SEJUMLAH anggota Komisi I DPR
mendatangi Gedung KPK guna menghimpun data soal calon Panglima TNI.
"Kami datang untuk mendapatkan
informasi, yakni informasi itu akan menjadi bahan kami dalam fit and proper test calon Panglima TNI
pada 21 Agustus," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin di
Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Kang TB, begitu sapaan akrab
Tubagus, datang bersama Nurul Arifin dari F-PG dan Helmi Fauzi dari F-PDIP.
Menurutnya, mereka ingin mencari tahu apakah ada indikasi masalah yang
melibatkan calon Panglima TNI yang diajukan Presiden.
TB pun menegaskan, calon yang
dimaksud ialah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko. "Berdasarkan
peraturan perundangan, Presiden mengajukan calon Panglima TNI untuk
mendapatkan persetujuan dari DPR melalui fit
and proper test," jelas mantan jenderal TNI yang juga politikus PDIP
itu.
Seusai bertemu pimpinan KPK,
mereka pun mengaku tak menemukan cacat dari Moeldoko. "Kami sudah terima
informasi soal harta kekayaan, kami lihat ada niat baik kejujuran calon
panglima tersebut," kata Nurul Arifin.
Namun, kata dia, Komisi I masih
perlu penjelasan untuk uji kelayakan tersebut. Ia pun enggan memberi penjelasan
mengenai materi apa yang didapat dari pertemuan dengan Abraham Samad dkk.
"Kita tidak berhak informasikan,
sangat terbatas," elaknya.
Tubagus menambahkan, pertemuan
dengan pimpinan KPK itu sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman dalam
pemberantasan korupsi. Sebab, ia khawatir calon panglima terjerat kasus
korupsi.
"KPK sejak dulu ada MoU
dengan TNI dalam komitmen sepenuhnya untuk mendukung pemberantasan
korupsi," katanya.
Dia memastikan Moeldoko yang
merupakan doktor ilmu politik dari Universitas Indonesia itu tak bermasalah.
"Jenderal Moeldoko tidak ada masalah. Ini penjelasan dari Bapak Ketua
KPK," tukas Tubagus.
Moeldoko ditunjuk Presiden
Yudhoyono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Laksamana
Agus Suhartono yang akan pensiun pada 25 Agustus mendatang.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana
Agus Suhartono mengajukan tiga kepala staf sebagai calon Panglima TNI kepada
Presiden Yudhoyono, yakni KSAD Jenderal Moeldoko, KSAL Laksamana Marsetio, dan
KSAU Marsekal Ida Bagus Putu Dunia.
"Kalau pengganti Panglima TNI
dari unsur TNI-AD, AL, atau AU, itu hak prerogatif Presiden. Kami tidak akan
mempersoalkan," kata anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi. Yang pasti,
sambungnya, Moeldoko ialah lulusan terbaik Akademi Militer pada 1981 dan peraih
penghargaan Adhi Makayasa.
Juru Bicara Presiden Julian Aldrin
Pasha mengatakan pengajuan nama Moeldoko ke DPR sesuai dengan usulan dari
Panglima TNI. "Pertama, tentu sebagaimana lazimnya, calon Panglima TNI
memang diajukan oleh Panglima TNI kepada Presiden," jelasnya. (*/P-3), Sumber Koran: Media Indonesia (20
Agustus 2013/Selasa, Hal. 04)