Selasa, 2 Juli 2013
09:53 WIB
TRIBUNNEWS.COM,BANJARBARU
- Karut-marut data penerima kartu Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)
di daerah ini terus terjadi. Sebagian besar warga miskin gigit jari karena tak
masuk dalam data, sebaliknya warga mampu justru memperoleh kartu BLSM.
Di Kota Banjarbaru,
misalnya, kartu BLSM menyasar pada warga berkecukupan, di antaranya anggota
TNI, pegawai negeri sipil hingga calon legislatif. Data anggota TNI hingga
caleg penerima kartu BLSM ditemukan di Kecamatan Cempaka.
“Data penerima BLSM
banyak tidak tepat sasaran. Masak ada anggota TNI hingga caleg yang menerima,”
kata Camat Cempaka, Hidayaturahman, Senin (1/7).
Pihaknya sudah
menanyakan soal karut-marut data itu kantor pos. “Mereka mengaku hanya
membagikan saja berdasarkan data yang mereka peroleh,” ucapnya.
Wakil Walikota Banjarbaru
Ogi Fajar Nuzuli bingung banyaknya data penerima kartu BLSM tidak tepat
sasaran. “Pengolahan datanya ini bagaimana sehingga sampai salah sasaran,”
tandasnya.
Ketidakakuratan
data penerima BLSM menurut Hidayaturahman menjadi beban bagi lurah dan ketua
RT. Tidak heran di Kelurahan Bangkal, seluruh ketua RT dan tokoh masyarakat
sepakat menunda pembagian kartua BLSM.
“Kami ingin
kejelasan mengenai data penerima BLSM dari instansi yang menanganinya,” kata
Asliansyah, Ketua LPM Bangkal.
Alasannya, banyak
penerima BLSM yang sebenarnya tidak layak menerima justru menerima bantuan.
“Bayangkan, orang itu punya mobil tetapi justru mendapatkan bantuan,”
sergahnya.
Sebaliknya, sebut
dia, banyak warga di Kelurahan Bangkal yang sebenarnya layak mendapatkan BLSM karena
tidak mampu justru tidak terdaftar. “Hampir setiap RT, ada warga tidak mampu
yang tidak terdaftar penerima BLSM,” imbuhnya.
Aprian Noor, Kasie
Kesos Kelurahan Cempaka mengakui permasalahan banyak warga yang tidak tepat
sasaran. “Daftar penerima BLSM ini langsung dari pusat. Kita tidak mengetahui
persis dari mana datanya,” ujarnya.
Pemandangan menarik
terlihat saat pembagian dana BLSM di Kabupaten Tanahlaut. Pembagian BLSM baru
dilakukan dia dua lokasi yakni Kantor Pos Pelaihari dan Kantor Pos Batibati dan
Tambangulang.
Pantauan BPost,
dalam proses pengambilan dana sebesar Rp 300 ribu, tidak sedikit penerima BLSM
berpenampilan menyakinkan mengenakan perhiasan mencolok. Tidak sedikit pula
penerima BLSM masih berusia muda. Mereka mengendarai sepeda motor pribadi
dengan kondisi masih baru.
“Saya mendapatkan
kartu sehari sebelumnya. Sehingga langsung diambil uangnya sendiri,” ujar Kidi,
pegawai perkebunan sawit.
Sejumlah warga
mengeluhkan pembagian BLSM banyak salah sasaran. “Di kampung kami hanya empat
yang mendapatkan BLSM. Itu juga salah sasaran karena mereka mampu dan masih
muda,” tutut ucap Didik, warga Pambahanan.
Kepala Kantor Pos
Pelaihari Gusti Rudiansyah mengatakan ada 14.783 RTS di Tala yang akan menerima
BLSM. Dia menegaskan pihaknya hanya sebagai panjang tangan dari pemerintah
untuk menyalurkan dana.
“Pendataan itu
dilakukan BPS dan Depsos. Kami hanya menyalurkan saja,” katanya.
Penyaluran BLSM di
Tala dibagi menjadi enam wilayah. Untuk Pelaihari ada sebanyak 2.813 warga
penerima BLSM, Panyipatan ada 1.995, Takisung ada 1.301, Kurau dan Bumimakmur
sebanyak 2.356 warga, Batibati dan Tambangulang sebanyak 2.860 warga serta
Kintap sebanyak 2.058.
Ditunda
Sementara pembagian
BSLM di Batulicin, Tanahbumbu, ditunda lantaran tidak adanya koordinasi antara
kecamatan dengan Kantor Pos setempat. Seharusnya setelah Kecamatan Simpang
Empat, giliran Kecamatan Batulicin membagikan BLSM kepada warga.
Siti Khadijah
mengaku kecewa ditundanya pembagian dana BLSM. “Gimana lagi, namanya kita orang
bawahan yang nurut saja,” tuturnya.
Hamdanah, warga
Gunung Tinggi kecewa tidak adanya pemberitahuan kepada warga tentang penundaan
pembagian BLSM. “Penundaan itu tidak bagus, seharusnya diberitahukan kepada
warga,” ucapnya.
Bupati Tanah Bumbu
Mardani Maming terpaksa menggelar rapat terkait penundaan pembagian BLSM.
“Seharusnya ada koordinasi kecamatan dengan pihak pos agar tidak terjadi
kerancuan,” tandasnya.
Kecamatan Batulicin
seharusnya menerima BLSM sebanyak 744 orang dari 9 Desa harus tertunda. Camat
Batulicin, Radja Aty Aprianti yang menerima data BLSM tersebut melihat
banyaknya warga yang seharusnya tidak menerima tetapi namanya juga ada.
Camat Batulicin
Radja Aty Aprianti mengatakan, perlu ditegaskan seperti yang disampaikan bupati
kalau camat tidak menahan kartu KPS. sebab yang diterima hanyalah data dari
kantor pos. Sedangkan KPS di kantor pos bersamaan BLSM dengan membawa KTP dan
kartu keluarga.
“Datanya itu tidak
valid dan data dari pos tidak sesuai makanya dirapatkan dulu. Dan saya juga
tidak menahan jadi bisa dimaklumi untuk memperjuangkan hak warga miskin,” ucap
dia.
Sementara Kepala
Kantor Pos Batulicin Syamsul Bahri enggan memberikan komentarnya. “Kan sudah
tadi, sudah dijelaskan sama bupati,”ucapnya. (wid/ryn/aa)