JUM'AT, 02
AGUSTUS 2013 | 15:29 WIB
TEMPO.CO,
Jakarta
- Wakil Ketua Komisi Pertahanan dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Tubagus Hasanuddin, mengatakan fraksinya akan meminta klarifikasi soal
keterlibatan Jenderal Moeldoko dalam Operasi Sajadah saat uji kelayakan calon
Panglima TNI dan kepatutan yang dilakukan akhir Agustus nanti. Menurut dia,
klarifikasi diperlukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa setelah
Moeldoko menjadi Panglima TNI.
"Kalau anggota komisi lain belum tanya,
saya yang akan tanya mengenai Operasi Sajadah," ujar Tubagus ketika
dihubungi pada Jumat, 2 Agustus 2013.
Menurut Tubagus, Operasi Sajadah terjadi
ketika Moeldoko menjabat sebagai Panglima Darurat Militer III Siliwangi.
Operasi yang digelar bersama Gubernur Jawa Barat Akhmad Heryawan itu, kata dia,
menyisir orang-orang Ahmadiyah di wilayah Jawa Barat.
Menurut Hasanuddin, Moeldoko sebenarnya
memenuhi syarat sebagai calon panglima. Dari syarat teknis, Moeldoko yang telah
menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat selama dua bulan memang bisa diajukan
menjadi calon Panglima TNI. Moeldoko, lanjut dia, juga pernah dua kali mengisi
jabatan penting yaitu Wakil Gubernur Lemhanas dan Wakasad. "Walaupun
menjabatnya sebentar," kata dia. Hasanuddin memastikan uji kelayakan dan
kepatutan dilakukan setelah masa reses berakhir.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk
Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Agus Suhartono.
Laksamana Agus Suhartono akan pensiun pada Agustus ini. Moeldoko sebelumnya
baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo sebagai Kepala Staf Angkatan
Darat. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Moeldoko menjabat sebagai Wakil Kasad. (SUNDARI)