Clips AD

Senin, 06 Januari 2014

BERITA TANGGAL 6 JANUARI 2014/SENIN

1. Anggota TNI Tewas Ditusuk
2. Penikam Anggota TNI Diduga Anak Teman Wanitanya
3. Polsek Sunggal Selidiki Kasus Pembunuhan Anggota
T...
4. Sampah Warga Semarang Bakal Dibeli Kodam
Diponegor...
5. Kejar Perampas Senjata Brimob, Polisi dan TNI Dite...
6. Brimob dan TNI Kejar Kelompok Penyerang Pospol di
7. Anggota TNI Kostrad Malang Tewas Ditabrak Tronton
8. Prajurit TNI Dapat Kunjungan Khusus di Lebanon Sel..
9. Prajurit TNI Rayakan Tahun Baru dengan Anak-anak
J...
10.Diduga Aksi Kekerasan di Papua Sengaja Dibiarkan
11.Jokowi Dapat Sumbangan Pohon dari Paspampres
12.6 Daerah Paling Rawan Konflik di Tahun Politik

Anggota TNI Tewas Ditusuk

Senin, 6 Januari 2014 06:53:22 WIB, MEDAN (Pos Kota) – Anggota TNI Angkatan Darat dari satuan Kodim O2/01 Tapanuli Selatan, tewas ditikam anak selingkuhannya, Minggu (5/1)dinihari.

Korban Serma Samiun,luka di dada kiri hingga tembus ke bagian ketiak. Kejadian di Jalan Setiabudi, Titibobrok, Kecamatan Sunggal.

Korban dibunuh oleh anak selingkuhannya, Alif, yang merasa geram karena ibunya, Latifah, sering dipukuli oleh Samiun.

Kejadian bermula saat korban bersama Latifah hendak membeli makanan di kawasan Jalan Setia Budi, Medan. Tiba-tiba Alif menghampiri korban lalu menikamnya dan korban pun roboh ke tanah.

Warga kemudian melarikan korban ke Rumah Sakit Bunda Thamrin di Jalan Gajah Mada. Namun, karena banyak mengeluarkan darah, nyawa korban tak tertolong.

Polsek Medan Sunggal yang mendapat informasi tersebut langsung turun ke lokasi guna mengadakan penyidikan. (samosir)

Penikam Anggota TNI Diduga Anak Teman Wanitanya

Minggu, 5 Januari 2014 11:44 WIB, TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Anggota TNI AD Kodim 0212, Serma Samiun (50) yang bertugas di Tapanuli Selatan, roboh setelah ditikam seorang pria berinisial A, Sabtu (4/1/2014) malam sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Titi Bobrok Medan.

Informasi diperoleh di lapangan pelaku merupakan anak teman wanita korban, Latifa.

Menurut informasi, anak rekan wanitanya tidak terima ibunya dipacari Serda Saimun. Pria berinisial A kemudian mencari korban. Saat itu, kebetulan pelaku melihat korban dan ibunya membeli makanan di kawasan Jalan Titi Bobrok, Sabtu malam.

Karena kepalang kesal, pelaku mendatangi korban dan langsung menancapkan sebilah pisau di dada kiri korban hingga tembus ke ketiak belakang.

Terkait masalah ini, Kapolsek Medan Sunggal Kompol Eko Hartanto mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku.

"Pelakunya diduga anak dari rekan wanita korban," kata Eko kepada Tribun Medan (Tribunnews.com Network), Minggu (5/1/2014).(CR-5/tribun-medan.com)

Polsek Sunggal Selidiki Kasus Pembunuhan Anggota TNI

Minggu, 5 Januari 2014 11:54 WIB, TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Serma Samiun (50), anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0212 Tapanuli Selatan tewas setelah dada kirinya ditikam seorang pria, berinisial A saat tengah membeli makanan bersama teman wanitanya di kawasan Titi Bobrok, Sabtu (4/1/2014) sekitar pukul 23.30 WIB.

Informasi diperoleh Tribun Medan (Tribunnews.com Network) di lapangan menyebutkan, sebelum ditikam dengan menggunakan pisau, korban sempat cek cok dengan pelaku.

"Tiba-tiba ada keributan. Kami juga enggak ngerti masalahnya apa," kata beberapa warga ketika ditemui di lokasi kejadian.

Tak lama berselang, kata warga, pria yang disebut-sebut merupakan anak teman wanita korban lantas menancapkan pisau ke tubuh korban. Korban yang tak berdaya kemudian roboh bersimbah darah.

Mengetahui hal tersebut, sejumlah warga langsung memberikan pertolongan.

"Saya lihat, korban dibawa naik becak," ujar pegawai di Rumah Sakit Bunda Thamrin, Jalan Gajah Mada Medan.

Nahas, saat akan dirawat, korban mengembuskan nafas terakhir.

Kapolsekta Sunggal, Kompol Eko Hartanto ketika dikonfirmasi, Minggu (5/1/2014) dinihari mengaku masih mendalami kasus ini.

"Kasusnya masih kita selidiki," kata Kapolsek.(CR-5/tribun-medan.com)

Sampah Warga Semarang Bakal Dibeli Kodam Diponegoro

Minggu, 5 Januari 2014 16:36 WIB, TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kodam IV/Diponegoro, dalam waktu dekat, akan mengembangkan program "Jumat Bersih", "Sabtu Hijau", dan "Minggu Sehat".

