Selasa, 30/07/2013 - 09:27:45 WIB
JAKARTA --- Kepala Staf Angkatan
Darat Jenderal Moeldoko tinggal
selangkah jadi menjadi panglima TNI. Prosedur fit and proper test di parlemen
diperkirakan lancar. "Sebagai jenderal yang besar di Kostrad dan
teritorial Moeldoko bisa berdialog dan menerima saran pihak lain," ujar
koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan Haris Azhar di kantornya kemarin (29/07).
Haris mencontohkan, saat Moeldoko
menjadi Pangdam Siliwangi, Jawa Barat, Moeldoko pernah akan menjalankan operasi
sajadah terhadap para pengikut Ahmadiyah. Operasi ini semacam himbauan tentara
agar penganut Ahmadiyah bertobat dari keyakinannya. "Namun, setelah
bertemu dengan kita dari kalangan aktivis ham dan pro demokrasi, Pak Moeldoko
membatalkan itu," katanya.
Dari catatan Kontras, Moeldoko
yang pernah menjabat sebagai Pangdiv1 Kostrad itu relatif bersih dari catatan
negatif. "Tidak ada jejak atau record pelanggaran hak asasi manusia,"
kata Haris.
Yang paling penting lanjutnya,
Moeldoko harus bisa menjaga netralitas TNI dalam politik. "Tahun depan
adalah masa pemilu, komitmen militer untuk benar-benar steril dari politik
praktis benar-benar diuji," katanya.
Jenderal Moeldoko sendiri belum berhasil
dimintai tanggapan terkait pencalonannya sebagai calon tunggal Panglima TNI.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Rukman Ahmad menjelaskan, KSAD tetap
menjalankan tugas seperti biasa. "Proses pergantian panglima TNI adalah
wewenang bapak Presiden, kami prajurit tentu yakin dengan pilihan
Presiden," katanya. Sumber : www.jambiekspres.co.id