Clips AD: Januari 2014

Senin, 06 Januari 2014

BERITA TANGGAL 6 JANUARI 2014/SENIN

1. Anggota TNI Tewas Ditusuk
2. Penikam Anggota TNI Diduga Anak Teman Wanitanya
3. Polsek Sunggal Selidiki Kasus Pembunuhan Anggota
T...
4. Sampah Warga Semarang Bakal Dibeli Kodam
Diponegor...
5. Kejar Perampas Senjata Brimob, Polisi dan TNI Dite...
6. Brimob dan TNI Kejar Kelompok Penyerang Pospol di
7. Anggota TNI Kostrad Malang Tewas Ditabrak Tronton
8. Prajurit TNI Dapat Kunjungan Khusus di Lebanon Sel..
9. Prajurit TNI Rayakan Tahun Baru dengan Anak-anak
J...
10.Diduga Aksi Kekerasan di Papua Sengaja Dibiarkan
11.Jokowi Dapat Sumbangan Pohon dari Paspampres
12.6 Daerah Paling Rawan Konflik di Tahun Politik

Anggota TNI Tewas Ditusuk

Senin, 6 Januari 2014 06:53:22 WIB, MEDAN (Pos Kota) – Anggota TNI Angkatan Darat dari satuan Kodim O2/01 Tapanuli Selatan, tewas ditikam anak selingkuhannya, Minggu (5/1)dinihari.

Korban Serma Samiun,luka di dada kiri hingga tembus ke bagian ketiak. Kejadian di Jalan Setiabudi, Titibobrok, Kecamatan Sunggal.

Korban dibunuh oleh anak selingkuhannya, Alif, yang merasa geram karena ibunya, Latifah, sering dipukuli oleh Samiun.

Kejadian bermula saat korban bersama Latifah hendak membeli makanan di kawasan Jalan Setia Budi, Medan. Tiba-tiba Alif menghampiri korban lalu menikamnya dan korban pun roboh ke tanah.

Warga kemudian melarikan korban ke Rumah Sakit Bunda Thamrin di Jalan Gajah Mada. Namun, karena banyak mengeluarkan darah, nyawa korban tak tertolong.

Polsek Medan Sunggal yang mendapat informasi tersebut langsung turun ke lokasi guna mengadakan penyidikan. (samosir)

Penikam Anggota TNI Diduga Anak Teman Wanitanya

Minggu, 5 Januari 2014 11:44 WIB, TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Anggota TNI AD Kodim 0212, Serma Samiun (50) yang bertugas di Tapanuli Selatan, roboh setelah ditikam seorang pria berinisial A, Sabtu (4/1/2014) malam sekitar pukul 23.30 WIB di Jalan Titi Bobrok Medan.

Informasi diperoleh di lapangan pelaku merupakan anak teman wanita korban, Latifa.

Menurut informasi, anak rekan wanitanya tidak terima ibunya dipacari Serda Saimun. Pria berinisial A kemudian mencari korban. Saat itu, kebetulan pelaku melihat korban dan ibunya membeli makanan di kawasan Jalan Titi Bobrok, Sabtu malam.

Karena kepalang kesal, pelaku mendatangi korban dan langsung menancapkan sebilah pisau di dada kiri korban hingga tembus ke ketiak belakang.

Terkait masalah ini, Kapolsek Medan Sunggal Kompol Eko Hartanto mengatakan pihaknya sudah mengidentifikasi pelaku.

"Pelakunya diduga anak dari rekan wanita korban," kata Eko kepada Tribun Medan (Tribunnews.com Network), Minggu (5/1/2014).(CR-5/tribun-medan.com)

Polsek Sunggal Selidiki Kasus Pembunuhan Anggota TNI

Minggu, 5 Januari 2014 11:54 WIB, TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Serma Samiun (50), anggota TNI AD yang bertugas di Kodim 0212 Tapanuli Selatan tewas setelah dada kirinya ditikam seorang pria, berinisial A saat tengah membeli makanan bersama teman wanitanya di kawasan Titi Bobrok, Sabtu (4/1/2014) sekitar pukul 23.30 WIB.

Informasi diperoleh Tribun Medan (Tribunnews.com Network) di lapangan menyebutkan, sebelum ditikam dengan menggunakan pisau, korban sempat cek cok dengan pelaku.

"Tiba-tiba ada keributan. Kami juga enggak ngerti masalahnya apa," kata beberapa warga ketika ditemui di lokasi kejadian.

Tak lama berselang, kata warga, pria yang disebut-sebut merupakan anak teman wanita korban lantas menancapkan pisau ke tubuh korban. Korban yang tak berdaya kemudian roboh bersimbah darah.

Mengetahui hal tersebut, sejumlah warga langsung memberikan pertolongan.

"Saya lihat, korban dibawa naik becak," ujar pegawai di Rumah Sakit Bunda Thamrin, Jalan Gajah Mada Medan.

Nahas, saat akan dirawat, korban mengembuskan nafas terakhir.

Kapolsekta Sunggal, Kompol Eko Hartanto ketika dikonfirmasi, Minggu (5/1/2014) dinihari mengaku masih mendalami kasus ini.

"Kasusnya masih kita selidiki," kata Kapolsek.(CR-5/tribun-medan.com)

Sampah Warga Semarang Bakal Dibeli Kodam Diponegoro

Minggu, 5 Januari 2014 16:36 WIB, TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Kodam IV/Diponegoro, dalam waktu dekat, akan mengembangkan program "Jumat Bersih", "Sabtu Hijau", dan "Minggu Sehat".

Melalui program tersebut, Pangdam Mayjend TNI Sunindyo akan membeli seluruh sampah di tingkat RT/RW Semarang. Sampah tersebut, bakal kemblai diolah oleh para serdadu.

"Pencanangan programnya akan dilakukan 27 Januari mendatang," katanya di sela-sela pameran Alutsista di Car Free Day (CFD) Jalan Pahlawan, Minggu (5/1/2014).

Ia mengatakan, seluruh koramil akan menyediakan bank sampah. Lalu, tiap-tiap sampah akan dipilah. Sampah organik dijadikan pupuk sedangkan sampah anorganik dikemas ulang.

Peluncuran itu diawali di Kota Semarang dan akan disusul di kota lain seperti Solo, Purwokerto, hingga Yogyakarta.

Pengembangan itu diharapkan bisa menuntaskan masalah sampah di masyarakat. Sejatinya, sampah pun masih bisa diolah kembali.

Kejar Perampas Senjata Brimob, Polisi dan TNI Ditembaki

MINGGU, 5 JANUARI 2014 - 08:50, Jakarta, Seruu.Com - Sebanyak delapan pucuk senjata milik Brimob Polda Papua dari berbagai jenis dirampas kelompok sipil bersenjata (KSB) di kawasan Kulirik, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, Sabtu (4/1/2014) sekitar pukul 16.00 WIT.

Kepala Bidang Humas, Kepolisian Daerah Papua, AKBP Sulistio Pudjo mengatakan, pasca-penyerangan ini, satu pleton Brimob dari Pos Kota Lama Mulia bersama personel TNI langsung mengejar pelaku yang lari ke arah gunung. Sempat terjadi baku tembak sebelum pengejaran dihentikan karena cuaca buruk dan berkabut tebal serta kondisi medan.

"Pengejaran oleh satu peleton Brimob yang berada di Kota Lama Mulia, Polres dan TNI," kata AKBP Sulistio.

Satgas 753/AVT Pos Kulirik yang pertama menerima informasi terjadinya penyerangan sempat melakukan pengejaran. Pasukan TNI dan Brimo yang dipimpin Dandim 1714/Puncak Jaya mengejar kelompok penyerang yang saat itu melarikan diri ke Kampung Muara yang berjarak 2 kilometer dari pospol.

Setelah kejadian ini, Sulistio mengatakan bahwa Reskrim Polda Papua bersama tim dari Mabes Polri dan Brimob Detasemen A Polda Papua akan turun ke lokasi.

Sementara itu, Sulistio juga mengatakan akan melakukan pemeriksaan internal oleh Propam Polda terhadap 7 personel polisi yang berjaga di Pos Polisi Kulirik.

Brimob dan TNI Kejar Kelompok Penyerang Pospol di Puncak Jaya

Minggu, 05 Januari 2014 | 00:36, Satu peleton Brimob dan pasukan TNI melakukan pengejaran terhadap kelompok bersenjata penyerang Pos Polisi Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Sempat terjadi baku tembak sebelum pengejaran dihentikan karena cuaca buruk dan berkabut tebal serta kondisi medan.

"Pengejaran oleh satu peleton Brimob yang berada di Kota Lama Mulia, Polres dan TNI," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronny F Sompie, mengutip laporan Kabidhumas Polda Papua.

Pengejaran dihentikan dikarenakan hujan deras dan berkabut tebal. Sebelumnya sempat terjadi tiga kali baku tembak selama sekitar 60 menit.

Atas pertimbangan cuaca buruk yang kondisi medan, pasukan memutuskan kembali ke Pospol Kulirik untuk melakukan konsolidasi. Tidak berapa lama Wakapolres Puncak Jaya Kompol Y Hadut tiba di lokasi bersama 30 orang anggota Satgas Brimobda.

"Pasukan Brimob dari Jayapura akan diperbantukan untuk mengejar pelaku," sambung Ronny.

Akibat penyerangan yang terjadi pada pukul 15.30 WIT itu, delapan pucuk senapan otomatis berserta seratusan peluru berbagai kaliber hilang. Tim dari Ditreskrimun Polda Papua akan melakukan olah TKP untuk mencari barang bukti yang ditinggalkan pelaku.

Propam Polri juga akan memeriksa dua polisi yang menjaga pospol ketika terjadinya aksi penyerangan. Sebenarnya pos tersebut berisi tujuh orang Brimob, namun pada saat kejadian lima di antaranya sedang melakukan patroli ke perkampungan di sekitarnya.

