RABU, 21 AGUSTUS
2013 | 11:21 WIB
TEMPO.CO,
Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Moeldoko tiba di ruang rapat
kerja Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, pagi ini, Rabu, 21 Agustus
2013, sekitar pukul 10.00 WIB. Moeldoko memenuhi undangan DPR terkait dengan
tes kepatutan dan kelayakan calon atau fit and proper test Panglima TNI.
Di hadapan
sejumlah wartawan, Jenderal Moeldoko dengan tenang bercerita dia tak punya
persiapan khusus menghadapi uji kelayakan dan kepatutan yang digelar Komisi
Pertahanan DPR. "Tidak ada, tentara itu kewaspadaan di atas segalanya.
Jadi, tentara itu harus selalu siap."
Saat disinggung
visi dan misi yang akan disampaikan, Moeldoko merahasiakannya. "Lebih
lengkap saat fit and proper test saja." Jika DPR setuju dia menjadi
panglima, Moeldoko berharap masyarakat sepenuhnya mendukung TNI. Dia ingin
setiap prajurit TNI lebih profesional, patuh hukum, dan rendah hati.
Berdasarkan
informasi yang diterima Tempo, pencalonan Moeldoko sebagai Panglima TNI semakin
mulus. Menurut Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus
Hasanuddin, sampai sekarang tidak ada laporan negatif dan tidak ada hal yang
dapat menghambat kariernya. “Saya melihat kansnya menjadi panglima cukup
besar,” katanya di Bandung, Selasa, 20 Agustus 2013.
Hasanuddin
mengatakan, Komisi Pertahanan sudah menjaring informasi sedikitnya dari dua
lembaga publik untuk menelisik reputasi Moeldoko. Di Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia, Komisi mendapat penjelasan bahwa Moeldoko tak terlibat dalam Operasi
Gelar Sajadah saat ia menjabat Panglima Kodam III Siliwangi.
Dua hari yang
lalu, Komisi Pertahanan sudah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tubagus
mengklaim, selepas diskusi panjang dengan petinggi KPK, Komisi Pertahanan
menyimpulkan tidak menemukan cacat dalam kinerja Moeldoko. Namun. Komisi
Pertahanan masih menunggu surat resmi soal laporan harta kekayaan Moeldoko dari
KPK.
Namun, anggota
Komisi Nasional HAM, Nur Kholis, membantah jika dikatakan lembaganya ikut
mengusut jejak rekam calon Panglima TNI. Soalnya, tak ada aturan resmi yang
mewajibkan Komnas HAM menguji kelayakan calon dari sisi pelanggaran HAM. “Di
masa mendatang, semestinya kami diberi wewenang menelusuri jejak calon Panglima
TNI, seperti kewenangan kami terhadap calon Kepala Polri,” ujar dia.
Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menunjuk Jenderal Moeldoko sebagai calon tunggal Panglima
Tentara Nasional Indonesia menggantikan Laksamana Agus Suhartono yang akan
pensiun. Moeldoko sebelumnya baru menggantikan Jenderal Pramono Edhie Wibowo
sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Sebelum menjabat sebagai Kasad, Moeldoko
menjabat Wakil Kasad.