Created on Kamis, 02 Januari 2014 16:35 Published Date, Jakarta, GATRAnews- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mencermati potensi konflik sosial di tahun politik 2014. Data yang dilansir Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan, konflik sosial di 2013 naik 23,7% dibanding 2012 dimana terjadi 153 konflik sosial berupa tawuran, bentrokan massa maupun kerusuhan sosial. Akibatnya, 203 orang tewas, 361 luka, 483 rumah dirusak dan 173 bangunan lainnya dibakar.
Data tersebut, menurut Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 dimana hanya 154 orang tewas dan 217 luka termasuk 1 anggota TNI tewas, 2 anggota Brimbob tewas, 6 TNI luka serta 6 polisi luka. "Jika kondisi ini tidak diantisipasi pemerintah, diperkirakan konflik sosial akan makin marak di tahun politik 2014," jelasnya dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (2/1). Neta melanjutkan, konflik terakhir di 2013 terjadi pada 30 Desember 2013 di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Papua Barat.
Satu orang bocah meregang nyawa dalam konflik ini serta enam bangunan ludes terbakar. Disamping itu anggota TNI dan Polri pun menjadi korban, 10 anggota TNI tewas, polisi 4 orang dan sisanya 188 orang adalah warga sipil. "Kantor polisi pun jadi korban, di antaranya Polres Ogan Komering Ulu,Sumsel. Begitu juga lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas Tanjung Gusta dan Lapas Palopo. Ironisnya, Polri hanya dapat berkata bahwa situasi terkendali setelah adanya peristiwa kerusuhan yang memakan korban jiwa dan harta benda masyarakat," tegas Neta.
Melihat beragamnya konflik sosial, Neta beranggapan bahwa intelejen Polri sangat lemah dan fungsi deteksi dini seakan tidak berfungsi. "Di tahun 2014, pemerintah SBY perlu membenahi semua ini. Jika tidak bukan mustahil Pemilu dan Pilpres 2014 akan diwarnai berbagai konflik dan kerusuhan sosial yang menewaskan banyak orang," demikian Neta. (WFz)