JAKARTA
- TNI Angkatan Darat saat ini berada di tengah-tengah stabilitas politik dan keterbukaan
publik. Oleh karena itu, TNI AD harus bisa menjadi jembatan stabilitas nasional
dan keterbukaan publik.
"TNI AD harus bisa mengawal perjalanan
keduanya," kata Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Moeldoko, saat memberi
sambutan dalam silaturahim dengan tokoh dalam rangka memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa di Balai Kartini, Jakarta, Senin (8/7).
Pengawalan terhadap stabilitas dan keterbukaan, lanjut
Kasad, dilakukan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang semakin sejahtera.
Di samping itu, negara tetap aman dari gangguan musuh.
Kasad melanjutkan prajurit TNI harus terus berlatih
bernegosiasi dan memahami konteks krisis secara komprehensif. "TNI juga
harus memperhitungkan dan menganalisis situasi yang terjadi dalarri kondisi
ambigu," kata dia. Selain itu, prajurit TNI harus mampu berpikir secara
inovatif dan harus mampu berkomunikasi efektif.
Saat ini, tambah Moeldoko, bentuk pengabdian
prajurit TNI adalah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan
masalah.
Menurut dia, saat ini terus bergulir berbagai isu,
mulai dari isu-isu nonkonvensional, isu nontradisional, isu nonmiliter,
multidimensional, hingga isu transnasional. Oleh sebab itu, langkah inovasi
juga harus dilakukan TNI, termasuk reformasi akan memegang teguh tugas pokok
TNI berdasarkan UU No 34 Tahun 2004, yang melingkupi operasi militer perang dan
operasi militer nonperang hingga pembinaan tentorial (binter). "Bentuk
pengabdian TNI untuk ikut menyelesaikan berbagai persoalanyangdihadapi
masyarakat," ucap Moeldoko.
Dalam silaturahim tersebut, hadir sejumlah tokoh
masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh politik, pengusaha,
dan ormas. Beberapa di antaranya adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Ma'ruf
Amin, perwakilan tokoh budaya adat Betawi, Ridwan Saidi, mantan Menpora,
Adyaksa Dault yang mewakili pemuda, serta sejumlah anggota DPR.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin, mengatakan
ada empat bingkai yang harus diperkuat untuk menjaga stabilitas negara. Pertama,
bingkai politik. Di dalam bingkai politik ini, tertuang empat pilar bernegara
yang harus dipegang teguh semua elemen.
Bingkai kedua adalah bingkai teologis. Bingkai
selanjutnya adalah bingkai sosiologis. Ma'ruf mengatakan kearifan lokal harus
dijaga karena itulah hal yang mempersatukan masing-masing daerah.
Bingkai keempat adalah bingkai yuridis. Pemerintah
harus melahirkan kebijakan yang mampu menjaga kerukunan.
Mantan Ketua MPR, Amien Rais, mengatakan bangsa
yang seluruh elemen masyarakatnya kompak akan sulit diintervensi oleh bangsa
lain. Sebaliknya bangsa yang didalamnya sudah pecah justru akan mengundang
kontroversi. (Nsf/N-1), Sumber : Koran
Jakarta, Selasa, 9 Juli 2013/hal. 2