Melalui program tersebut, Pangdam Mayjend TNI Sunindyo akan membeli seluruh sampah di tingkat RT/RW Semarang. Sampah tersebut, bakal kemblai diolah oleh para serdadu.

"Pencanangan programnya akan dilakukan 27 Januari mendatang," katanya di sela-sela pameran Alutsista di Car Free Day (CFD) Jalan Pahlawan, Minggu (5/1/2014).

Ia mengatakan, seluruh koramil akan menyediakan bank sampah. Lalu, tiap-tiap sampah akan dipilah. Sampah organik dijadikan pupuk sedangkan sampah anorganik dikemas ulang.

Peluncuran itu diawali di Kota Semarang dan akan disusul di kota lain seperti Solo, Purwokerto, hingga Yogyakarta.

Pengembangan itu diharapkan bisa menuntaskan masalah sampah di masyarakat. Sejatinya, sampah pun masih bisa diolah kembali.

Kejar Perampas Senjata Brimob, Polisi dan TNI Ditembaki

MINGGU, 5 JANUARI 2014 - 08:50, Jakarta, Seruu.Com - Sebanyak delapan pucuk senjata milik Brimob Polda Papua dari berbagai jenis dirampas kelompok sipil bersenjata (KSB) di kawasan Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu (4/1/2014) sekitar pukul 16.00 WIT.

Kepala Bidang Humas, Kepolisian Daerah Papua, AKBP Sulistio Pudjo mengatakan, pasca-penyerangan ini, satu pleton Brimob dari Pos Kota Lama Mulia bersama personel TNI langsung mengejar pelaku yang lari ke arah gunung. Sempat terjadi baku tembak sebelum pengejaran dihentikan karena cuaca buruk dan berkabut tebal serta kondisi medan.

"Pengejaran oleh satu peleton Brimob yang berada di Kota Lama Mulia, Polres dan TNI," kata AKBP Sulistio.

Satgas 753/AVT Pos Kulirik yang pertama menerima informasi terjadinya penyerangan sempat melakukan pengejaran. Pasukan TNI dan Brimo yang dipimpin Dandim 1714/Puncak Jaya mengejar kelompok penyerang yang saat itu melarikan diri ke Kampung Muara yang berjarak 2 kilometer dari pospol.

Setelah kejadian ini, Sulistio mengatakan bahwa Reskrim Polda Papua bersama tim dari Mabes Polri dan Brimob Detasemen A Polda Papua akan turun ke lokasi.

Sementara itu, Sulistio juga mengatakan akan melakukan pemeriksaan internal oleh Propam Polda terhadap 7 personel polisi yang berjaga di Pos Polisi Kulirik.

Brimob dan TNI Kejar Kelompok Penyerang Pospol di Puncak Jaya

Minggu, 05 Januari 2014 | 00:36, Satu peleton Brimob dan pasukan TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata penyerang Pos Polisi Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Sempat terjadi baku tembak sebelum pengejaran dihentikan karena cuaca buruk dan berkabut tebal serta kondisi medan.

"Pengejaran oleh satu peleton Brimob yang berada di Kota Lama Mulia, Polres dan TNI," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronny F Sompie, mengutip laporan Kabidhumas Polda Papua.

Pengejaran dihentikan dikarenakan hujan deras dan berkabut tebal. Sebelumnya sempat terjadi tiga kali baku tembak selama sekitar 60 menit.

Atas pertimbangan cuaca buruk yang kondisi medan, pasukan memutuskan kembali ke Pospol Kulirik untuk melakukan konsolidasi. Tidak berapa lama Wakapolres Puncak Jaya Kompol Y Hadut tiba di lokasi bersama 30 orang anggota Satgas Brimobda.

"Pasukan Brimob dari Jayapura akan diperbantukan untuk mengejar pelaku," sambung Ronny.

Akibat penyerangan yang terjadi pada pukul 15.30 WIT itu, delapan pucuk senapan otomatis berserta seratusan peluru berbagai kaliber hilang. Tim dari Ditreskrimun Polda Papua akan melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti yang ditinggalkan pelaku.

Propam Polri juga akan memeriksa dua polisi yang menjaga pospol ketika terjadinya aksi penyerangan. Sebenarnya pos tersebut berisi tujuh orang Brimob, namun pada saat kejadian lima di antaranya sedang melakukan patroli ke perkampungan di sekitarnya.

Anggota TNI Kostrad Malang Tewas Ditabrak Tronton di Takalar

Minggu, 5 Januari 2014 18:29 WIB, TRIBUNNEWS.COM, TAKALAR - Sersan Dua Akbar Andi Asrun, anggota satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Malang, Jawa Timur, harus mengakhiri hidupnya secara tragis di Takalar, Sulawesi Selatan.

Ia tewas dalam kecelakaan di lingkungan Kalappo Baru, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, Minggu (5/1/2014).

Akbar kala itu, tengah dalam perjalanan menjenguk orangtuanya yang sakit keras di Desa Bintaro, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba.