Anggota TNI Kostrad Malang Tewas Ditabrak Tronton di Takalar

Minggu, 5 Januari 2014 18:29 WIB, TRIBUNNEWS.COM, TAKALAR - Sersan Dua Akbar Andi Asrun, anggota satuan Denma Brigif Linud 18/2 Kostrad Malang, Jawa Timur, harus mengakhiri hidupnya secara tragis di Takalar, Sulawesi Selatan.

Ia tewas dalam kecelakaan di lingkungan Kalappo Baru, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangarabombang, Takalar, Minggu (5/1/2014).

Akbar kala itu, tengah dalam perjalanan menjenguk orangtuanya yang sakit keras di Desa Bintaro, Kecamatan Ujung bulu, Kabupaten Bulukumba.

Untuk menjenguk orangtuanya itu, Akbar menumpang mobil travel bernomor polisi DD 1567 AS, dari Makassar.

Ketika tiba di lokasi, angkutan antarkabupaten tersebut menabrak mobil tronton DD 9854 IZ yang dibawa oleh Majid, pengangkut semen yang sedang diparkir dipinggir jalan sebelah kiri.

"Korban langsung meninggal dunia di tempat. Jenazahnya sempat dibawa ke rumah sakit Padjongan Daeng Ngalle untuk divisum. Luka parah, lehernya patah, muka penyok dan luka parah dikepala ," jelas Kasatlantas Polres Takalar Ajun Komisaris Mudji Gazali.

Saat kejadian, korban duduk di samping sopir yang dikendarai Faisal. Diduga karena mengantuk, mobil kemudian menabrak tronton bagian belakang sebelah kanan.

Selain Akbar, korban Heriyanto warga dari Kabupaten Selayar juga meninggal sejam setelah kejadian dengan luka parah dikepala.

Sementara sopirnya, Faisal (30) warga Dusul Balibo, Desa Balibo, Kecamatan Kondang, Bulukumba dan Mustari (40) asal Dusun Bontomanai, Camba-camba, Kecamatan Batang, Jeneponto selamat.

Prajurit TNI Dapat Kunjungan Khusus di Lebanon Selatan

Minggu, 5 Januari 2014 18:43 WIB, TRIBUNNEWS.COM - Komandan Satgas Indobatt Kontingen Garuda (Konga) XXIII-H/UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon) Letkol Inf M. Asmi menerima kunjungan kehormatan "Garuda Contingent Commander 2013", di Markas Kompi Charlie, Lebanon Selatan, Jumat (3/1/2014) siang.

Kunjungan rombongan Garuda Contingent Commander dalam rangka meninjau AOR (Area of Responsibilities), di antaranya Kompi Charlie dan Kompi Alfa yang menjadi tanggung jawab Satgas Indobatt di Lebanon Selatan.

Di Kompi Charlie, UN Posn 9-2 Az Zikkiyah, rombongan Garuda Contingent Commander mendapat penjelasan singkat dari Komandan Kompi Kapten Marinir Fernando S. Lumi tentang area yang menjadi tanggung jawab Kompi Charlie.

"Di sebelah utara Kompi Charlie dibatasi oleh sungai Litani yang menjadi sumber air bagi masyarakat Lebanon Selatan, sebelah Barat AOR dari FCR (French Commando Reserve), sebelah Timur Desa Deir Serieane dan sebelah Selatan Desa Al Qusar," kata Kapten Fernando dalam keterangan pers yang diterima Tribunnews.com, Minggu (5/1/2014).

Selanjutnya, rombongan Komandan Kontingen berkesempatan meninjau beberapa kendaraan tempur yang dimiliki oleh Kompi Charlie diantaranya BTR 80A buatan Rusia, VAB buatan Perancis dan ANOA buatan PT. Pindad Indonesia.

Usai meninjau Kompi Charlie, rombongan Komandan Kontingen melanjutkan kunjungannya ke UN Posn 9-15 Kaffer Killa yang dipimpin oleh Komandan Pos Lettu Inf I Gusti Bagus Prayudha. UN Posn 9-15 masih menjadi tanggung jawab dari Kompi Alfa yang bermarkas di UN Posn 9-63 El Aadeisse dengan Komandan Kompi Lettu Inf Ading.

"UN Posn 9-15 Kaffer Killa dan UN Posn 9-63 El Aadeisse merupakan garis depan dari Satgas Indobatt, dikarenakan lokasinya yang berada di daerah Blue Line dan berbatasan langsung dengan wilayah Israel," ujar Komandan Satgas Indobatt Letkol Inf M. Asmi kepada rombongan.

Prajurit TNI Rayakan Tahun Baru dengan Anak-anak Jalanan di Haiti

Minggu, 5 Januari 2014 19:32 WIB, TRIBUNNEWS.COM - Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXII-C/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti) bersama “Institute of Social Walfare” yang pimpin oleh Mr. Jeane Sydney Dieses selaku ketua organisasi tersebut bersama dengan beberapa Badan PBB lainnya, melaksanakan acara pergantian tahun dari 2013 ke 2014 bersama anak-anak jalanan yang berlokasi di jalan Rue Christophe K. Soleil nomor 104, Gonaives-Haiti, Sabtu (4/1/2014).

Dalam rilis yang diterima redaksi Tribunnews.com, Minggu (5/1/2014), di antara beberapa organisasi MINUSTAH PBB yang turut hadir dalam acara tersebut diantaranya UN POLICE, UN HUMAN RIGHTS, UN ELECTION, Police National Haiti, Minustah PIO Gonaives termasuk Komandan Satgas (Dansatgas) Konga XXXII-C/MINUSTAH Mayor Czi Alfius Navirinda K.

Acara yang mengambil tema ”Merayakan Tahun baru bersama dengan anak jalanan” berlangsung sangat meriah dan disambut antusias oleh anak-anak. ”Mereka bersemangat tampil satu persatu untuk menunjukkan keterampilan dan bakat masing-masing seperti menyanyi lagu kebangsaan Haiti, lagu berirama Hip Hop dan Rap, membaca puisi, dan berbagai bakat lainnya”, kata Dansatgas.

Acara dilanjutkan hiburan oleh salah seorang personel Satgas Kizi TNI Koptu Mar M. Khirom. Anak-anak sangat terkejut dan terheran-heran ketika boneka yang diletakan di telapak tangannya tersebut bisa berdiri sendiri semua menyangka itu adalah sihir Vodoo sebagaimana sebagian besar kepercayaan di Haiti, yang sebenarnya itu adalah bagian trik sulap.

Usai acara pergantian tahun, Mr. Jeane Sydney Dieses selaku Ketua Organisasi “Institute of Social Walfare”, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Dansatgas beserta personel yang tergabung dalam Satgas Kizi TNI Konga XXXII-C/MINUSTAH dan semua organisasi terkait yang ikut berperan serta dalam acara tersebut.

Diduga Aksi Kekerasan di Papua Sengaja Dibiarkan

Senin, 06 Januari 2014 , 06:38:00 WIB, RMOL. Kondisi di Papua sangat memilukan. Negara tidak dapat membasmi kelompok sipil bersenjata (KSB) di Papua yang menyebabkan korban tewas terus berjatuhan.

"Aksi penembakan yang dilakukan KSB di Papua terus terjadi tanpa bisa dihentikan Pemerintahan SBY maupun aparat keamanan," kata Ketua Presidum Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, dalam keterangan beberapa saat lalu (Senin, 6/1).

Neta mencatat, sepanjang 2013 ada 19 orang tewas, dan sembilan di antaranya adalah TNI sementara satu orang lainnya adalah polisi. Bahkan di awal 2014, tepatnya 4 Januari sore, KSB kembali menyerang pos polisi di Kulirik, Puncak Jaya, Papua. Dua brimob yang ada di pos itu melarikan diri saat diserang, sehingga delapan pucuk senjata api milik Brimob dirampas KSB.

IPW juga mencatat, lanjut Neta, dari 2009 hingga awal 2014 terus terjadi aksi kekerasan bersenjata di Papua. Tahun 2009 hingga 2010 ada 41 orang tewas, baik sipil maupun aparat keamanan. Tahun 2011 hingga 2012, korban sipil 26 orang dan aparat 14 orang.

"Terus berulangnya peristiwa penembakan di Papua ini mengindikasikan adanya pembiaran terhadap aksi kekerasan di wilayah itu. Fakta ini tak sejalan dengan kebijakan membangun Papua yang damai," demikian Neta. [ysa]

Jokowi Dapat Sumbangan Pohon dari Paspampres

MINGGU, 05 JANUARI 2014 | 18:01 WIB, TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengunjungi kebun pembibitan Paguyuban Budiasi (Budidaya Trembesi) yang terletak di Sentul, Kabupaten Bogor, pada Ahad, 5 Januari 2014. Kebun seluas 12 hektare itu dulu didirikan oleh Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) Mayor Jenderal TNI Doni Monardo.

Rencananya, akan ada 100.000 bibit pohon dan tanaman hias yang disumbangkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Nanti akan ditambah lagi kalau pohon yang pertama itu terus tumbuh," kata Jokowi, Ahad.

Pohon-pohon itu akan ditanam di sejumlah taman dan hutan kota di Jakarta. Di antaranya di Semper, Pluit, Rorotan, dan Penjaringan. "Kalau Ria-Rio sudah penuh," katanya.

Jalur hijau di bawah tol Tanjung Priok juga akan ikut ditanami. Jenis tanaman yang dipilih adalah yang pertumbuhannya cepat seperti sengon, trembesi, atau gabon.

Pohon-pohon di kebun itu sudah cukup tinggi. Sehingga waktu penanamannya tak akan memakan waktu lama. Rencananya, pohon itu akan mulai ditanam pada pekan depan.

Ketika datang ke kebun budidaya, Jokowi disambut oleh Ketua Paguyuban Budiasi, Letkol Rio Firdianto. Dia lalu membawa Jokowi berkeliling kebun yang memiliki koleksi tanaman langka. Sepanjang perjalanan, dia menjelaskan berbagai jenis tanaman kepada Jokowi. Mereka melihat-lihat lokasi budidaya pohon gaharu, meranti merah, merbau, mahoni, sengon, dan trembesi. Namun, Komandan Paspampres Doni Monardo tak bisa ikut menemui Jokowi karena sedang ada urusan dengan presiden.

