Kapasitas Produksi Masih Menjadi Kendala

INDUSTRI pertahanan Indonesia diperkirakan dalam beberapa ta­hun mendatang akan mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Sejumlah pesanan atau or­der Alutsista baik dari luar negeri maupun sudah mulai mengalir. Sejumlah produsen Alutsita utama yang lokomotifnya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) industri strategis seperti PT Pindad dan PT Dirgantara Indone­sia mengalami permintaan yang cukup signifikan.

Upaya serius pemerintah memasarkan persenjataan dan teknologi mili­ter daiam negeri terus diiakukan , melalui Kementerian Pertahanan gencar meiakukan promosi ke sejumlah negara-negara kawasan baik di Asia Tenggara maupun di Benua Afrika. Hasil dari road show ke sejumlah negara-negara tersebut mendapat respon dan apresiasi positif.

Bahkan untuk mendukung dan memandirikan Alutsita dalam negeri, tidak tangung-tanggung, Kementerian Pertah­anan memberikan sinyal tantangan kepada pabrikan Alutsista dalam negeri agar memproduksi peralatan militer sebanyak-banyaknya, pemerintah menjanjikan tidak usah khawatir tidak dibeli pemerintah.

Kemhan, melalui Kapuskom Publik Brigjen TNI Sisriadi menjartjikan akan menyerap berapapun jumlah aiat utama sistem senjata (Alutsista) yang diproduksi dalam negeri. Hanya saja, kapasitas dengan yang dibutuhkan masih menjadi kendala.

"Berapapun yang dibuat, kita (Kem­han) akan serap, tapi itu pun masih terlalu kecil juga.Kebutuhan tank tempur sangat banyak, sangat bagus kalau PT Pindad mampu memenuhi kebutuhan itu," katanya kepada Pelita beber­apa hari laiu.

Sementara, Juru Bicara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), Ke­menterian Pertahanan, Silmy Karim menjelaskan industri pertahanan merupakan sebuah isu yang sangat sensitif. Bahkan saking sensitifnya, menurut Silmi dimasa ia!u, pengembangan Alutsista miiiter Indonesia diberi nama industri strategis. Namun sekarang, In­donesia sudah berani maju ke depan dengan dengan menyebut industri pertahanan.

"Beberapa negara bahkan mungkin semua negara tidak ingjn industri Alutsita Indonesia berkembang pesat," katanya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Per­tahanan Letjen TNI Budiman mengatakan, dalam rangka mencapai cita - cita kemandirian dalam memenuhi kebutuhan Alustsista dan Non Alustsista TNI, maka perlu dibuat suatu road map yang jelas yaitu dengan memetakan in­dustri pertahanan dalam negeri secara benar dan akurat.

"Kalau kita melihat industri pertah­anan dan teknologinya, maka kita me­lihat berbagai hal yang masih kita rasakan masih mengalami kendala untuk menuju mandiri," kata Sekjen Kernhan.

Sekjen Kemhan berharap, melalui Rakor ini akan dapat dirumuskan berb­agai solusi, komitmen maupun keputusan dalam mewujudkan sinergitas antara pemangku kebijakan, pengguna dan produsen bidang Alutsista dan non Alutsista melalui pemberdayaan in­dustri pertahanan dalam negeri.

Silmy Karim menambahkan pemerin­tah telah melakukan berbagai persiapan demi merealisasikan proyek alat utama sistem persenjataan (alutsista) ini. Di antaranya dengan menyediakan fasilitas untuk keperluan produksi kapal selam di PT PAL Indonesia, Surabaya. "Un­tuk tahap awal persiapan infrastruktur tersebut, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar 150 juta dolar AS," ujar Silmy.

Di samping itu, lanjut dia, sejumlah tenaga ahli Indonesia juga diberangkatkan ke Korea untuk dibekali de­ngan pelatihan dan transfer of technol­ogy (ToT). Semua langkah ini dilakukan sebagai bagaian dari upaya modernisasi alutsista TNI, khususnya Ang­katan Laut.

Seorang prajurit Marinir kepada Pelita dalam sebuah acara"Piala Kasal Cup beberapa waktu lalu menyarankan agar pemerintah terus mengembangkan dan membeli Alutsista dalam negeri.

"Membeli peralatan militer dari luar negeri menurut Saya kurang bagus, tapi kalau industri Alutsista dalam neg­eri terus menerus dibeli oleh pemerin­tah, lama kelamaan Alutsita lokal men­jadi bagus dan kuat," katanya. (zis), Sumber Koran: Harian Pelita (08 Juli 2013/Senin, Hal. 17)