Rabu, 31 Juli 2013
JAKARTA (Suara Karya): Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat
(KSAD) Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI
Agus Suhartono yang akan pensiun pada Agustus 2013. Surat usulan itu telah
dikirimkan kepada pimpinan DPR.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso,
saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (30/7), membenarkan bahwa
Presiden hanya mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, yakni Moeldoko. Usulan
itu tertuang dalam surat Presiden pada tanggal 23 Juli 2013. "Tidak ada
nama lain," ujarnya.
Priyo mengatakan, surat usulan
calon Panglima TNI itu akan diteruskan pimpinan DPR ke Badan Musyawarah (Bamus)
DPR. "Surat akan dikirimkan ke pimpinan Bamus (DPR) usai reses pertengahan
Agustus tahun ini," ujar Priyo.
Fraksi Partai Golkar DPR
menginginkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal
Moeldoko bisa digelar pada 22 Agustus mendatang.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari
Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, DPR telah menerima
surat pengajuan dari Presiden SBY, sehingga Komisi I merasa perlu melakukan
percepatan proses uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.
"Tetapi, itu juga dengan catatan bahwa
semua proses administrasi dan prosedur yang ada di internal DPR bisa
selesai," katanya.
Hal ini memungkinkan karena pada
19 Agustus, DPR bisa melakukan rapat konsultasi dengan Bamus DPR yang akan
menentukan uji kelayakan dan kepatutan bisa dilakukan pada 22 Agustus
mendatang. "Dari segi waktu bisa," ujarnya.
Ia menyatakan, pengajuan satu
nama calon panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tepat.
"Bahwa Presiden SBY memasukkan satu nama kepada Komisi I DPR memang harus
seperti itu. Karena yang dilakukan Komisi I itu bukan menyeleksi, tetapi
menyetujui atau tidak menyetujui. Jadi, memang benar Presiden menyerahkan satu
nama calon Panglima TNI," kata Agus Gumiwang.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai, Moeldoko
merupakan sosok prajurit yang ideal dan memiliki catatan perjalanan karier di
militer yang cemerlang.
Tak salah jika ia dipercayakan
menjabat Panglima TNI. "Moeldoko adalah sosok prajurit yang lahir di era
Reformasi," ujarnya.
Selama perjalanan karier di TNI
dan menyikapi dinamika politik di Tanah Air, lanjut Pramono, Moeldoko konsisten
membawa TNI menjadi lembaga pertahanan yang disegani. Ia juga tak memiliki
catatan negatif.
"Dia salah satu tokoh
penting di TNI AD yang berkomitmen agar TNI kembali ke barak dalam fungsi dan
tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, tidak lagi masuk ranah
politik," katanya.
Karena itu, Pramono berharap,
pemilihan Moeldoko di Komisi I DPR tidak berujung pada mekanisme voting.
"Karena ini menyangkut hal yang penting, menentukan Panglima TNI yang baru
dalam mengawal keamanan negara," tuturnya.
Hal senada dikatakan anggota
Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati, yang juga menganggap wajar pencalonan
tunggal Moeldoko.
Susaningtyas menilai, Moeldoko
merupakan perwira yang cerdas, karena selain kepangkatan, dia juga mengecap
dunia pendidikan hingga meraih gelar doktor.