6 Daerah Paling Rawan Konflik di Tahun Politik

Minggu, 05 Januari 2014 21:01 wib, JAKARTA - Enam daerah diprediksi sebagai wilayah paling rawan konflik sosial pada tahun 2014. Yaitu, Papua, Jabar, Jakarta, Sumut, Sulteng, dan Jateng. Tingginya potensi kerawanan ini mengingat sepanjang 2013 wilayah-wilayah tersebut paling banyak dilanda konflik sosial.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mencatat, sepanjang 2013 di Papua terjadi 24 peristiwa konflik sosial. Insiden ini menelan 59 jiwa, termasuk 3 polisi dan 9 TNI, serta 92 orang luka, termasuk 6 polisi dan 4 TNI.

“Satu pos polisi dibakar, 11 rumah dibakar, tiga mobil dibakar, satu mobil dirusak, tiga sepeda motor dibakar, dan dua motor dirusak,” ujarnya di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Sementara di Jawa Barat ada 24 konflik sosial dengan korban jiwa 29 orang, 23 luka (termasuk 10 polisi dan 1 TNI), 2 mobil dibakar dan 1 sepeda motor dibakar. Kemudian di Jakarta ada 18 peristiwa, 12 tewas, dan 11 luka (termasuk 3 polisi).

Di Sumatera Utara ada 10 peristiwa konflik sosial yang menelan 21 korban tewas, 26 luka, 1 bangunan Lapas dibakar. Selanjutnya di Sulawesi Selatan ada 10 peristiwa, 8 tewas, dan 28 luka (termasuk 17 polisi). Di Jateng ada 10 konflik sosial yang menyebabkan 7 tewas, 46 luka, 1 mobil, dan 70 motor dibakar

Neta menegaskan, kondisi 2013 memang "panas". Dari 33 propinsi di Indonesia, ada 27 yang dilanda konflik sosial. Uniknya, Aceh yang selama ini rawan konflik justru pada 2013 bebas konflik sosial. Pertikaian antar warga dan antar kelompok mendominasi hilangnya nyawa rakyat, terutama di Papua sebagai pemegang peringkat tertinggi di 2013. Kerusuhan paling memprihatinkan, saat 18 orang tewas di arena pertandingan tinju di Nabire, Juli 2013.

Di Jawa Barat, tawuran pelajar dan geng motor memberi kontribusi besar dalam konflik sosial. Sebanyak 10 korban tewas disumbangkan oleh tawuran pelajar dan 9 lainnya akibat ulah geng motor. Di Jakarta, tahun 2013 ada 12 orang tewas dalam 18 konflik sosial. Jumlah terbesar korban tewas di Jakarta adalah akibat bentrokan antar ormas, warga, pemuda, kelompok, dan preman.

Banyaknya korban jiwa dalam konflik sosial di 2013, menurut Neta, menunjukkan bahwa negara melakukan pembiaran terhadap pemeliharaan keamanan. Jika kondisi ini tetap dibiarkan diperkirakan akan memberi kontribusi bagi gangguan keamanan di tahun politik 2014. “Karena itu pemerintah dan Polri perlu mengantisipasinya agar tidak menjadi gangguan bagi pemilu dan pilpres,” pintanya.

Jumat, 03 Januari 2014

BERITA TANGGAL 3 JANUARI 2014/JUMAT

1.   Kasad Kunjungi Kodam IX/Udayana
2.   Foto: Personel Korem 172 nyambi jadi Guru di sekol...
3.   Alutsista Modern, Kesejahteraan Jangan Dilupakan
4.   Foto: Wamenhan ke KPK untuk menyampaikan
  undangan...
5.   Membuka Pintu TNI untuk KPK
6.   50 Tahun Pelanggaran HAM di Papua
7.   Buku Putih NU atau TNI
8.   Inilah lokasi pendaftaran BPJS untuk Aceh-Sumut
9.   Dandim Kuningan Ingatkan Anggotanya Jangan
  Sampai...
10. Data BPJS Kesehatan di Bangkalan Belum Valid
11. Panglima TNI Transit Di Lanud Sultan Hasanuddin
12. TNI mutasi 36 perwira tinggi
13. BPJS Berlaku, Masyarakat Bebas Akses Fasilitas Kes...
14. Pembukaan KIBINA Persiapan Sesko TNI dan Sesko
  Mat...
15. Tim Kesehatan Prajurit TNI Haiti Lakukan
  Pengasapa...
16. Cegah Konflik Sosial, IPW Himbau Presiden SBY
  Bena...
17. Polri Gandeng TNI Telusuri Jejak Teroris di Poso
18. Kapolri yakin teroris Santoso masih sembunyi di Po...

Kasad Kunjungi Kodam IX/Udayana

Denpasar, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Budiman melaksanakan kunjungan ke Kodam IX/Udayana, dan diterima langsung oleh Pangdam IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya, didampingi oleh para pejabat utama Kodam IX/Udayana antara lain Irdam IX/Udayana, Danrem 163/Wira Satya, Danrindam IX/Udayana, Asrendam IX/Udayana, para Asisten Kasdam IX/Udayana, Para Kabalakdam IX/Udayana dan sejumlah Perwira lainnya, pada Kamis (2/1) di Makodam IX/ Udayana.

Pada kesempatan tersebut Kasad melaksanakan tatap muka langsung dengan anggota Kodam IX/Udayana, dan sekaligus menyampaikan program-program TNI Angkatan Darat ke depan, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan prajurit Kodam IX/Udayana dalam pengamann Pemilu mendatang, yang merupakan prioritas utama TNI AD.

Lebih lanjut, Kasad juga menyampaikan tentang bagaimana membangun TNI-AD dalam lima tahun kedepan, menjamin stabilitas keananan NKRI sehingga pembangunan dapat berjalan seperti yang diharapkan. Disamping itu juga disinggung tentang peran pembinaan teritorial yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan Udang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa sistem pertahanan negara kita adalah "Sistem Pertahanan Rakyat Semesta" dimana TNI dan Polri adalah sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

"Oleh karena itu dalam pelaksanaannya TNI memperkuat pembinaan teritorial agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar serta keinginan-keinginan pihak luar untuk melakukan gangguan-gangguan kecil dan keinginan kelompok kecil rakyat untuk melakukan kegiatan sparatis menjadi tidak ada, Itu harapan kita dihidang pembinaan territorial," katanya. (ay), Sumber Koran: Pelita (03 Januari 2014/Jumat, Hal. 17)

Foto: Personel Korem 172 nyambi jadi Guru di sekolah pedalaman Papua

Sumber Koran: Indo Pos (03 Januari 2014/Jumat, Hal. 03)

Alutsista Modern, Kesejahteraan Jangan Dilupakan

Setelah nyaris mati suri selama 15 tahun, modernisasi alutsista TNI memang sudah dianggap berjalan ke arah yang lebih positif. Hingga penghujung masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014, Kekuatan Pokok Minimum (MEF) yang ditargetkan mencapai sedikitnya hingga 30%. Namun demikian, di lengah gemuruh bisingnya suara Sukhoi Su-30 MK2 dan gagahnya Tank MBT Leopard, kesejahteraan prajurit masih jauh dari harapan.

Walaupun renumerasi prajurit TNI ditargetkan akan naik dari 37% menjadi 57% mulai 2014, kenyataannya hingga kini di lapangan sebagian besar prajurit TNI masih terbentur masalah kesejahteraan. Sebut saja masalah kesehatan dan perumahan prajurit yang hingga kini baru terpenuhi sekitar 60% dari kebutuhan.

Rumah negara yang diperuntukkan bagi prajurit hingga kini memang masih jauh dari kata ideal. Data menyebutkan, saat ini rumah negara ideal yang dibutuhkan sekitar 427.866 unit. Sedangkan rumah yang tersedia baru sebanyak 192.823 unit dengan rincian yang dihuni anggota aktif sebanyak 158.705 unit, dihuni purnawirawan/warakawuri 27.460 unit, penghuni lainnya 6.658 unit. Sehingga, masih dibutuhkan rumah negara ideal sebanyak 241.929 unit.

Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko, menjelaskan, saat ini dari sisi kesejahteraan prajurit sudah cukup mewadahi. Tidak hanya peningkatan remunerasi, prajurit TNI juga difasilitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Dari segi kesejahteraan, prajurit saya cukup mewadahi oleh peningkatan jaminan kesehatan dari se-belumnya kita sisihkan dua persen, sekarang pemerintah sisihkan tiga persen. Jadi prajurit cukup bisa menikmati BPJS," kata Panglima ketika dijumpai sesaat setelah melepas 175 pasukan misi perdamaian ke Kongo, Selasa (31/12).

Untuk memfasilitasi perumahan bagi prajurit, TNI berencana membangun sejumlah tower di beberapa titik yang dekat dengan markas masing-masing kesatuan. "Saya selaku panglima punya kewajiban tingkatkan kesejahteraan prajurit. Harapan saya, dengan berjalannya waktu, kesejahteraan prajurit bisa ditingkatkan, karena memang tugas kami untuk meningkatkan," janji Panglima.

Oleh sebab itu, periode 2010-2015 memang dianggap momentum untuk meningkatkan kemampuan TNI, baik itu dari sisi kemampuan persenjataan, profesionalitas, sumber daya manusia, kesejahteraan, dan lain sebagainya.

Ketua Komisi I Mahfuz Sidik juga mengingatkan mengenai pentingnya peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Peningkatan kesejahteraan yang harus ditingkatkan meliput sarana perumahan, kesehatan dan tunjangan operasional. "Memang masih perlu peningkatan. Semua sudah menjadi perhatian serius Komisi 1 DPR juga. Kami merencanakan dalam renstra lima tahun ke depan, persoalan ini sudah bisa diselesaikan," kata Mahfuz.

Kebutuhan Alutsista

Tidak dapat dipungkiri, kekuatan alutsista juga merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan menjaga kedaulatan Negara kesatuan Republik Indonesia.Terutama, dalam menjaga batas-batas kedaulatan yang memiliki persinggungan langsung dengan negara tetangga.

