JAKARTA
— Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko diajukan Presiden
SBY sebagai panglima TNI baru. Moeldoko akan menggantikan Laksamana TNI Agus
Suhartono yang memasuki masa pensiun pada 25 Agustus mendatang.
"DPR sudah menerima surat dari Presiden soal
nama calon pengganti panglima TNI. Saya sudah mendapat informasi dari
Sekretariat Komisi I," kata Anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi, di
Jakarta, Ahad (28/7).
Menurut dia, dalam surat tersebut Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono hanya menyampaikan satu nama, yakni KSAD Jenderal TNI
Moeldoko, tanpa ada nama lainnya.
Komisi I DPR, kata dia, siap memproses Moeldoko
dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan sebelum disetujui DPR sebagai
Panglima TNI. "Karena saat ini masih reses, maka Komisi I baru akan
melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada masa sidang berikutnya,",
katanya.
Anggota DPR ini menambahkan, karena masa
persidangan berikutnya mulai pekan ketiga Agustus, maka uji kelayakan dan
kepatutan terhadap Jenderal TNI Moeldoko sebagai calon Panglima TNI kemungkinan
baru akan dilaksanakan pada pekan keempat Agustus 2013. "Kita harapkan
paling lambat pada September sudah ada pergantian Panglima TNI," katanya.
Ketika ditanya bagaimana tanggapannya terhadap
Jenderal TNI Moeldoko, Fayakhun menyatakan positif dan memberikan apresiasi.
Menurut dia, Moeldoko adalah figur yang tepat untuk menggantikan panglima TNI
saat ini. "Kalau pengganti panglima TNI dari unsur TNI AD, AL, atau AU,
hal itu adalah hak prerogatif Presiden. Kami tidak akan mempersoalkan,"
katanya.
Fayakhun menambahkan, Jenderal TNI Moeldoko adalah lulusan
terbaik dari Akademi Militer tahun 1981 dan peraih penghargaan Adhi Makayasa.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono
mengajukan tiga kepala staf angkatan sebagai calon panglima TNI kepada Presiden
SBY. Mereka adalah KSAD Jenderal TNI Moeldoko, KSAL Laksamana TNI Marsetio, dan
KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.
Pemilihan
Kapolri
Berbeda dengan panglima TNI yang sudah mengerucut
pada satu nama, posisi kapolri baru hingga kini masih tanda tanya. DPR mengaku
belum menerima daftar nama kapolri pilihan Presiden SBY.
Sebaliknya, mulai muncul usulan untuk menunda
pergantian kapolri. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Hanura, Syarifuddin
Sudding, mengusulkan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jangan
buru-buru mengganti kapolri yang masih menjabat saat ini hanya demi kepentingan
politik.
"Kalau penggantian kapolri dilakukan agar
kapolri baru siap untuk mengamankan Pemilu 2014 mendatang, sebaiknya kapolri
sekarang saja yang masa jabatannya diperpanjang," katanya di Jakarta,
Ahad, (28/7).
Apalagi, ujar Sudding, masa jabatan kapolri saat
ini belum berakhir. Jika wacana penggantian kapolri terus diembuskan, maka akan
membuat kinerja kapolri saat ini menjadi kurang kondusif.
Sudding menilai, kapolri sekarang tidak perlu
diganti sebab masih banyak pekerjaan rumah yang belum ia selesaikan. Sejumlah
kasus yang perlu diselesaikan kapolri, kata dia, antara lain kasus Brimob Polda
Jawa Tengah yang menyerang markas Dit Sabhara Polda Jawa Tengah. (Dyah Ratna Meta Novia & ed: abdullah
sammy n antara), Sumber Koran: Republika (29 Juli 2013/Senin, Hal. 02)