonesia. Jumlah
keseluruhan Pos yang akan mendapatkan layanan tersebut sebanyak 200 Pos
Pengamanan.
Untuk menunjang
pengamanan perbatasan, TNI telah menugaskan prajurit dari kesatuan TNI AD, TNI
AL maupun TNI AU di wilayah perbatasan yang tergelar di 199 pos pengamanan
perbatasan.
Sedangkan untuk
pengamanan Pulau Terdepan, TNI telah menggelar 14 Pos Pengamanan. Indonesia
merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer,
memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara baik perbatasan darat maupun
laut (maritim).
Batas darat
wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia,
Papua New Guinea (PNG) dan Timor Leste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di
tiga pulau, empat Provinsi dan 15 kabupaten/kota yang masing-masing memiliki
karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Sumber : www.beritasatu.com