Untuk menjenguk orangtuanya itu, Akbar menumpang mobil travel bernomor polisi DD 1567 AS, dari Makassar.

Ketika tiba di lokasi, angkutan antarkabupaten tersebut menabrak mobil tronton DD 9854 IZ yang dibawa oleh Majid, pengangkut semen yang sedang diparkir dipinggir jalan sebelah kiri.

"Korban langsung meninggal dunia di tempat. Jenazahnya sempat dibawa ke rumah sakit Padjongan Daeng Ngalle untuk divisum. Luka parah, lehernya patah, muka penyok dan luka parah dikepala ," jelas Kasatlantas Polres Takalar Ajun Komisaris Mudji Gazali.

Saat kejadian, korban duduk di samping sopir yang dikendarai Faisal. Diduga karena mengantuk, mobil kemudian menabrak tronton bagian belakang sebelah kanan.

Selain Akbar, korban Heriyanto warga dari Kabupaten Selayar juga meninggal sejam setelah kejadian dengan luka parah dikepala.

Sementara sopirnya, Faisal (30) warga Dusul Balibo, Desa Balibo, Kecamatan Kondang, Bulukumba dan Mustari (40) asal Dusun Bontomanai, Camba-camba, Kecamatan Batang, Jeneponto selamat.

Prajurit TNI Dapat Kunjungan Khusus di Lebanon Selatan

Minggu, 5 Januari 2014 18:43 WIB, TRIBUNNEWS.COM - Komandan Satgas Indobatt Kontingen Garuda (Konga) XXIII-H/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) Letkol Inf M. Asmi menerima kunjungan kehormatan "Garuda Contingent Commander 2013", di Markas Kompi Charlie, Lebanon Selatan, Jumat (3/1/2014) siang.

Kunjungan rombongan Garuda Contingent Commander dalam rangka meninjau AOR (Area of Responsibilities), di antaranya Kompi Charlie dan Kompi Alfa yang menjadi tanggung jawab Satgas Indobatt di Lebanon Selatan.

Di Kompi Charlie, UN Posn 9-2 Az Zikkiyah, rombongan Garuda Contingent Commander mendapat penjelasan singkat dari Komandan Kompi Kapten Marinir Fernando S. Lumi tentang area yang menjadi tanggung jawab Kompi Charlie.

"Di sebelah utara Kompi Charlie dibatasi oleh sungai Litani yang menjadi sumber air bagi masyarakat Lebanon Selatan, sebelah Barat AOR dari FCR (French Commando Reserve), sebelah Timur Desa Deir Serieane dan sebelah Selatan Desa Al Qusar," kata Kapten Fernando dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (5/1/2014).

Selanjutnya, rombongan Komandan Kontingen berkesempatan meninjau beberapa kendaraan tempur yang dimiliki oleh Kompi Charlie diantaranya BTR 80A buatan Rusia, VAB buatan Perancis dan ANOA buatan PT. Pindad Indonesia.

Usai meninjau Kompi Charlie, rombongan Komandan Kontingen melanjutkan kunjungannya ke UN Posn 9-15 Kaffer Killa yang dipimpin oleh Komandan Pos Lettu Inf I Gusti Bagus Prayudha. UN Posn 9-15 masih menjadi tanggung jawab dari Kompi Alfa yang bermarkas di UN Posn 9-63 El Aadeisse dengan Komandan Kompi Lettu Inf Ading.

"UN Posn 9-15 Kaffer Killa dan UN Posn 9-63 El Aadeisse merupakan garis depan dari Satgas Indobatt, dikarenakan lokasinya yang berada di daerah Blue Line dan berbatasan langsung dengan wilayah Israel," ujar Komandan Satgas Indobatt Letkol Inf M. Asmi kepada rombongan.

Prajurit TNI Rayakan Tahun Baru dengan Anak-anak Jalanan di Haiti

Minggu, 5 Januari 2014 19:32 WIB, TRIBUNNEWS.COM - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXII-C/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti) bersama “Institute of Social Walfare” yang pimpin oleh Mr. Jeane Sydney Dieses selaku ketua organisasi tersebut bersama dengan beberapa Badan PBB lainnya, melaksanakan acara pergantian tahun dari 2013 ke 2014 bersama anak-anak jalanan yang berlokasi di jalan Rue Christophe K. Soleil nomor 104, Gonaives-Haiti, Sabtu (4/1/2014).

Dalam rilis yang diterima redaksi Tribunnews.com, Minggu (5/1/2014), di antara beberapa organisasi MINUSTAH PBB yang turut hadir dalam acara tersebut diantaranya UN POLICE, UN HUMAN RIGHTS, UN ELECTION, Police National Haiti, Minustah PIO Gonaives termasuk Komandan Satgas (Dansatgas) Konga XXXII-C/MINUSTAH Mayor Czi Alfius Navirinda K.

Acara yang mengambil tema ”Merayakan Tahun baru bersama dengan anak jalanan” berlangsung sangat meriah dan disambut antusias oleh anak-anak. ”Mereka bersemangat tampil satu persatu untuk menunjukkan keterampilan dan bakat masing-masing seperti menyanyi lagu kebangsaan Haiti, lagu berirama Hip Hop dan Rap, membaca puisi, dan berbagai bakat lainnya”, kata Dansatgas.