Seluruh kesatuan TNI, baik itu TNI AD, TNI AU maupun TNI AL berlomba-lomba melengkapi diri de¬ngan persenjataan baru nan canggih. Semua dilakukan guna mengejar keterting¬galan kebutuhan alutsista Indonesia dari negara-negara lain di Asia Tenggara, bahkan dunia.

Untuk TNI AD, misalnya. Kementerian Pertahanan sudah alokasikan anggaran untuk pembelian alutsista sebagai langkah modernisasi. Sebut saja pembelian 100 Tank Leopard dan 50 tank pendukung berjenis Marder. Ada pula Multi Lauch Rocket System (MLRS) Astros IIMK 6 asal Brasil senilai USD 405 juta dan meriam 155mm/Caesar dari Perancis. Kesemua Alutsista direncanakan tiba bertahap hingga 2014 mendatang. Belum lagi, Helikopter Apache asal Amerika yang saat ini masih dalam tahap pembicaraan.

Infrastruktur pun terus disiapkan TNI AD untuk kehadiran Alutsista yan akan datang secara bertahap tersebut. Seperi yang dilakukan di Batalyon Kaveleri (Yonkav) 1 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Di markas tersebut Telah disiapkan puluhan garasi untuk Tank Leopard dan pendukungnya.

Komandan Batalyon Kaveleri I (Danyon Kav I) Letkol Kav Eko Agus Nugroho, menuturkan, renca¬nanya sebanyak 48 tank baru hadir di Yonkav I, terdiri atas 36 Leopard dan 12 tank pendukung baik untuk keperluan ambulans, tank jembatan dan recovery. Pembangunan infrastruktur telah memperhitungkan berbagai kemungkinan termasuk bobot yang mencapai 60 ton.

Ketua Komisi I Mahfuz Sidik meyakini TNI AD akan tetap menjadi inti kekuatan pertahanan mengacu kepada kondisi geografis dan demografis Indonesia. Dalam sejarahnya, di tengah keterbatasan, TNI AD tetap berhasil merebut dan mempertahankan kedaulatan negara.

"Kemampuan individual dan tempur TNI AD tetap bagus, meski di tengah keterbatasan sarana-prasarana, alutsista dan kesejahteraan. Mulai tahun depan harus ada peningkatan yang berarti di tiga aspek tersebut. Dan dalam rencana strategis, penguatan matra darat akan lebih diprioritaskan," ucapnya.

Penguatan matra AD lantaran berkaitan erat dengan urgensi fungsi-tugas TNI AD dalam menjaga wilayah darat Indonesia, khususnya di perbatasan dan dalam fungsi perbantuan mengatasi gejala-gejala konflik horizontal yang masih kerap terjadi.

Tidak hanya di darat, di langit Indonesia pun alutsista TNI milik TNI AU sudah dilakukan sejumlah langkah modernisasi. Diantaranya pengadaan dan penambahan pesawat Sukhoi. Penambahan pesawat itu untuk melengkapi 10 pesawat Sukhoi Su-30 MK2 sebelumnya. Sehingga dengan penambahan ini, TNI AU akan memiliki 16 pesawat Sukhoi atau satu skuadron. Pesawat Sukhoi tersebut akan ditempatkan di sejumlah lokasi, termasuk di Lanud Hasanudin, Makasar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Beberapa rencana strategis pengadaan pesawat tempur lainnya, justru lebih cepat dari target. Seperti pembelian jet tempur F-16 dari Amerika Serikat, dari rencana awal hanya menambah 6 unit F-16 baru, namun realisasinya menjadi 24 pesawat, meskipun be¬kas pakai. Bahkan belakangan negeri Paman sam itu juga kembali menawarkan 10 pesawat tempur F-16 lagi.

Sehubungan upaya pemenuhan Alutsista terbaru dan canggih tersebut, melalui Kementerian Pertahanan, juga akan mengupgrade sekitar 24 unit pesawat F-16 dengan Engine Block 25 menjadi Engine block 52. Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung upgrade tersebut sekitar 600 juta dolar. Selain itu juga akan melibatkan beberapa pihak termasuk tenaga ahli dari kalangan akademisi, peneliti serta kalangan pelaku industri pertahanan dalam negeri.

Pada 2014, TNI AU juga akan diperkuat dengan sembilan unit pesawat angkut jenis ringan terbaru CN-295 hasil kerjasama antara Kemhan, PT Dirgantara Indonesia dengan Airbus Military Spanyol. Kedua perusahaan ini telah sepakat dan berkomitmen untuk menjalin kerjasama dalam pengadaan dan produk bersama pesawat CN-295 ini dengan menandatangani Nota Strategis Pengukuhan Kolaborasi Produk bersama di Hanggar PT DI.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, menjelaskan, untuk mendukung pertahanan udara, saat ini terdapat sekitar 34 tenaga ahli Indonesia yang berasal dari personel TNI, ITB, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan sedang mengadakan tahap rancang bangun pesawat KFX/IFX di Korea. Rencananya, sekitar 210 tenaga ahli Indonesia akan dikirim dengan berbagai fase produk bersama pesawat tersebut.

Dalam berbagai kesempatan sebelumnya. Panglima TNI Jendral Moeldoko juga memastikan bahwa TNI, termasuk matra AD terus melakukan reformasi. Termasuk perihal punishment and reward dipastikan akan terus diterapkan untuk menjadikan prajurit TNI menjadi profesional. Jadi, selain melakukan langkah modernisasi alutsista, juga dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusianya. [Y-7], Sumber Koran: Suara Pembaruan (02 Januari 2014/Kamis, Hal. 07)

Foto: Wamenhan ke KPK untuk menyampaikan undangan Rapimhan ke Ketua KPK

Sumber Koran: Rakyat Merdeka (03 Januari 2014/Jumat, Hal. 08)

Membuka Pintu TNI untuk KPK

KEMARIN, sekitar pukul 10.07 WIB, Komisi Pemberantasan Korupsi kedatangan tamu. Tamu itu ialah Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

Tidak seperti tamu lainnya yang masuk gedung KPK melalui lobi, petinggi TNI berpangkat letnan jenderal itu masuk melalui pintu samping KPK.

Kepada wartawan, Sjafrie menjelaskan kedatangannya untuk mengundang Ketua KPK Abraliam Samad menghadiri acara rapat pimpinan Kementerian Pertahanan pada 7 Januari 2014.

"Saya selaku Wakil Menteri Pertahanan berkunjung untuk mengundang Ketua KPK dalam rangka Rapim Kemenhan," cetus Sjafrie sambil memasuki Gedung KPK, Jakarta.

Satu jam berlalu, seusai menyerahkan undangan itu, Sjafrie keluar melalui pintu samping dan langsung menaiki mobil yang menjemputnya.

Pertemuan itu mengingatkan kembali akan tugas dan kewenangan KPK yang masih memiliki kelemahan, yang menyebabkan terjadinya tebang pilih di mata hukum. KPK tidak bisa menelusuri dugaan korupsi yang terjadi di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia.

Kekuasaan integritas dan profesionalitas KPK yang luar biasa ternyata terbatas dalam ruang lingkup sipil. Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja,mengatakan bahwa TNI bukan institusi yang bebas dari permasalahan korupsi, tapi KPK tidak bisa masuk karena dibatasi oleh undang-undang, sehingga jika KPK ingin memeriksa TNI, harus terlebih dulu dilakukan uji materi UU.

Ketika suatu tindak pidana korupsi bersentuhan dengan oknum TNI, proses hukum dilakukan di lingkungan TNI sendiri yang mempunyai Polisi Militer dan Pengadilan Militer. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pasal 8 dan 9 UU Pengadilan Militer mengatur bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana berstatus prajurit.

"Jangan ada anggapan bahwa kami takut pada TNI. Korupsi di TNI banyak, tapi UU membatasi KPK masuk ke situ. Kami tidak mempunyai kewenangan," cetus Adnan.

Kemenhan pintu masuk

Direktur Program Imparsial Al Araf menilai reformasi hukum di Indonesia, khususnya pemberantasan korupsi, masih setengah hati. KPK hanya kuat untuk memberantas korupsi di tubuh Polri dan institusi sipil lainnya, tapi tidak berkutik ketika bersentuhan dengari TNI.

Alasannya klasik, yaitu terhambat oleh UU Peradilan Militer yang menyebabkan TNI selalu menolak membuka diri jika ada aparat penegak hukum lain coba membantu, begitu juga dengan KPK yang menutup diri, sehingga terjadi kecacatan dalam sistem hu¬kum negara.

Menurut Al Araf, sebenarnya ada celah bagi KPK untuk masuk mengungkap dugaan korupsi di tubuh TNI, yaitu melalui Kementerian Pertahanan. "Misalkan dalam dugan pengadaan pesawat Sukhoi, KPK bisa masuk karena Kemenhan bukan milik TNI, melainkan kementerian sipil biasa. Saya kira KPK tebang pilih dalam memberantas korupsi. KPK tidak berdaya di Kemenhan," ujarnya.

Akhirnya, yang terjadi ialah keduanya berlindung di balik rahasia negara dan potensi korupsi jadi tidak bisa dibongkar. (P-4), Sumber Koran: Media Indonesia (03 Januari 2014/Jumat, Hal. 03)

50 Tahun Pelanggaran HAM di Papua

[JAYAPURA] Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, salah satu lembaga non pemerintah (non government organization) yang berfokus pada advokasi hak asasi manusia (HAM) di Papua, mencatat bahwa tragedi pelanggaran HAM di wilayah itu telah berlangsung 50 tahun atau sejak 1 Mei 1963.

Pelanggaran HAM itu, berlangsung secara struktural dan sistematis mengakibatkan korban yang sangat banyak," ungkap Direktur Eksekutif (LP3BH) Yan Christian Warinussy kepada SP, Rabu (1/1).

