Posted:
27/08/2013 15:03
Liputan6.com,
Jakarta : Panglima TNI yang baru disahkan, Jenderal TNI Moeldoko akan menindak
tegas prajurit TNI aktif yang terbukti tidak netral dalam Pemilu 2014
mendatang. Netralitas TNI dalam bidang politik telah diatur dalam undang-undang
dan harus dipatuhi, tanpa terkecuali.
"Jika tidak
netral akan ada tindakan tegas. Akan kita copot jika terbukti. Kalau tidak
netral akan menciderai demokrasi," kata Moeldoko di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Selasa (27/8/2013).
Selain menjaga
netralitas TNI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini akan memberikan
kontribusi positif atas penyelenggaraan pemilihan umum. Bila dibutuhkan, TNI akan
membantu pemerintah dalam hal ini KPU untuk mendistribusikan perlengkapan
kebutuhan pemilu ke daerah-daerah terpencil.
"Contohnya
mungkin perlu bantuan alat angkut udara dalam rangka mendistribusikan dan
seterusnya sesuai dengan UU," terang Moeldoko.
Sehingga,
menurutnya, proses perjalanan pesta demokrasi melalui pemilu bisa berjalan
dengan aman, lancar, jujur, dan adil agar suasana demokrasi tetap terjaga di
Indonesia. (Frd/Ism)