Acara dilanjutkan hiburan oleh salah seorang personel Satgas Kizi TNI Koptu Mar M. Khirom. Anak-anak sangat terkejut dan terheran-heran ketika boneka yang diletakan di telapak tangannya tersebut bisa berdiri sendiri semua menyangka itu adalah sihir Vodoo sebagaimana sebagian besar kepercayaan di Haiti, yang sebenarnya itu adalah bagian trik sulap.

Usai acara pergantian tahun, Mr. Jeane Sydney Dieses selaku Ketua Organisasi “Institute of Social Walfare”, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Dansatgas beserta personel yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-C/MINUSTAH dan semua organisasi terkait yang ikut berperan serta dalam acara tersebut.

Diduga Aksi Kekerasan di Papua Sengaja Dibiarkan

Senin, 06 Januari 2014 , 06:38:00 WIB, RMOL. Kondisi di Papua sangat memilukan. Negara tidak dapat membasmi kelompok sipil bersenjata (KSB) di Papua yang menyebabkan korban tewas terus berjatuhan.

"Aksi penembakan yang dilakukan KSB di Papua terus terjadi tanpa bisa dihentikan Pemerintahan SBY maupun aparat keamanan," kata Ketua Presidum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 6/1).

Neta mencatat, sepanjang 2013 ada 19 orang tewas, dan sembilan di antaranya adalah TNI sementara satu orang lainnya adalah polisi. Bahkan di awal 2014, tepatnya 4 Januari sore, KSB kembali menyerang pos polisi di Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Dua brimob yang ada di pos itu melarikan diri saat diserang, sehingga delapan pucuk senjata api milik Brimob dirampas KSB.

IPW juga mencatat, lanjut Neta, dari 2009 hingga awal 2014 terus terjadi aksi kekerasan bersenjata di Papua. Tahun 2009 hingga 2010 ada 41 orang tewas, baik sipil maupun aparat keamanan. Tahun 2011 hingga 2012, korban sipil 26 orang dan aparat 14 orang.

"Terus berulangnya peristiwa penembakan di Papua ini mengindikasikan adanya pembiaran terhadap aksi kekerasan di wilayah itu. Fakta ini tak sejalan dengan kebijakan membangun Papua yang damai," demikian Neta. [ysa]

Jokowi Dapat Sumbangan Pohon dari Paspampres

MINGGU, 05 JANUARI 2014 | 18:01 WIB, TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi kebun pembibitan Paguyuban Budiasi (Budidaya Trembesi) yang terletak di Sentul, Kabupaten Bogor, pada Ahad, 5 Januari 2014. Kebun seluas 12 hektare itu dulu didirikan oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Doni Monardo.

Rencananya, akan ada 100.000 bibit pohon dan tanaman hias yang disumbangkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Nanti akan ditambah lagi kalau pohon yang pertama itu terus tumbuh," kata Jokowi, Ahad.

Pohon-pohon itu akan ditanam di sejumlah taman dan hutan kota di Jakarta. Di antaranya di Semper, Pluit, Rorotan, dan Penjaringan. "Kalau Ria-Rio sudah penuh," katanya.

Jalur hijau di bawah tol Tanjung Priok juga akan ikut ditanami. Jenis tanaman yang dipilih adalah yang pertumbuhannya cepat seperti sengon, trembesi, atau gabon.

Pohon-pohon di kebun itu sudah cukup tinggi. Sehingga waktu penanamannya tak akan memakan waktu lama. Rencananya, pohon itu akan mulai ditanam pada pekan depan.

Ketika datang ke kebun budidaya, Jokowi disambut oleh Ketua Paguyuban Budiasi, Letkol Rio Firdianto. Dia lalu membawa Jokowi berkeliling kebun yang memiliki koleksi tanaman langka. Sepanjang perjalanan, dia menjelaskan berbagai jenis tanaman kepada Jokowi. Mereka melihat-lihat lokasi budidaya pohon gaharu, meranti merah, merbau, mahoni, sengon, dan trembesi. Namun, Komandan Paspampres Doni Monardo tak bisa ikut menemui Jokowi karena sedang ada urusan dengan presiden.

6 Daerah Paling Rawan Konflik di Tahun Politik

Minggu, 05 Januari 2014 21:01 wib, JAKARTA - Enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada tahun 2014. Yaitu, Papua, Jabar, Jakarta, Sumut, Sulteng, dan Jateng. Tingginya potensi kerawanan ini mengingat sepanjang 2013 wilayah-wilayah tersebut paling banyak dilanda konflik sosial.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mencatat, sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial. Insiden ini menelan 59 jiwa, termasuk 3 polisi dan 9 TNI, serta 92 orang luka, termasuk 6 polisi dan 4 TNI.

“Satu pos polisi dibakar, 11 rumah dibakar, tiga mobil dibakar, satu mobil dirusak, tiga sepeda motor dibakar, dan dua motor dirusak,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Sementara di Jawa Barat ada 24 konflik sosial dengan korban jiwa 29 orang, 23 luka (termasuk 10 polisi dan 1 TNI), 2 mobil dibakar dan 1 sepeda motor dibakar. Kemudian di Jakarta ada 18 peristiwa, 12 tewas, dan 11 luka (termasuk 3 polisi).