Sejak 1963, katanya, berbagai bentuk kekerasan terhadap kemanusiaan terjadi di Tanah Papua. Ia menyebutkan misalnya tindakan pelanggaran HAM seperti pembunuhan kilat (summary execution) yang mengakibatkan tewasnya 53 warga sipil Papua di luar proses hukum pada 28 Juli 1969 di Markas Pasukan Yonif 752 Arfai Manokwari.

Juga pembunuhan kilat terhadap sekitar 30 orang warga sipil yang jasadnya dikubur di dalam satu lobang di salah satu lokasi di sekitar SP XI Manokwari. Ada lagi pemerkosaan dan penganiayaan berat terhadap puluhan bahkan ratusan warga sipil pasca penyerangan aparat gabungan TNI dan Polisi tanggal 6 Juli 1998 di Menara Air, Kelurahan Burokub Biak. Serta pembunuhan kilat tahun 1978 di daerah Pegunungan Tengah, Papua.

Penghilangan orang secara paksa pada bulan Juli sampai Agustus 1969 di sejumlah tempat di Papua, seperti Merauke, Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak, dan Jayapura pada saat menjelang penyelenggaraan Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas).

"Kasus-kasus pembunuhan kilat yang diduga dilakukan oknum TNI ini, belum pernah diusut Komnas HAM," tegas peraih penghargaan internasional di bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" dari Kanada tahun 2005 ini.

Meski Pemerintah Indonesia akhirnya membual sejumlah aturan seperti UU 39/1999 tentang HAM dan UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun peraturan perundangan itu tak juga digunakan untuk memproses kasus-kasus HAM di Papua.

Satu hal lagi yang sangat disesalkan yakni Pemerintah Indonesia atau secara khusus Panglima TNI, tidak pernah mau mengakui dan menyatakan permohonan maafnya atas kejadian-kejadian pelanggaran HAM tersebut di Tanah Papua.

"Oleh sebab itu, LP3BH mendesak Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar mau membentuk Pengadilan HAM berdasarkan amanat Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah dalam UU 35/2008, guna menyelesaikan secara hukum dan bermartabat semua kasus pelanggaran HAM di Papua," pintanya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frist Bernard Kamuki Ramandey mengatakan, selama 2013, pihaknya menerima 71 kasus kekerasan di Papua. Selain itu, ada 90 pengaduan kasus politik, ekonomi, sosial, dan budaya. "Dari seluruh kasus kekerasan itu, diduga terjadi pelanggaran HAM," katanya. [154], Sumber Koran: Suara Pembaruan (02 Januari 2014/Kamis, Hal. 13)

Buku Putih NU atau TNI

Buku ini, menurut penulisnya, Abdul Muni’im DZ, merupakan wujud keprihatinan Nahdlatul Ulama (NU) karena ada pihak-pihak yang menyudutkan NU sebagai pelaku pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965. Secara periodik, banyak kelompok yang membela korban peristiwa 1965 dan sebaliknya menyalahkan NU, terutama Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

Karena itu, Rais Aam Pengurus Besar NU (PBNU) KH Sahal Mahfudz menegaskan tiga hal, yaitu selidiki siapa yang melakukan itu dan apa motifnya, berkoordinasi dengan teman-teman di TNI dan melakukan sesuatu. "Melakukan sesuatu itu adalah menulis buku untuk menanggapi penyudutan itu," kata Muni’im. Ia menambahkan, sebenarnya buku ini tidak perlu diterbitkan karena antara korban 1965 dan NU sudah terjadi rekonsiliasi yang alamiah dan secara kultural, "Buku ini berupaya menyelamatkan rekonsiliasi alamiah tersebut," katanya menegaskan.

Acara peluncuran buku yang dibuka Wakil Ketua Umum PBNU H. As'ad Said Ali, yang selama tiga periode menjabat Wakil Kepala BIN (Badan Intelijen Negara) tersebut, menghadirkan dua nara sumber, yaitu tokoh sepuh NU KH Chalid Mawardi dan Kiki Syahnakri dari Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Chalid Mawardi adalah anggota fact finding commission yang dibentuk Presiden Soekarno untuk mengetahui jumlah korban tragedi 1965.

Penerbitan buku ini dipicu oleh laporan khusus majalah Tempo yang terbit 1 Oktober 2012 tentang Pengakuan Algojo 196S. Penerbitan tersebut menanggapi film Joshua Oppenheimer, The Act of Killing menceritakan pengakuan seorang pembunuh yang berasal dari sebuah ormas pemuda dalam kasus 1965 di Medan, Sumatera Utara. Film itu menarik, karena setelah reformasi, yang beredar dan mudah diperoleh adalah kesaksian korban minus pelaku. Pengakuan pelaku dari kalangan Banser NU itulah yang ditampilkan dalam liputan Tempo. Meskipun demikian, tidak ada tuduhan NU terlibat pelanggaran HAM berat, karena peristiwa itu merupakan konflik horizontal di tengah masyarakat.

Pihak NU, dalam buku ini, mengatakan bahwa mereka juga korban dalam Peristiwa Madiun 1948. Tampak-nya, terjadi pergeseran wacana setelah Soeharto jatuh, pada historigrafi NU tentang "pelaku dan korban" yang mengemuka adalah pengakuan bahwa NU dan PKI sama-sama korban tentara.

Kalangan NU juga jadi korban kekerasan oleh aparat keamanan sebelum pemilu 1971. Kesaksian itu saya dengar dalam seminar NU yang diadakan di Pasuruan Jawa Timur pasca-Orde Baru.

Di dalam buku juga dibahas perkembangan situasi sebelum 1965 yang kian memanas, termasuk di Jawa Timur. Masalah tanah sangat signifikan. PKI dan BTI melakukan aksi sepihak dengan menyita tanah-tanah yang melebihi luas yang diperbolehkan Undang-Undang Landreform dan menyerahkan kepada negara. Sebagian tuan tanah menyerahkan tanah itu kepada pesantren yang di¬pimpin para kiai, sehingga konflik tidak terhindarkan. Memang ejekan berbau agama santer saat itu.

Umat Islam tersinggung dengan pentas ludruk Matine Gusti Allah. Menurut keterangan Hermawan Sulistyo, konsultan buku ini, kepada saya, ludruk itu adaptasi sandiwara dari karya Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zaratbustra, yang dalam satu fragmennya menyebut, "God is dead." Tentu tidak tepat, karya sastra yang canggih tentang filsafat atheisme dalam konteks dunia Barat dipentaskan di desa Jawa yang tradisional. Harian Bintang Timur pernah memuat headline "Islam Sontoloyo". Itu adalah pidato Bung Karno yang dipelintir. Karena sebetulnya, Soekarno mengatakan, kalau orang mengaku Islam tetapi ia tidak salat dan korupsi maka dia adalah sontoloyo.

Yang menarik dalam bukuini, setelah meletus G-30S/1965, terjadi perampokan sekaligus pembunuhan terhadap kiai-kiai NU di Jawa Timur yang dilakukan oleh anggota PKI. Informasi ini tentu perlu diverifikasi. Memang terjadi pembunuhan di seputar tahun 1965, namun tidak ada kaitannya dengan perampokan. Menarik untuk menghubungkan tuduhan ini dengan informasi belakangan yang terkait dengan pelaku terorisme yang dikatakan juga perampok toko emas.

Mengatakan bahwa PKI berontak tiga kali, tahun 1926, 1948 dan 1965, itu termasuk narasi sejarah Orde Baru. Padahal pemberontakan tahun 1926 terhadap Belanda, sesuatu yang seharusnya dicatat sebagai sikap patriotisme melawan penjajah. Di dalam buku, banyak digunakan istilah "pertempuran", padahal yang dimaksud adalah konflik antar masyarakat. Frase "NU dan TNI" sering digunakan dan menyatu, menimbulkan pertanyaan apakah ini "buku putih" NU atau (sekaligus) "buku putih" TNI?

Di dalam buku putih ini dipersoalkan juga jumlah korban tragedi 1965. Saya sendiri tidak sependapat dengan para korban 1965 yang mengatakan bahwa jumlahnya 3 juta jiwa, seperti disampaikan Jenderal Sarwo Edhie kepada Permadi SH. Jumlah itu dibesar-besarkan. Menurut Robert Cribb, ada beberapa cara untuk menghitung jumlah korban pembunuhan massal tahun 1965/1966. Pertama, dengan mengutip keterangan resmi dari pemerintah atau instansi keamanan.

Menurut Fact Finding Commission yang dibentuk setelah peristiwa berdarah tersebut, jumlah korban adalah 78.000 orang. Tetapi Oei Tju Tat, yang menjadi ketua tim itu, mengatakan bahwa angka terlalu dikecilkan. Lebih tepat bila ditambah dengan satu angka nol di belakangnya (maksudnya 780.000). Kopkamtib dalam salah satu laporannya menyebut angka 1 juta jiwa (800.000 di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta masing-masing 100.000 di Bali dan Sumatera).

Cara kedua adalah dengan menghitung jenazah yang menjadi korban pembantaian. Ini bisa dilakukan dengan membongkar kembali kuburan massal yang tersebar di mana-mana di Indonesia. Tapi, penghitungan jumlahnya pasti tidak akan akurat karena sebagian korban dicampakkan ke hutan dan dimakan binatang buas atau dibuang ke sungai/laut.

Upaya penggalian kembali, yang dilakukan oleh Ibu Sulami dkk di Wonosobo dan Blitar, lebih merupakan pengambilan "sampel" dari demikian banyak kuburan massal di Tanah Air. Metode ketiga, dengan meminta kesaksian dari korban yang selamat, orang yang menyaksikan pembunuhan atau pelakunya sendiri. Ini dapat dan perlu dilakukan, walaupun akan makan waktu cukup lama.

Cara keempat, dengan teknik demografi, membandingkan jumlah penduduk suatu daerah sebelum dan sesudah kejadian. Jadi angka pembunuhan massal itu diperoleh melalui selisihnya. Kelemahan dari teknik ini adalah "angka sensus yang tersedia mencakup periode yang jauh lebih panjang, yaitu tahun 1961 dan 1971. Selain itu, tidak semua yang meninggal itu karena pembunuhan, bisa juga karena mati wajar atau sakit. Demikian pula orang-orang yang berpindah ke daerah lain selama periode itu, tentu harus dikeluarkan dalam penghitungan.

