Kamis, 01 Agustus 2013

Presiden Usulkan Moeldoko Jadi Panglima TNI



Rabu, 31 Juli 2013


JAKARTA (Suara Karya): Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono yang akan pensiun pada Agustus 2013. Surat usulan itu telah dikirimkan kepada pimpinan DPR.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa (30/7), membenarkan bahwa Presiden hanya mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, yakni Moeldoko. Usulan itu tertuang dalam surat Presiden pada tanggal 23 Juli 2013. "Tidak ada nama lain," ujarnya.

Priyo mengatakan, surat usulan calon Panglima TNI itu akan diteruskan pimpinan DPR ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR. "Surat akan dikirimkan ke pimpinan Bamus (DPR) usai reses pertengahan Agustus tahun ini," ujar Priyo.

Fraksi Partai Golkar DPR menginginkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Panglima TNI Jenderal Moeldoko bisa digelar pada 22 Agustus mendatang.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, DPR telah menerima surat pengajuan dari Presiden SBY, sehingga Komisi I merasa perlu melakukan percepatan proses uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.

 "Tetapi, itu juga dengan catatan bahwa semua proses administrasi dan prosedur yang ada di internal DPR bisa selesai," katanya.

Hal ini memungkinkan karena pada 19 Agustus, DPR bisa melakukan rapat konsultasi dengan Bamus DPR yang akan menentukan uji kelayakan dan kepatutan bisa dilakukan pada 22 Agustus mendatang. "Dari segi waktu bisa," ujarnya.

Ia menyatakan, pengajuan satu nama calon panglima TNI oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tepat. "Bahwa Presiden SBY memasukkan satu nama kepada Komisi I DPR memang harus seperti itu. Karena yang dilakukan Komisi I itu bukan menyeleksi, tetapi menyetujui atau tidak menyetujui. Jadi, memang benar Presiden menyerahkan satu nama calon Panglima TNI," kata Agus Gumiwang.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menilai, Moeldoko merupakan sosok prajurit yang ideal dan memiliki catatan perjalanan karier di militer yang cemerlang.

Tak salah jika ia dipercayakan menjabat Panglima TNI. "Moeldoko adalah sosok prajurit yang lahir di era Reformasi," ujarnya.

Selama perjalanan karier di TNI dan menyikapi dinamika politik di Tanah Air, lanjut Pramono, Moeldoko konsisten membawa TNI menjadi lembaga pertahanan yang disegani. Ia juga tak memiliki catatan negatif.

"Dia salah satu tokoh penting di TNI AD yang berkomitmen agar TNI kembali ke barak dalam fungsi dan tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara, tidak lagi masuk ranah politik," katanya.

Karena itu, Pramono berharap, pemilihan Moeldoko di Komisi I DPR tidak berujung pada mekanisme voting. "Karena ini menyangkut hal yang penting, menentukan Panglima TNI yang baru dalam mengawal keamanan negara," tuturnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati, yang juga menganggap wajar pencalonan tunggal Moeldoko.

Susaningtyas menilai, Moeldoko merupakan perwira yang cerdas, karena selain kepangkatan, dia juga mengecap dunia pendidikan hingga meraih gelar doktor.