Di Sumatera Utara ada 10 peristiwa konflik sosial yang menelan 21 korban tewas, 26 luka, 1 bangunan Lapas dibakar. Selanjutnya di Sulawesi Selatan ada 10 peristiwa, 8 tewas, dan 28 luka (termasuk 17 polisi). Di Jateng ada 10 konflik sosial yang menyebabkan 7 tewas, 46 luka, 1 mobil, dan 70 motor dibakar

Neta menegaskan, kondisi 2013 memang "panas". Dari 33 propinsi di Indonesia, ada 27 yang dilanda konflik sosial. Uniknya, Aceh yang selama ini rawan konflik justru pada 2013 bebas konflik sosial. Pertikaian antar warga dan antar kelompok mendominasi hilangnya nyawa rakyat, terutama di Papua sebagai pemegang peringkat tertinggi di 2013. Kerusuhan paling memprihatinkan, saat 18 orang tewas di arena pertandingan tinju di Nabire, Juli 2013.

Di Jawa Barat, tawuran pelajar dan geng motor memberi kontribusi besar dalam konflik sosial. Sebanyak 10 korban tewas disumbangkan oleh tawuran pelajar dan 9 lainnya akibat ulah geng motor. Di Jakarta, tahun 2013 ada 12 orang tewas dalam 18 konflik sosial. Jumlah terbesar korban tewas di Jakarta adalah akibat bentrokan antar ormas, warga, pemuda, kelompok, dan preman.

Banyaknya korban jiwa dalam konflik sosial di 2013, menurut Neta, menunjukkan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap pemeliharaan keamanan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan diperkirakan akan memberi kontribusi bagi gangguan keamanan di tahun politik 2014. “Karena itu pemerintah dan Polri perlu mengantisipasinya agar tidak menjadi gangguan bagi pemilu dan pilpres,” pintanya.

Jumat, 03 Januari 2014

BERITA TANGGAL 3 JANUARI 2014/JUMAT

1.   Kasad Kunjungi Kodam IX/Udayana
2.   Foto: Personel Korem 172 nyambi jadi Guru di sekol...
3.   Alutsista Modern, Kesejahteraan Jangan Dilupakan
4.   Foto: Wamenhan ke KPK untuk menyampaikan
  undangan...
5.   Membuka Pintu TNI untuk KPK
6.   50 Tahun Pelanggaran HAM di Papua
7.   Buku Putih NU atau TNI
8.   Inilah lokasi pendaftaran BPJS untuk Aceh-Sumut
9.   Dandim Kuningan Ingatkan Anggotanya Jangan
  Sampai...
10. Data BPJS Kesehatan di Bangkalan Belum Valid
11. Panglima TNI Transit Di Lanud Sultan Hasanuddin
12. TNI mutasi 36 perwira tinggi
13. BPJS Berlaku, Masyarakat Bebas Akses Fasilitas Kes...
14. Pembukaan KIBINA Persiapan Sesko TNI dan Sesko
  Mat...
15. Tim Kesehatan Prajurit TNI Haiti Lakukan
  Pengasapa...
16. Cegah Konflik Sosial, IPW Himbau Presiden SBY
  Bena...
17. Polri Gandeng TNI Telusuri Jejak Teroris di Poso
18. Kapolri yakin teroris Santoso masih sembunyi di Po...

Kasad Kunjungi Kodam IX/Udayana

Denpasar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman melaksanakan kunjungan ke Kodam IX/Udayana, dan diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya, didampingi oleh para pejabat utama Kodam IX/Udayana antara lain Irdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, Danrindam IX/Udayana, Asrendam IX/Udayana, para Asisten Kasdam IX/Udayana, Para Kabalakdam IX/Udayana dan sejumlah Perwira lainnya, pada Kamis (2/1) di Makodam IX/ Udayana.

Pada kesempatan tersebut Kasad melaksanakan tatap muka langsung dengan anggota Kodam IX/Udayana, dan sekaligus menyampaikan program-program TNI Angkatan Darat ke depan, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan prajurit Kodam IX/Udayana dalam pengamann Pemilu mendatang, yang merupakan prioritas utama TNI AD.

Lebih lanjut, Kasad juga menyampaikan tentang bagaimana membangun TNI-AD dalam lima tahun kedepan, menjamin stabilitas keananan NKRI sehingga pembangunan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Disamping itu juga disinggung tentang peran pembinaan teritorial yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan Udang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sistem pertahanan negara kita adalah "Sistem Pertahanan Rakyat Semesta" dimana TNI dan Polri adalah sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

"Oleh karena itu dalam pelaksanaannya TNI memperkuat pembinaan teritorial agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar serta keinginan-keinginan pihak luar untuk melakukan gangguan-gangguan kecil dan keinginan kelompok kecil rakyat untuk melakukan kegiatan sparatis menjadi tidak ada, Itu harapan kita dihidang pembinaan territorial," katanya. (ay), Sumber Koran: Pelita (03 Januari 2014/Jumat, Hal. 17)

Foto: Personel Korem 172 nyambi jadi Guru di sekolah pedalaman Papua

Sumber Koran: Indo Pos (03 Januari 2014/Jumat, Hal. 03)

Alutsista Modern, Kesejahteraan Jangan Dilupakan

Setelah nyaris mati suri selama 15 tahun, modernisasi alutsista TNI memang sudah dianggap berjalan ke arah yang lebih positif. Hingga penghujung masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014, Kekuatan Pokok Minimum (MEF) yang ditargetkan mencapai sedikitnya hingga 30%. Namun demikian, di lengah gemuruh bisingnya suara Sukhoi Su-30 MK2 dan gagahnya Tank MBT Leopard, kesejahteraan prajurit masih jauh dari harapan.

