JAKARTA:
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Moeldoko menegaskan jajaran
TNI, termasuk prajurit AD, tidak boleh berpolitik praktis. Netralitas tetap
dipegang teguh manakala segenap masyarakat menyongsong tahun politik 2014.
Penegasan tersebut disampaikan Moeldoko usai menggelar
acara silaturahmi dengan para tokoh politik dan tokoh masyarakat di Balai
Kartini, Jakarta, Senin (8/7) pagi.
Ketika ditanya apa komentarnya tentang Jenderal TNI
(Purn) Pramono Edhie Wibowo yang sedang ramai disebut-sebut sebagai calon yang
akan ikut dalam konvensi Demokrat? Moeldoko
menjawab siap mendukung secara moril kepada mantan KSAD itu, jika benar-benar
ikut dalam konvensi yang mulai digelar Partai Demokrat.
"Kalau dukungan moril ya kita dukung dong,
pasti kita dukung," kata Moeldoko. Tapi, lanjutnya, dukungan dia berikan
sebagai pribadi. Tidak mewakili TNI AD yang dia pimpin. Sebab prajurit TNI
tetap harus menjaga netralitasnya. "Kalau dukungan politik tidak boleh,
itu ranah poiliitik. Tapi kalau dukungan moril ya kita dukung," kata
Moeldoko.
Dalam Rakernas Partai Demokrat, baru-baru ini
Pramono Edhie tampak diantara petinggi partai itu. Dia hadir sebagai anggota Dewan
Pembina Demokrat. Belakangan, adik ipar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini
menjadi salah satu orang yang banyak disebut layak ikut konvensi capres yang
akan digelar partai tersebut.
Dahulukan
Dialog
Sementara itu, KSAD Moeldoko dalam acara
silaturahmi yang dihadiri 80 undangan itu, menyatakan harapannya dengan
pertemuan ini dapat mengukuhkan persatuan bangsa sesuai tema acara
"Silaturahmi KSAD dengan Para Tokoh Guna Memperkokoh Persatuan dan
Kesatuan Bangsa".
Dalam kesempatan itu KSAD menjelaskan, bahwa
prajurit TNI AD tidak akan mengedepankan cara-cara kekerasan atau represif
dalam menangani permasalahan bangsa. TNI, ujarnya, akan mendahulukan cara
dialog atau forum diskusi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mencari solusi
permasalahan yang terjadi.
"Kami ingin melakukan pendekatan melalui
budaya komunikasi dengan membuka dialog atau forum diskusi. Forum diskusi
dilakukan untuk memberikan informasi, bukan mengendalikannya, “kata Moeldoko.
Tampak hadir di acara ini sejumlah tokoh masyarakat,
seperti mantan Ketua MPR Amien Rais, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin,
Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Ma'ruf Amin, Perwakilan tokoh budaya adat Betawi
Ridwan Saidi, dan mantan Menpora Adyaksa Dault yang mewakili pemuda, serta
pengusaha nasional Setiawan Djodi.
Berbagai isu, lanjutnya. bergulir baik dari dalam
maupun luar negeri yang bisa berdampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan
bernegara. Mulai dari isu-isu nonkovensional, isu nontradisional, isu
nonmiliter, multidimensional hingga isu transnasional. Dalam menyikapi situasi
tersebut, TNI melakukan langkah inovasi seiring reformasi kultural yang menjadi
salah satu bagian dari reformasi TNI.
Untuk itu, jelasnya, TNI AD akan melatih para
prajurit agar mampu berpikir secara inovatif dan kritis, serta harus dapat
berkomunikasi dengan efektif. Prajurit juga dilatih memahami krisis secara
global dan memperhitungkan serta menganalisa situasi yang ambigu dan kompleks.
Semua itu, ujar
Moeldoko, dilaksanakan dengan tetap memegang teguh tugas pokok TNI
berdasarkan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang
melingkupi operasi militer perang dan operasi militer non perang, hingga pembinaan
teritorial (binter). "Bentuk pengabdian TNI untuk ikut menyelesaikan
berbagai persoalan yang dihadapi
masyarakat,” tutur Moeldoko. (windiarto/Feber.S),
Sumber : Suara Karya, Selasa, 9 Juli 2013/hal. 4