Selasa, 30 Juli 2013 19:44 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan satu nama sebagai calon Panglima
TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Calon tunggal itu adalah Kepala Staf
Angkatan Darat Jenderal Moeldoko. Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan di DPR
kelak, Moeldoko akan dimintai pandangan dan penyikapan seputar penuntasan
reformasi di dalam tubuh TNI.
"Kami sudah tentu akan
menggali sejauh mana komitmen Moeldoko dalam menyelesaikan pekerjaan rumah
reformasi internal TNI," kata anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi dalam
keterangan persnya, di Jakarta, Selasa (30/7/2013).
Seperti diketahui, Jenderal
Moeldoko dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal
Pramono Edhie Wibowo yang pensiun sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Moeldoko
dilantik pada tanggal 22 Mei lalu.
Sebelum menjadi KSAD, lulusan
terbaik (adhi makayasa) Akmil 1981 pernah menjabat posisi Wakil KSAD. Ia juga
sempat menjadi Kasdam Jaya (2008), Pangdivif 1/Kostrad (2010), Pangdam
XII/Tanjungpura (2010), Pangdam III/Siliwangi (2010), dan Wakil Gubernur
Lemhannas (2011). Moeldoko akan menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang
pensiun pada 25 Agustus 2013.
Saat menjadi Pangdam
III/Siliwangi, pria kelahiran 8 Juli 1957 itu pernah menjadi buah bibir ketika
melancarkan 'Operasi Sajadah' pada tahun 2011. Operasi ini disebut-sebut
bersinggungan dengan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat.
Menurut Helmy, tugas Panglima TNI
mendatang sangat berat. Selain ada momentum Pemilu dan Pilpres 2014, masih ada
beberapa agenda reformasi internal yang mangkrak. Mereka antara lain revisi UU
Peradilan Militer, ancaman non tradisional, transparansi dan efisiensi anggaran
pertahanan.
"Sudah semestinya jika
Moeldoko jadi Panglima TNI maka kekuatan teritorial di perkotaan digeser ke
pengamanan perbatasan serta pulau terluar lebih diutamakan," ujar Helmy.
Anggota DPR dari Fraksi PDI
Perjuangan ini menambahkan dalam Fit and Proper Test di Komisi I pada Agustus
mendatang, Moeldoko juga akan ditanyai seputar pemenuhan Minimum Essential
Forces 2014. Apalagi saat ini disinyalir masih banyak praktik off budget dalam
operasi dan kebutuhan personel.
"Saatnya Panglima TNI yang
baru nanti menghapus semua pembiayaan off budget demi menjaga profesionalitas
militer dan kami akan menagih janji ini," tegasnya.
Terkait tahun politik, Helmy
mengaku akan menanyakan komitmen Moeldoko terhadap politik praktis. Apalagi,
pada 8 Juli silam, Moeldoko sempat mengumpulkan elite untuk membahas sejumlah
isu.
"Dalam kacamata reformasi
TNI, pertemuan dengan elit politik itu tidak beri persepsi positif dan bisa
disalahgunakan. Karena 2014 sudah sebentar lagi maka komitmen menjaga
netralitas menjadi penting," pungkasnya.
Pada pertemuan 8 Juli, Moeldoko mengundang sejumlah tokoh nasional untuk berbicara soal
isu kebangsaan. Mereka antara lain politisi PAN Amien Rais, mantan Menpora
Adhyaksa Dault, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua MUI Maruf
Amin dan pengusaha Setiawan Djodi. Acara
tersebut bertajuk 'Silaturahmi KSAD dengan Para Tokoh Guna Memperkokoh
Persatuan dan Kesatuan Bangsa'.