PEMILU_Purnawirawan Tak Efektif Pikat Massa

JAKARTA,   Tidak diperlukan jeda bagi purnawira­wan Tentara Nasional Indonesia yang berakhir masa dinasnya un­tuk menjadi politisi. Proses kon­solidasi politik saat ini makin matang sehingga purnawirawan TNI tidak akan bisa memenga­ruhi jejaring teritorialnya setelah pensiun.

"Sejak tahun 2004 hingga 2013, warga negara makin ma­tang dalam berpolitik. Status purnawirawan militer cenderung tidak lagi efektif untuk meme­ngaruhi masa seperti era Orde Baru. Hal ini terlihat dari sema­kin sedikitnya pimpinan kepala daerah yang berasal dari kalang­an militer," kata pengamat mili­ter dari Universitas Indonesia, Andi Wijayanto, saat dihubungi, Sabtu (20/7), di Jakarta.

Menurut Andi, tahun 2002 hingga 2004 selalu hadir usulan regulasi dari kalangan masyarakat sipil untuk mengatur jeda waktu selama lima tahun bagi purnawirawan TNI sebelum ber­politik. Upaya itu bertujuan un­tuk menghindarkan pengaruh purnawirawan TNI bagi jejaring teritorialnya. Namun, katanya, usulan tersebut tidak pernah di­usulkan DPR.

Terkait dengan kegagalan se­jumlah purnawirawan TNI da­lam pilkada, Andi menyimpulkan hal itu terjadi karena tidak di­bangunnya karier politik sejak awal di daerah tersebut. "Selama ini, karier militer mereka di nasional," ujarnya.

Jangan seret TNI

Di Magelang, Jawa Tengah, Jumat lalu, Panglima TNI Laksa­mana Agus Suhartono berharap agar partai politik tidak mengajak atau menyeret anggota TNI ikut berpolitik. "Percuma kami terus-menerus  menegaskan  tentang netralitas TNI kalau parpol tetap merayu, mengajak anggota TNI untuk berpolitik. Anggota TNI bisa saja kemudian ragu-ragu dan akhirnya memilih meninggalkan panggilan tugas untuk kemudian menerjuni dunia politik," ujar Agus Suhartono seusai upacara Prasetya Perwira pendidikan pertama perwira prajurit karier TNI tahun 2013 di Akademi Militer Magelang.

Mengacu pada aturan, setiap anggota TNI baru boleh terjun ke dunia politik setelah purnatugas atau mengundurkan diri dan disetujui. Setiap anggota TNI selalu diimbau untuk menjaga netrallitas TNI.

Mendekati Pemilu dan Pemi­lihan Presiden 2014, setiap ang­gota TNI diminta untuk berha­ti-hati dan tidak terlibat dalam berbagai hal terkait politik, seperti pemasangan atribut saat kampanye. (K06/EGI), Sumber Koran: Kompas (22 Juli 2013/Senin, Hal. 04)