Walaupun renumerasi prajurit TNI ditargetkan akan naik dari 37% menjadi 57% mulai 2014, kenyataannya hingga kini di lapangan sebagian besar prajurit TNI masih terbentur masalah kesejahteraan. Sebut saja masalah kesehatan dan perumahan prajurit yang hingga kini baru terpenuhi sekitar 60% dari kebutuhan.

Rumah negara yang diperuntukkan bagi prajurit hingga kini memang masih jauh dari kata ideal. Data menyebutkan, saat ini rumah negara ideal yang dibutuhkan sekitar 427.866 unit. Sedangkan rumah yang tersedia baru sebanyak 192.823 unit dengan rincian yang dihuni anggota aktif sebanyak 158.705 unit, dihuni purnawirawan/warakawuri 27.460 unit, penghuni lainnya 6.658 unit. Sehingga, masih dibutuhkan rumah negara ideal sebanyak 241.929 unit.

Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko, menjelaskan, saat ini dari sisi kesejahteraan prajurit sudah cukup mewadahi. Tidak hanya peningkatan remunerasi, prajurit TNI juga difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Dari segi kesejahteraan, prajurit saya cukup mewadahi oleh peningkatan jaminan kesehatan dari se-belumnya kita sisihkan dua persen, sekarang pemerintah sisihkan tiga persen. Jadi prajurit cukup bisa menikmati BPJS," kata Panglima ketika dijumpai sesaat setelah melepas 175 pasukan misi perdamaian ke Kongo, Selasa (31/12).

Untuk memfasilitasi perumahan bagi prajurit, TNI berencana membangun sejumlah tower di beberapa titik yang dekat dengan markas masing-masing kesatuan. "Saya selaku panglima punya kewajiban tingkatkan kesejahteraan prajurit. Harapan saya, dengan berjalannya waktu, kesejahteraan prajurit bisa ditingkatkan, karena memang tugas kami untuk meningkatkan," janji Panglima.

Oleh sebab itu, periode 2010-2015 memang dianggap momentum untuk meningkatkan kemampuan TNI, baik itu dari sisi kemampuan persenjataan, profesionalitas, sumber daya manusia, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Ketua Komisi I Mahfuz Sidik juga mengingatkan mengenai pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Peningkatan kesejahteraan yang harus ditingkatkan meliput sarana perumahan, kesehatan dan tunjangan operasional. "Memang masih perlu peningkatan. Semua sudah menjadi perhatian serius Komisi 1 DPR juga. Kami merencanakan dalam renstra lima tahun ke depan, persoalan ini sudah bisa diselesaikan," kata Mahfuz.

Kebutuhan Alutsista

Tidak dapat dipungkiri, kekuatan alutsista juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan menjaga kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia.Terutama, dalam menjaga batas-batas kedaulatan yang memiliki persinggungan langsung dengan negara tetangga.

Seluruh kesatuan TNI, baik itu TNI AD, TNI AU maupun TNI AL berlomba-lomba melengkapi diri de¬ngan persenjataan baru nan canggih. Semua dilakukan guna mengejar keterting¬galan kebutuhan alutsista Indonesia dari negara-negara lain di Asia Tenggara, bahkan dunia.

Untuk TNI AD, misalnya. Kementerian Pertahanan sudah alokasikan anggaran untuk pembelian alutsista sebagai langkah modernisasi. Sebut saja pembelian 100 Tank Leopard dan 50 tank pendukung berjenis Marder. Ada pula Multi Lauch Rocket System (MLRS) Astros IIMK 6 asal Brasil senilai USD 405 juta dan meriam 155mm/Caesar dari Perancis. Kesemua Alutsista direncanakan tiba bertahap hingga 2014 mendatang. Belum lagi, Helikopter Apache asal Amerika yang saat ini masih dalam tahap pembicaraan.

Infrastruktur pun terus disiapkan TNI AD untuk kehadiran Alutsista yan akan datang secara bertahap tersebut. Seperi yang dilakukan di Batalyon Kaveleri (Yonkav) 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Di markas tersebut Telah disiapkan puluhan garasi untuk Tank Leopard dan pendukungnya.

Komandan Batalyon Kaveleri I (Danyon Kav I) Letkol Kav Eko Agus Nugroho, menuturkan, renca¬nanya sebanyak 48 tank baru hadir di Yonkav I, terdiri atas 36 Leopard dan 12 tank pendukung baik untuk keperluan ambulans, tank jembatan dan recovery. Pembangunan infrastruktur telah memperhitungkan berbagai kemungkinan termasuk bobot yang mencapai 60 ton.