Metode kelima, mengandalkan intuisi. Angka yang diperoleh bersifat moderat di tengah-tengah, tidak terlampau kecil dan tidak terlampau besar. Robert Cribb menyebut jumlah 500.000 sebagai angka yang wajar. Jumlah tersebut didukung oleh teknik keenam yang dibuat Iwan Gardono dengan menjumlahkan semua angka pada 39 artikel/buku yang mengulas pembantaian 1965/1966 dan membagi dengan 39 sehingga dapat diperoleh angka rata-rata 430.590 orang. Cara yang terakhir ini jelas tidak ilmiah.

Kalau kita berpegang pada angka 500.000, seratus ribu adalah jumlah korban di Bali dan Sumatera Utara, sedangkan jumlah terbanyak pada dua provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekitar 300.000-400.000 orang. Namun statistik itu merupakan angka yang dingin, tidak mewakili perasaan yang dicengkam ketakutan, kengerian melihat orang dibunuh atau diperkosa di depan mata kepala sendiri. Selain itu, juga menjadi tanda tanya, mengapa pihak keamanan tidak berusaha mencegahnya sehingga korban yang jatuh tidak sebanyak itu. Paling tidak, ada kesan bahwa mereka membiarkan, bahkan mendorong hal itu terjadi.

Rekonsiliasi

Hal yang sangat positif dari buku ini adalah sikap NU mengenai rekonsiliasi. Kalangan NU telah melakukannya sejak pasca-Peristiwa Madiun 1948. Saya kira patut diapresiasi sikap masyarakat Jawa Timur pada umumnya, walaupun tidak tergolong kaum nahdliyyin. Bahkan sebelum menjadi Menteri BUMN, Dahlan Iskan juga memeloporinya dengan mengundang aktivis PKI Soemarsono, Gubernur Militer Madiun 1948 dan tokoh pemuda Surabaya November 1945 untuk silaturahmi di pesantren keluarganya, di Magetan, Jawa Timur.

Sikap kenegarawanan juga ditunjukkan oleh KH Abdurrachman Wahid. Pada 14 Maret 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan, ketika menjabat Ketua Umum PBNU, ia sudah meminta maaf para korban Gerakan 30 September. Gus Dur juga mengakui, "... justru banyak pembunuhan dilakukan oleh anggota NU. Padahal saya Ketua NU, untungnya setelah itu...." Tahun 2002 rekonsiliasi justru dipelopori oleh anak-anak muda NU yang tergabung dalam Syarikat (Santri untuk Advokasi Masyarakat), mula-mula di Yogyakarta dan meluas ke seluruh Pulau Jawa. (Asvi Warman Adam Sejarawan LIPI, anggota tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Soeharto yang dibentuk Komnas HAM pada 2003), Sumber: Majalah Gatra (02 Januari 2014/Kamis, Hal. 48)

Inilah lokasi pendaftaran BPJS untuk Aceh-Sumut

Kamis, 02 Januari 2014 16:30 WIB, Jakarta - Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yaitu PT. Askes (Persero), masih membuka kesempatan kepada masyarakat luas yang ingin mendaftarkan diri sebagai anggota.

Direktur Kepesertaan PT Askes, Sri Endang Tridarwati, jumlah itu terdiri dari dua kelompok peserta yang dialihkan, yaitu peserta existing Askes Sosial (16.152.615) Jamkesmas (86,4 juta), TNI dan keluarga (859.216), Polri (793.454), dan Jamsostek (8.446.856),” urainya yang dituliskan Kamis (2/1/2014).

Bila mereka belum memegang kartu baru, kata Ari, mereka dapat menggunakan kartu kepesertaan lama yang saat ini masih dipegang, selama itu masih berlaku. “TNI/Polri membawa Kartu Tanda Anggota/Nomor Registrasi Pokok, dan eks Jamsostek dapat memperlihatkan kartu JPK Jamsostek lama,” jelas Sri.

Adapun pembuatan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan sedang dalam proses, dan di harapkan bulan April 2014 sudah selesai. Demikian pula peserta Askes Sosial dan Jamskesmas bisa menggunakan kartu lama, selama itu masih berlaku.

Sri menjelaskan, pekerja penerima upah non pemerintah (karyawan swasta) dapat melakukan pendaftaran oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan dan cabangnya yang ada di provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian perusahaan akan melakukan pembayaran iuran sebesar yang sudah ditentukan pemerintah ke bank yang ditunjuk BPJS Kesehatan, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Setelah konfirmasi pembayaran, perusahaan akan mendapatkan kartu BPJS Kesehatan untuk karyawannya.

Sedangkan bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja (wiraswasta, investor, petani, nelayan, pedagang keliling, dan lainnya) mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dengan tata cara mengisi formulir daftar isian peserta dengan menunjukkan salah satu kartu identitas, seperti KTP, SIM, KK, atau paspor.

Saat ini PT. Askes (Persero) memiliki 105 kantor operasional kabupaten yang tersebar di 12 divisi regional. Masyarakat juga bisa menghubungi call center di 500400 bila kebingungan terkait mekanisme pendaftaran atau penggunaan JKN 2014. Bagi pengguna akses internet dan mobile bisa mengakses informasi di www.bpjs-kesehatan.go.id. Masyarakat juga bisa mendatangi BPJS Center atau posko BPJS 24 jam, yang tersedia di kantor perwakilan dan divisi regional.

Saat ini PT. Askes (Persero) sudah menyiapkan 21 blangko kosong untuk para pendaftar BPJS. Blangko nantinya akan disebarkan di seluruh kantor perwakilan PT. Askes (Persero). PT. Askes (Persero) juga meminta bantuan TNI-Angkatan Laut yang memiliki rumah sakit kapal, untuk ikut mensosialisasikan BPJS kepada masyarakat pesisir dan perbatasan.

Pendaftaran peserta BPJS, kata Sri, tidak berlangsung lama. “Hanya 15 menit untuk pendaftaran sampai dapat kartu peserta BPJS. Masyarakat bisa mendaftar lewat situs www.bpjs kesehatan.go.id, datang langsung ke kantor BPJS, atau melalui bank. Untuk bank saat ini ada Mandiri, BRI, dan BNI,” kata Sri. [005-wol]

Dandim Kuningan Ingatkan Anggotanya Jangan Sampai Menyakiti Hati Rakyat

Kamis, 02/01/2014 - 14:02, KUNINGAN,(PRLM). - Komandan TNI Komando Distrik Militer 0615 Kuningan Sugeng Waskito Aji, mengingatkan kepada seluruh anggota TNI jajaran Kodim Kuningan untuk selalu dekat dengan rakyat serta jangan sampai menyakiti hati rakyat.

Amanat tersebut diungkapkan Sugeng Waskito Aji, saat memimpin upacara rotasi dan serah terima jabatan lima orang Komandan Rayon Militer di aula Markas Kodim 0615 Kuningan, Kamis (2/1/2014).

"Kita TNI yang bertugas dalam lingkup Kodim Kuningan, dalam mengemban tugas kewilayahan, di antaranya harus selalu dekat dengan berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Kuningan. Keluhan-keluhan masyarakat, harus kita serap, dicatat, dan dihimpun, lalu sanpaikan kepada pemerintah Kabupaten Kuningan. Tujuanya untuk kesejahteraan masyarakat," ujar Sugeng Waskito Aji.

Sementara itu, melalui upacara tersebut, Sugeng Waskito Aji mengalihtugaskan lima Danramil. Terdiri atas, Kapten Arhanud Naryanto yang semula Danramil 1501 Kuningan menjadi Danramil 1502 Kadugede, Kapten Kavaleri Sunarto semula Danramil Kadugede menjadi Danramil 1510 Cilimus. Kemudian, Kapten Infanteri Supriyadi, semula Danramil Cilimus menjadi Danramil 1501 Kuningan. Kapten Arhanud Mulyadi semula Danramil 1507 Luragung menjadi Danramil 1503 Ciniru, dan Kapten Infanteri Chaerudin yang semula Danramil 1503 menjadi Danramil 1507 Luragung. (A-91/A-89)

Data BPJS Kesehatan di Bangkalan Belum Valid

KAMIS, 2 JANUARI 2014 - 18:55, Bangkalan, Seruu.com - Data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan yang berlaku per 1 Januari 2014, hingga Kamis (2/1/2014) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, semua data peserta belum masuk.

"Semestinya kami sudah menerima semua data peserta itu dari PT. Jamsostek, Anggota TNI Polri yang aktif dan Jamkesmas terakhir 31 Desember 2013," ujar Kepala Operasional BPJS Kesehatan Kabupaten Bangkalan, Eko Durianto Kesdu, ketika dikonfirmasi.

Ia menjelaskan, diperkirakan jumlah peserta mencapai 600 ribu, yang transformasi dari peserta Jamkesmas, TNI Polri yang aktif dan perserta Jamsostek.

“Namun semua transfornasi data itu dari Jamsostek dan TNI Polri belum setelah kami cek belum masuk karena yang melakukan itu semuanya dari pusat bukan masing-masing daerah," ungkapnya.

Ditambahkan Kasdu, untuk data yang sudah ada hanya peserta Askes, sekitar 40 ribu PNS lebih, pihaknya sebagai meyelenggara UU tersebut optimis proses pelayanan berjalan lancar.

"Tadi ada peserta Jamsostek yang datang ke sini, setelah kami cek datanya ternyata belum masuk, kami sudah mengandeng RSUD setempat dan Puskesmas agar semua peserta BPJS kesehatan bisa dilayani dengan baik," pungkasnya. [Ift]

Panglima TNI Transit Di Lanud Sultan Hasanuddin

Pentak Lanud Hnd - 2/01/2014, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko berserta rombongan, Senin (30/12) transit di Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin disambut oleh Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama TNI Dody Trisunu. Turut Hadir menyambut kedatangan rombongan Panglima TNI, Pangdam VII Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar, Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna, Kas Koopsau II Marsma TNI Barhim, Pangkosekhanudnas II Marsma TNI A. Dwi Putranto, Danlantamal VI Laksamana Pertama TNI Ari Soedewo .

