Senin, 19
Agustus 2013
JAKARTA
(Suara Karya): Alokasi anggaran Kementerian Pertahanan sebesar Rp 83,4
Triliun yang disebutkan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya
dihadapan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (16/7) dinilai tidak berimbang,
dibandingkan dengan anggaran Kepolisian sebesar Rp 41,5 Triliun.
Pasalnya anggaran Kementerian Pertahanan Rp
83,7 Triliun tersebut untuk lima unit organisasi yaitu Kementerian Pertahanan,
Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi I
DPR RI, Mahfudz Siddiq usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa
Sidang I Tahun Sidang 2013-2014 dan Pidato Presiden RI dalam rangka penyampaian
RUU APBN Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPR RI, Jumat (16/7).
"Di pengantar nota keuangan ini memang
Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran terbesar. Tetapi yang harus
dipahami, anggaran Rp 83,7 Triliun itu untuk lima unit organisasi yaitu
Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU," papar
Mahfudz.
"Semuanya itu bukan untuk Alat Utama
Sistem Senjata (Alutsista). Itu untuk Alut Sista, Modernisasi, Belanja Rutin
termasuk Gaji personil," tambahnya.
Yang dibutuhkan sekarang adalah Tunjangan
Khusus untuk prajurit yang ditugaskan di daerah-daerah terpencil atau
tugas-tugas khusus, karena memang kebutuhan mereka itu jauh melampaui tunjangan
minimal yang mereka dapatkan. Jadi ini yang masih harus dieksplorasi lagi.
"Sebenarnya melihat anggaran Kepolisian
sebesar Rp 41,5 Triliun itu hanya untuk satu unit Polri, ya memang tidak
berimbang, tetap Polisi jauh lebih tinggi proporsinya dibandingkan TNI,"
kata politisi PKS ini. Mestinya anggaran ini berimbang, modernisasi alut sista
berjalan tapi kesejahteraan prajurit tertinggal ini terjadi demoralisasi juga. (Rully)