Ketua Komisi I Mahfuz Sidik meyakini TNI AD akan tetap menjadi inti kekuatan pertahanan mengacu kepada kondisi geografis dan demografis Indonesia. Dalam sejarahnya, di tengah keterbatasan, TNI AD tetap berhasil merebut dan mempertahankan kedaulatan negara.

"Kemampuan individual dan tempur TNI AD tetap bagus, meski di tengah keterbatasan sarana-prasarana, alutsista dan kesejahteraan. Mulai tahun depan harus ada peningkatan yang berarti di tiga aspek tersebut. Dan dalam rencana strategis, penguatan matra darat akan lebih diprioritaskan," ucapnya.

Penguatan matra AD lantaran berkaitan erat dengan urgensi fungsi-tugas TNI AD dalam menjaga wilayah darat Indonesia, khususnya di perbatasan dan dalam fungsi perbantuan mengatasi gejala-gejala konflik horizontal yang masih kerap terjadi.

Tidak hanya di darat, di langit Indonesia pun alutsista TNI milik TNI AU sudah dilakukan sejumlah langkah modernisasi. Diantaranya pengadaan dan penambahan pesawat Sukhoi. Penambahan pesawat itu untuk melengkapi 10 pesawat Sukhoi Su-30 MK2 sebelumnya. Sehingga dengan penambahan ini, TNI AU akan memiliki 16 pesawat Sukhoi atau satu skuadron. Pesawat Sukhoi tersebut akan ditempatkan di sejumlah lokasi, termasuk di Lanud Hasanudin, Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Beberapa rencana strategis pengadaan pesawat tempur lainnya, justru lebih cepat dari target. Seperti pembelian jet tempur F-16 dari Amerika Serikat, dari rencana awal hanya menambah 6 unit F-16 baru, namun realisasinya menjadi 24 pesawat, meskipun be¬kas pakai. Bahkan belakangan negeri Paman sam itu juga kembali menawarkan 10 pesawat tempur F-16 lagi.

Sehubungan upaya pemenuhan Alutsista terbaru dan canggih tersebut, melalui Kementerian Pertahanan, juga akan mengupgrade sekitar 24 unit pesawat F-16 dengan Engine Block 25 menjadi Engine block 52. Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung upgrade tersebut sekitar 600 juta dolar. Selain itu juga akan melibatkan beberapa pihak termasuk tenaga ahli dari kalangan akademisi, peneliti serta kalangan pelaku industri pertahanan dalam negeri.

Pada 2014, TNI AU juga akan diperkuat dengan sembilan unit pesawat angkut jenis ringan terbaru CN-295 hasil kerjasama antara Kemhan, PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military Spanyol. Kedua perusahaan ini telah sepakat dan berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam pengadaan dan produk bersama pesawat CN-295 ini dengan menandatangani Nota Strategis Pengukuhan Kolaborasi Produk bersama di Hanggar PT DI.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, menjelaskan, untuk mendukung pertahanan udara, saat ini terdapat sekitar 34 tenaga ahli Indonesia yang berasal dari personel TNI, ITB, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan sedang mengadakan tahap rancang bangun pesawat KFX/IFX di Korea. Rencananya, sekitar 210 tenaga ahli Indonesia akan dikirim dengan berbagai fase produk bersama pesawat tersebut.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Panglima TNI Jendral Moeldoko juga memastikan bahwa TNI, termasuk matra AD terus melakukan reformasi. Termasuk perihal punishment and reward dipastikan akan terus diterapkan untuk menjadikan prajurit TNI menjadi profesional. Jadi, selain melakukan langkah modernisasi alutsista, juga dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusianya. [Y-7], Sumber Koran: Suara Pembaruan (02 Januari 2014/Kamis, Hal. 07)

Foto: Wamenhan ke KPK untuk menyampaikan undangan Rapimhan ke Ketua KPK

Sumber Koran: Rakyat Merdeka (03 Januari 2014/Jumat, Hal. 08)

Membuka Pintu TNI untuk KPK

KEMARIN, sekitar pukul 10.07 WIB, Komisi Pemberantasan Korupsi kedatangan tamu. Tamu itu ialah Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Tidak seperti tamu lainnya yang masuk gedung KPK melalui lobi, petinggi TNI berpangkat letnan jenderal itu masuk melalui pintu samping KPK.

Kepada wartawan, Sjafrie menjelaskan kedatangannya untuk mengundang Ketua KPK Abraliam Samad menghadiri acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan pada 7 Januari 2014.

"Saya selaku Wakil Menteri Pertahanan berkunjung untuk mengundang Ketua KPK dalam rangka Rapim Kemenhan," cetus Sjafrie sambil memasuki Gedung KPK, Jakarta.

Satu jam berlalu, seusai menyerahkan undangan itu, Sjafrie keluar melalui pintu samping dan langsung menaiki mobil yang menjemputnya.

Pertemuan itu mengingatkan kembali akan tugas dan kewenangan KPK yang masih memiliki kelemahan, yang menyebabkan terjadinya tebang pilih di mata hukum. KPK tidak bisa menelusuri dugaan korupsi yang terjadi di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Kekuasaan integritas dan profesionalitas KPK yang luar biasa ternyata terbatas dalam ruang lingkup sipil. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja,mengatakan bahwa TNI bukan institusi yang bebas dari permasalahan korupsi, tapi KPK tidak bisa masuk karena dibatasi oleh undang-undang, sehingga jika KPK ingin memeriksa TNI, harus terlebih dulu dilakukan uji materi UU.