Panglima TNI yang melaksanakan kunjungan kerja di Sulawesi Selatan sejak hari Sabtu 28 Desember 2013 tersebut melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya mengikuti reuni akbar di Yonif 700/Raider yang merupakan pertama kali Jenderal TNI Moeldoko menjajaki karier di TNI, selanjutnya memberikan pengarahan kepada para perwira TNI di Lantamal VI serta memberikan kuliah umum di gedung AP Petterani Unhas Makassar.

Panglima TNI beserta rombongan yang melaksanakan ramah tamah di Gedung Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, kurang lebih satu jam tersebut selanjutnya menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

TNI mutasi 36 perwira tinggi

Kamis, 2 Januari 2014 16:00 WIB, Pewarta: Syaiful Hakim, Jakarta (ANTARA News) - Sebanyak 36 perwira tinggi (pati) di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dimutasi sebagai upaya pembinaan organisasi dan optimalisasi tugas-tugas TNI yang semakin berat, kata Pjs Kepala Dinas Penerangan Umum Pusat Penerangan (Kadispenum Puspen) TNI Letkol Caj Edyana Sulistiadie.

"Pemutasian jabatan pati tersebut berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/104/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 36 Pati TNI," ujarnya di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, dalam mutasi jabatan tersebut tercatat dari TNI Angkatan Darat sebanyak 10 orang, TNI Angkatan Laut 12 orang dan TNI Angkatan Udara sebanyak 14 orang.

Dari TNI AD, antara lain Mayjen TNI I Wayan Midhio dari Wakil Rektor Bidang III Kerjasama Unhan menjadi Wakil Rektor Bidang II Umum dan Keuangan Unhan, Mayjen TNI Joko Sriwidodo dari Aslog Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Endang Hairudin dari TA Pengkaji Bidang Geografi Lemhannas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Sumartono dari Deputi Bidang Operasi SAR Basarnas menjadi Pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun).

Selain itu, Brigjen TNI Surung Siburian dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (pensiun), Brigjen TNI Iswandhi Setyobudi dari Staf Khusus Kasad menjadi Pati Mabes TNI AD (pensiun), Brigjen TNI Karsiyanto dari Kapusjarah TNI menjadi Waaspers Panglima TNI, Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah dari Dirkuad menjadi Kapusku TNI, Kolonel Cku Teddy Hernayadi dari Kabid Lakbia Pusku Kemhan menjadi Dirkuad dan Kolonel Inf Zaedun dari Dirbinjianbang Seskoad menjadi Kapusjarah TNI.

Dari TNI AL, diantaranya, Mayjen TNI (Mar) Syaiful Anwar dari Wakil Rektor Bidang II Umum dan Keuangan Unhan menjadi Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan, Laksda TNI Santoso dari Staf Khusus Kasal menjadi Pati Mabes TNI AL (pensiun), Laksma TNI Maheranto dari Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menjadi Staf Khusus Kasal (untuk Keinkopal), Laksma TNI Tri Prasodjo dari Kapusku TNI menjadi Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.

Laksma TNI Djoko Prapto Harsono dari Bandep Informasi dan Pengolahan Data Setjen Wantannas menjadi Staf Khusus Kasal (penugasan di PT Pelni), Laksma TNI Dharyantho dari Waaslog Kasal menjadi Bandep Informasi dan Pengolahan Data Setjen Wantannas, Laksma TNI Harry Pratomo dari Kadislaikmatal menjadi Waaslog Kasal, Kolonel Laut (T) Ir. Muhammad Suyanto dari Sekdislitbangal menjadi Kadislaikmatal, dan Kolonel Laut (KH) B Angkoso W dari Kadilmilti III Surabaya Mahkamah Agung menjadi Anggota Kelompok Hakim Militer Utama Mahkamah Agung.

Sementara dari TNI AU, yakni Marsda TNI Usra Hendra Harahap dari Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan menjadi Wakil Rektor Bidang III Kerjasama Unhan, Marsda TNI Karibiyama dari Pa Sahli Tk. III Bidang Jahrit Panglima TNI menjadi Aslog Panglima TNI, Marsda TNI Sru Astjarjo Andreas dari Koorsahli Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (pensiun), Marsma TNI Suprapto dari Wakil Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan menjadi Pati Mabes TNI AU (pensiun).

Selain itu, Marsma TNI B Edy Purwanto dari Kadisbangopsau menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Jahrit Panglima TNI, Marsma TNI Agoes Haryadi dari Pati Sahli Kasau Bidang Kersalem menjadi Kadisbangopsau, Marsma TNI Modjo Basuki dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem, Marsma TNI Sulastri Baso dari Pati Sahli Kasau Bid. Iptek menjadi Pati Mabes TNI AU (Dlm. rangka pensiun), Marsma TNI Manimbul Manurung dari Kas Korpaskhas menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Iptek.

Marsma TNI T. Seto Purnomo dari Kabinda Riau BIN menjadi Kas Korpaskhas, Marsma TNI Suwarso dari Pati Sahli Tk. II Was Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI menjadi Pati Mabes TNI AU (pensiun), Kolonel Tek Sri Widodo (Han) dari Kaprodi Asymetri Warefare Fakultas Strahan Unhan menjadi Wakil Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan Unhan, Kolonel Lek Bambang Yogatama dari Direktur Perlindungan pada Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT menjadi Kabinda Riau BIN, dan Kolonel Pnb Agus Sudarya dari Ir. Kohanudnas menjadi Pa Sahli Tk. II Was Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI.

"Keputusan Panglima TNI tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013," kata Edyana. (Editor: Priyambodo RH)

BPJS Berlaku, Masyarakat Bebas Akses Fasilitas Kesehatan Kemhan dan TNI

Kamis, 02 Jan 2014 00:30 WIB, MedanBisnis - Jakarta. Berlakunya Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membawa dampak layanan kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat. Kini masyarakat umum bisa menggunakan fasilitas kesehatan milik Kementerian Pertahanan dan TNI di seluruh Indonesia.

"Dengan adanya Program BPJS Kesehatan tersebut, maka mulai tanggal 1 Januari 2014 masyarakat umum dapat menggunakan fasilitas kesehatan yang dimiliki Kemhan dan TNI di seluruh Indonesia," demikian bunyi siaran pers Pusat Komunikasi Publik Kemhan yang diterima redaksi, Rabu (1/1/2014). Kementerian Pertahanan dan TNI menyambut baik berlakunya UU BPJS dan berkomitmen untuk mendukung program penting pemerintah tersebut. Sebab, program BPJS kesehatan juga memberikan kemudahan bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan beserta keluarganya, khususnya yang bertugas di wilayah perbatasan dan tempat-tempat yang jauh dari fasilitas kesehatan TNI.

"Karena dengan Program tersebut, seluruh Prajurit TNI dan PNS Kemhan dapat memanfaatkan pelayanan dari fasilitas kesehatan umum terdekat tanpa harus ke Rumah Sakit TNI," lanjut keterangan dalam rilis tersebut. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS pada pasal 60 menyatakan bahwa Kemhan dan TNI tidak lagi menyelenggarakan pelayanan kesehatan eksklusif bagi prajurit TNI dan PNS Kemhan, kecuali pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional TNI akan diatur dalam Peraturan Presiden.

Terkait dengan pasal 60 tersebut, kegiatan dukungan kesehatan operasional akan dibiayai dari dana APBN yang diatur dalam Peraturan Presiden, sedangkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya mulai 1 Januari 2014 akan dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Kemhan dan TNI telah melakukan pendaftaran seluruh fasilitas kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI kepada BPJS Kesehatan. Saat ini seluruh fasilitas kesehatan TNI mulai dari Poliklinik sampai dengan Rumah Sakit sudah siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sebagai provider BPJS Kesehatan.

Biaya pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarga adalah iuran yang berasal dari potongan gaji sebesar 2% ditambah dengan bantuan dari Pemerintah sebesar 3%. Dengan dengan demikian besaran iuran tersebut menjadi sebesar 5%. Iuran tersebut akan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya. (dtc)

Pembukaan KIBINA Persiapan Sesko TNI dan Sesko Matra ke-29

Kamis, 02 Januari 2014 11:20, Ditulis oleh M. Sholikhin, Pondok Labu, Pusdiklat Bahasa. Hari ini (02/01/14) Kabadiklat Kemhan secara resmi telah membuka Kursus Intensif Bahasa Indonesia (KIBINA) Persiapan Sesko TNI dan Sesko Matra ke-29. Dalam acara pembukaan tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat di lingkungan Badiklat Kemhan serta perwakilan dari Dirkersin.

Dalam amanat yang diberikan oleh Kabadiklat Kemhan ditekankan kepada para Pasis untuk dapat mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya sehingga para siswa dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan fasih. Seperti diketahui bahwa pindidikan di Sesko semua proses pengajaran, instruksi, penulisan serta diskusi sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia.

Lebih lanjut Kabadiklat Kemhan berharap kepada para Pasis dapat memahami kaidah-kaidah bahasa Indonesia dan mampu menggunakannya, baik lisan maupun tulisan sehingga mempermudah para Pasis mengikuti pendidikan di target course. Para Pasis juga diharapakan dapat kegiatan non-akademis yang berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan disiplin dan kebugaran jasmani.

KIBINA Casis Sesko Matra akan dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 28 Januari 2014 dengan materi pendidikan : Pengenalan Organisasi Kemhan, Strategi, Manajemen Umum, Ilpengtek dan Falsafah Juang. Sedangkan Casis Seko TNI dimulai pada tanggal 2 s.d. 20 Februari 2014 dengan materi pendidikan Bahasa Indonesia tingkat menengah pada bulan pertama dan materi yang berkaitan dengan Sesko TNI pada bulan kedua.

