Peremajaan Senjata TNI Terancam

JAKARTA — Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq khawatir akan minimnya anggaran per­tahanan yang dialokasi­kan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk Tentara Nasional Indonesia. Padahal anggaran tersebut dibutuhkan, terutama untuk meremajakan alat utama sis­tem persenjataan TNI yang sudah ketinggalan zaman.

Mahfudz mengatakan anggaran pertahanan naik menjadi Rp 83,4 triliun dari Rp 81,8 triliun pada tahun lalu. Namun anggaran ini masih dibagi untuk lima institusi, yaitu Kementerian Pertahanan serta Markas Besar TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. "Alokasi itu bukan untuk sistem persen­jataan semua, tapi untuk belanja rutin juga," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, kemarin.

Dia tak yakin alokasi anggaran untuk sistem persenja­taan TNI mampu mencapai target pembangunan keku­atan persenjataan TNI atau Minimum Essential Forces (MEF) tahap pertama yang dimulai sejak 2010 dan ber­akhir pada 2014. Pemerintah setidaknya membutuhkan Rp 150 triliun untuk menun­taskan target MEF tahap pertama, sementara dana yang dikucurkan baru Rp 118 triliun.

Sabtu lalu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro optimistis target MEF tahap pertama akan tercapai, bahkan melebihi, lantaran besarnya anggaran pertahanan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 yang mencapai Rp 83,4 triliun. "Kami yakin, sebelum kabi­net ini berakhir, target terca­pai," kata Purnomo di Istana Merdeka.

Ia menjelaskan, peme­rintah telah memodernisasi sistem persenjataan melebihi rencana. Salah satunya pengadaan pesawat tempur F16 yang semula direncanakan bertambah empat unit, tapi realisasinya 24 pesawat selama 2009-2014. Sedangkan untuk pengadaan tank tempur (main battle tank), awalnya akan ditambah 44 unit, tapi pemerintah justru mendatangkan 150 unit.

Wakil Ketua Komisi Pertahanan Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, minimnya anggaran seharus­nya menjadi tantangan bagi Kementerian Pertahanan dan TNI untuk berinovasi saat berburu sistem persenjataan yang baru. Menurut Agus, Komisi Pertahanan bakal membantu Kementerian mengatur strategi peme­nuhan sistem persenjataan dengan dana minim.

Bila perlu, Agus melanjut­kan,KementerianPertahanan tak harus mengandalkan APBN saja, tapi juga bisa memanfaatkan sumber lain, antara lain dengan utang. Sehingga target MEF tahap pertama masih bisa terwujud hingga akhir 2014. "Jangan diartikan utang itu negatif. saja. Belum tentu utang harus dari luar negeri, dari dalam negeri pun bisa," ujar politikus Partai Golkar itu. (INDRA WIJAYA | FRANSISCO R0SARIANS | B0BBY CHANORA), Sumber: Koran Tempo (20 Agustus 2013/Selasa, Hal. 07)