Kamis, 26
September 2013 06:01:00
Selasa (24/9)
lalu Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menutup Pendidikan dan Pelatihan
bela negara PNS Kementerian Pertahanan di Markas Rindam Jaya, Pasar Rebo,
Jakarta Timur. Sebelumnya, para peserta diklat dilatih secara militer oleh TNI
selama satu bulan.
Dalam diklat
itu, dua minggu pertama peserta dilatih di hutan dan sisanya setelahnya di
Markas Rindam Jaya. Saat penutupan kemarin, di hadapan pejabat Kementerian
Pertahanan, peserta diklat mendemonstrasikan hasil latihannya seperti baris
berbaris, bela diri, dan membongkar senjata.
Dalam acara
silaturahmi wartawan di Kompleks Kemenhan pada Rabu (25/9), pihak Kemhan
menyebut latihan itu hanya sebagai bentuk latihan biasa dan penanaman cinta
tanah air dan bela negara. Menurut Kepala Komunikasi Publik Kemhan Brigjen TNI
Sisriadi, diklat itu bukan mengarah pada Komponen Cadangan yang mengarah pada
wajib militer.
"Itu hanya
pelatihan biasa, di sana ada ditanamkan cinta tanah air dan bela negara. Itu
diurus oleh Depo Pendidikan Bela Negara TNI. Diklat sering dilakukan, bahkan
banyak perusahaan alat berat dan tambang yang menitipkan pesertanya untuk
dilatih seperti itu," kata Sisriadi kepada wartawan di Kompleks Kemhan,
Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat pada Rabu (25/9).
Sisriadi menyakinkan
bahwa latihan itu bukan pengarah atau persiapan pada Rancangan Undang-Undang
Komando Cadangan yang belum disahkan saat ini. Meski begitu, menurut Sisriadi,
tidak menutup kemungkinan peserta dari pelatihan itu dibutuhkan dalam kondisi
negara dalam keadaan genting.
"Seperti di
Aceh, banyak lulusan diklat itu diperbantukan untuk SAR atau kegiatan sosial
saat Tsunami. Itu pun seleksinya ada, kalau tidak lulus saat dibutuhkan tidak
akan dipakai," ujar Sisriadi lebih lanjut.
Sisriadi juga
menuturkan, pendidikan diklat itu juga bukan hal yang baru. Dalam tubuh TNI hal
itu dilakukan sejak lama atau sekitar tahun 1980-an. Dia menuturkan bagaimana,
dulu saat awal program dari Depo Pendidikan Bela Negara itu juga pernah melatih
para Calon camat dan kepala desa di beberapa wilayah di Indonesia. [hhw]