Ketika suatu tindak pidana korupsi bersentuhan dengan oknum TNI, proses hukum dilakukan di lingkungan TNI sendiri yang mempunyai Polisi Militer dan Pengadilan Militer. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 8 dan 9 UU Pengadilan Militer mengatur bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana berstatus prajurit.

"Jangan ada anggapan bahwa kami takut pada TNI. Korupsi di TNI banyak, tapi UU membatasi KPK masuk ke situ. Kami tidak mempunyai kewenangan," cetus Adnan.

Kemenhan pintu masuk

Direktur Program Imparsial Al Araf menilai reformasi hukum di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi, masih setengah hati. KPK hanya kuat untuk memberantas korupsi di tubuh Polri dan institusi sipil lainnya, tapi tidak berkutik ketika bersentuhan dengari TNI.

Alasannya klasik, yaitu terhambat oleh UU Peradilan Militer yang menyebabkan TNI selalu menolak membuka diri jika ada aparat penegak hukum lain coba membantu, begitu juga dengan KPK yang menutup diri, sehingga terjadi kecacatan dalam sistem hu¬kum negara.

Menurut Al Araf, sebenarnya ada celah bagi KPK untuk masuk mengungkap dugaan korupsi di tubuh TNI, yaitu melalui Kementerian Pertahanan. "Misalkan dalam dugan pengadaan pesawat Sukhoi, KPK bisa masuk karena Kemenhan bukan milik TNI, melainkan kementerian sipil biasa. Saya kira KPK tebang pilih dalam memberantas korupsi. KPK tidak berdaya di Kemenhan," ujarnya.

Akhirnya, yang terjadi ialah keduanya berlindung di balik rahasia negara dan potensi korupsi jadi tidak bisa dibongkar. (P-4), Sumber Koran: Media Indonesia (03 Januari 2014/Jumat, Hal. 03)

50 Tahun Pelanggaran HAM di Papua

[JAYAPURA] Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, salah satu lembaga non pemerintah (non government organization) yang berfokus pada advokasi hak asasi manusia (HAM) di Papua, mencatat bahwa tragedi pelanggaran HAM di wilayah itu telah berlangsung 50 tahun atau sejak 1 Mei 1963.

Pelanggaran HAM itu, berlangsung secara struktural dan sistematis mengakibatkan korban yang sangat banyak," ungkap Direktur Eksekutif (LP3BH) Yan Christian Warinussy kepada SP, Rabu (1/1).

Sejak 1963, katanya, berbagai bentuk kekerasan terhadap kemanusiaan terjadi di Tanah Papua. Ia menyebutkan misalnya tindakan pelanggaran HAM seperti pembunuhan kilat (summary execution) yang mengakibatkan tewasnya 53 warga sipil Papua di luar proses hukum pada 28 Juli 1969 di Markas Pasukan Yonif 752 Arfai Manokwari.

Juga pembunuhan kilat terhadap sekitar 30 orang warga sipil yang jasadnya dikubur di dalam satu lobang di salah satu lokasi di sekitar SP XI Manokwari. Ada lagi pemerkosaan dan penganiayaan berat terhadap puluhan bahkan ratusan warga sipil pasca penyerangan aparat gabungan TNI dan Polisi tanggal 6 Juli 1998 di Menara Air, Kelurahan Burokub Biak. Serta pembunuhan kilat tahun 1978 di daerah Pegunungan Tengah, Papua.

Penghilangan orang secara paksa pada bulan Juli sampai Agustus 1969 di sejumlah tempat di Papua, seperti Merauke, Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura pada saat menjelang penyelenggaraan Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas).

"Kasus-kasus pembunuhan kilat yang diduga dilakukan oknum TNI ini, belum pernah diusut Komnas HAM," tegas peraih penghargaan internasional di bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" dari Kanada tahun 2005 ini.

Meski Pemerintah Indonesia akhirnya membual sejumlah aturan seperti UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun peraturan perundangan itu tak juga digunakan untuk memproses kasus-kasus HAM di Papua.

Satu hal lagi yang sangat disesalkan yakni Pemerintah Indonesia atau secara khusus Panglima TNI, tidak pernah mau mengakui dan menyatakan permohonan maafnya atas kejadian-kejadian pelanggaran HAM tersebut di Tanah Papua.

"Oleh sebab itu, LP3BH mendesak Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar mau membentuk Pengadilan HAM berdasarkan amanat Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dalam UU 35/2008, guna menyelesaikan secara hukum dan bermartabat semua kasus pelanggaran HAM di Papua," pintanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frist Bernard Kamuki Ramandey mengatakan, selama 2013, pihaknya menerima 71 kasus kekerasan di Papua. Selain itu, ada 90 pengaduan kasus politik, ekonomi, sosial, dan budaya. "Dari seluruh kasus kekerasan itu, diduga terjadi pelanggaran HAM," katanya. [154], Sumber Koran: Suara Pembaruan (02 Januari 2014/Kamis, Hal. 13)