Selasa, 27
Agustus 2013 , 16:35:00
JATINANGOR - Indikasi
adanya titipan dalam penerimaan praja di Institut Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) membuat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan berbagai upaya
pembenahan. Salah satunya merancang pola sistem penerimaan dengan melibatkan
berbagai unsur lembaga yang berkompeten.
"Jadi mulai
saat ini untuk test penerimaan (praja), kita di Kemendagri malah tidak lagi
ikut. Kita tinggal menerima saja hasilnya," ujar Mendagri, Gamawan Fauzi,
usai mewisuda 1.541 lulusan IPDN progam Diploma IV, Strata I dan program
Magister tahun 2013, di Jatinangor, Jawa Barat, Selasa (27/8).
Menurut Gamawan,
untuk tes psikologi misalnya, IPDN kini bekerjasama dengan psikologi Angkatan
Darat. Kemudian untuk test bidang kesehatan jasmani, kerjasama dengan Kesehatan
Komando Daerah Militer (Kesdam).
Untuk test
bidang akademik, kerjasama dilakukan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara (Kemenpan) dan sepuluh konsorsium perguruan tinggi dalam membuat soal
ujian.
"Selain itu
untuk pakta integritas dan kejujuran, kita lakukan kerjasama dengan KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi). Jadi kalau ketemu yang meminta-minta uang untuk
pendaftaran praja, laporkan. Akan segera kita proses. Makanya jangan pernah ada
titip menitip," ujarnya.
Mantan Gubernur
Sumatera Barat ini dengan tegas menyatakan, akan langsung menolak, jika titipan
dilayangkan kepada dirinya. Meski itu datang dari sanak keluar sekali pun.
"Saya tidak
akan membantu dan kalau ketemu main-main uang, saya minta di proses sesuai
hukum yang berlaku. Kita mau jujur, objektif dan mau dapat input yang baik.
Jadi jangan dinodai oleh praktik seperti itu. Kalau ada, saya minta dilaporkan
baik di pusat maupun daerah," katanya.
Dengan berbagai
langkah pembenahan, Gamawan yakin IPDN ke depan akan dapat semakin mempuni
dalam menghasilkan calon-calon pelayan masyarakat. Apalagi terbukti sejak tahun
lalu, IPDN dipercaya menyelenggarakan program S3 khusus ilmu pemerintahan.
"Ini baru
pertama kali di semua universitas maupun institut yang ada di Indonesia(program
S3 ilmu pemerintahan). Tentu ini merupakan prestasi yang baik. Saat ini kita
juga tengah mengembangkan tujuh kampus IPDN. Mungkin akan kita pertimbangkan
untuk menambah dua lagi," ujarnya. Sumber : www.jpnn.com