Tim Kesehatan Prajurit TNI Haiti Lakukan Pengasapan Barak

Kamis, 2 Januari 2014 17:24 WIB, TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kesehatan Kontingen Garuda (Konga) XXXII-C/MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haiti), yang tengah melaksanakan misi perdamaian PBB di Haiti, selaku Komandan Satgas (Dansatgas), melakukan pembersihan berupa pengasapan tempat tinggal/barak para personil Kontingen Garuda di Camp Garuda Gonaives, Haiti.

Menurut Dansatgas Mayor Czi Alfius Navirinda saat meninjau kegiatan pengasapan, kegiatan pengasapan yang dipimpin oleh Lettu (Kes) dr. Adi Nugroho bersama beberapa personil Satgas dimaksudakan untuk mengendalikan perkembangbiakan nyamuk. Diharapkan dapat terhindar penyakit demam berdarah dan Malaria yang masih merupakan endemik di Haiti.

Terlebih lagi wilayah Gonaives tempat dimana Camppara prajurit Satgas Kizi TNI berada beberapa hari belakangan diguyur hujan dan beberapa saluran di wilayah kota terjadi penyumbatan. Dikhawatirkan terdapat genangan air yang merupakan tempat nyamuk berkembang biak.

"Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Tim Kesehatan Konga XXXII-C/Minustah seperti ini akan dilakukan secara rutin dan terjadwal untuk mencegah segala kemungkinan penyakit yang ditimbulkan oleh gigitan Nyamuk," kata Mayor Alfius.

Pada beberapa kesempatan, kegiatan pengasapan ini juga akan dilakukan secara bersama-sama dengan para prajurit dari Argentina Batalyon. Hal ini dilakukan untuk mempererat kerjasama antara kedua satuan yang bersebelahan Camp di Gonaives. (Penulis: Wahyu Aji & Editor: Johnson Simanjuntak)

Cegah Konflik Sosial, IPW Himbau Presiden SBY Benahi Intelejen Polri

Created on Kamis, 02 Januari 2014 16:35 Published Date, Jakarta, GATRAnews- Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mencermati potensi konflik sosial di tahun politik 2014. Data yang dilansir Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan, konflik sosial di 2013 naik 23,7% dibanding 2012 dimana terjadi 153 konflik sosial berupa tawuran, bentrokan massa maupun kerusuhan sosial. Akibatnya, 203 orang tewas, 361 luka, 483 rumah dirusak dan 173 bangunan lainnya dibakar.

Data tersebut, menurut Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 dimana hanya 154 orang tewas dan 217 luka termasuk 1 anggota TNI tewas, 2 anggota Brimbob tewas, 6 TNI luka serta 6 polisi luka. "Jika kondisi ini tidak diantisipasi pemerintah, diperkirakan konflik sosial akan makin marak di tahun politik 2014," jelasnya dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Kamis (2/1). Neta melanjutkan, konflik terakhir di 2013 terjadi pada 30 Desember 2013 di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Papua Barat.

Satu orang bocah meregang nyawa dalam konflik ini serta enam bangunan ludes terbakar. Disamping itu anggota TNI dan Polri pun menjadi korban, 10 anggota TNI tewas, polisi 4 orang dan sisanya 188 orang adalah warga sipil. "Kantor polisi pun jadi korban, di antaranya Polres Ogan Komering Ulu,Sumsel. Begitu juga lembaga pemasyarakatan, seperti Lapas Tanjung Gusta dan Lapas Palopo. Ironisnya, Polri hanya dapat berkata bahwa situasi terkendali setelah adanya peristiwa kerusuhan yang memakan korban jiwa dan harta benda masyarakat," tegas Neta.

Melihat beragamnya konflik sosial, Neta beranggapan bahwa intelejen Polri sangat lemah dan fungsi deteksi dini seakan tidak berfungsi. "Di tahun 2014, pemerintah SBY perlu membenahi semua ini. Jika tidak bukan mustahil Pemilu dan Pilpres 2014 akan diwarnai berbagai konflik dan kerusuhan sosial yang menewaskan banyak orang," demikian Neta. (WFz)

Polri Gandeng TNI Telusuri Jejak Teroris di Poso

Kamis, 02 Januari 2014, 20:13 WIB, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan TNI untuk merunut pergerakan teroris di Poso, Sulawesi Tengah.

"Poso ini medannya sulit, karena itu kita minta kerja sama dengan TNI untuk latihan militer, menyisir daerah-daerah yang terindikasi teroris," kata Sutarman saat kunjungannya kepada salah satu anggota Densus 88 yang tertembak saat baku tembak dengan terduga teroris di rumah sakit, Jakarta, Kamis (2/1).

Sutarman mengatakan saat ini teroris memanfaatkan teknologi "global positioning system" (GPS) dalam menyembunyikan bahan peledaknya.

"Jadi dia kubur di hutan bahan peledaknya, kemudian diatur koordinat GPS-nya, meskipun balik lagi tidak akan kehilangan arah untuk menemukan tempat itu, ini yang akan kita sisir," katanya.

Ia mengatakan dari pelatihan tersebut, sudah banyak ditemukan bahan peledak yang biasanya dibawa ke pulau Jawa atau ke Bima, Nusa Tenggara Barat.

Sutarman mengatakan salah satu teroris yang masih dicari keberadaannya, yakni Santoso yang menyediakan bahan-bahan peledak kepada anggota kelompok teroris Abu Roban.

"Santoso ini yang menyiapkan pelatihan dan biaya operasional untuk melancarkan aksinya, meledakkan bom di rumah-rumah ibadah," katanya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada karena teroris tersebut bergerak di wilayah barat dan timur.

Pernyataan tersebut menyusul ditangkapnya terduga tujuh teroris, enam tewas dan satu hidup usai penyergapan di rumah kontrakan di Jalan KH Dewantoro Gang H Hasan RT 04/07 Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan.

Enam terduga teroris tersebut di antaranya, Daeng alias Dayat alias Hidayat, Nurul Haq alias Dirman, Oji alias Tomo, Rizal alias Teguh, Hendi, dan Ujuh Edo alias Amril.

Sementara satu orang hidup diketahui bernama Anton alias Septi yang ditangkap di depan warung internet Jalan Alternatif Kemranjen, Banyumas arah Purwokerto, Jawa Tengah pada Selasa (31/12) pukul 14.00 WIB.

Dari barang bukti yang ditemukan dan keterangan dari Anton, ketujuh terduga teroris tersebut berencana meledakkan bom di sejumlah tempat ibadah pada malam tahun baru 2014 lalu. (Redaktur : Ajeng Ritzki Pitakasari & Sumber : Antara)

Kapolri yakin teroris Santoso masih sembunyi di Poso

Reporter : Agib Tanjung, Kamis, 2 Januari 2014 15:44, Merdeka.com - Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yakin Santoso masih berada di Poso, Sulawesi Tengah. Santoso merupakan salah satu biang teroris yang masih diburu oleh Polri.

Sutarman menduga Santoso masih bersembunyi di hutan yang jauh dari jangkauan masyarakat. Sampai saat ini Polri telah bekerja sama dengan TNI untuk melacak keberadaan Santoso dan alat-alat peledak yang selama ini disinyalir disimpan di hutan-hutan.

"Ada, (Santoso) masih di Poso. Kita sudah meminta dan bekerja sama dengan TNI dengan kemampuan untuk latihan. Jadi areal itu juga sudah digunakan untuk latihan militer. Tujuannya mampu untuk menyisir daerah-daerah yang bisa ditemukan bahan peledak. Dia dikubur di tempat-tempat di hutan," kata Sutarman di sebuah rumah sakit daerah Jakarta Selatan, Kamis (02/01).

Menurut Sutarman, Santoso merupakan anak buah dari buronan teroris kelas kakap Abu Roban yang mengendalikan pelatihan-pelatihan aksi teror. Santoso diduga sebagai tangan kanan atau salah satu orang kepercayaan dari Abu Roban.

"Santoso ini anak buahnya Abu Roban, yang dia terus mengendalikan pelatihan-pelatihan di Indonesia, baik yang ada di timur maupun di barat. Dan sel ini seolah memiliki kemampuan, mereka bergerak sendiri-sendiri, bahkan ada doktrinasi. Dari kondisi seperti itu, ada yang lari ke Bima, Jawa, dan Aceh," ujar jenderal bintang empat ini. [mtf]

Kamis, 02 Januari 2014

BERITA TANGGAL 2 JANUARI 2014/KAMIS

1.   Gangguan Keamanan 2014 Akan Meningkat
2.   Foto: Personel TNI berusaha mencari tubuh korban
  3...
3.   Pemkot Apresiasi Dukungan Terhadap Larangan
  Perayaa...
4.   322 Aparat Siap Amankan Tahun Baru
5.   Kodim Ciamis Tularkan Gerakan Menanam Sayuran
6.   Sebuah Gereja di Sumedang Diancam Dibongkar
7.   Jenderal TNI Bintang Satu Berdoa di Depan Jenazah
  ...
8.   Tiga Panser TNI Kawal Pergantian Tahun di Kota Sol...
9.   Petugas Temukan Sabu, Panah, dan Peluru M 16 di
  LP...
10. JKN Cakup 17,89 Juta Warga Jateng
11. Gropyokan Tikus Massal, Satu Ekor Dibeli Rp 1000
12. Kala Kopassus Rayakan Tahun Baru: Lempar Pisau
  hin...
13. Foto-foto Jenderal Moeldoko Pimpin Sertijab Peting...
14. Panglima TNI Lepas 175 Prajurit ke Kongo
15. TNI Siapkan Pasukan Hadapi Pemilu 2014
16. Pasukan Misi Perdamaian yang Terlibat Pelanggaran...
17. BPJS Berlaku, Masyarakat Bebas Akses Fasilitas Kes...
18. Presiden Kunjungi Asrama TNI Kodam III Siliwangi

Gangguan Keamanan 2014 Akan Meningkat

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) memperkirakan potensi gangguan keamanan terkait politik pada 2014 akan meningkat.

Sekertaris Menkopolhukam, Langgeng Sulistiyono mengungkapkan, angka gangguan keamanan pada 2013 menurun dibanding tahun sebelumnya. Tercatat gangguan keamanan pada 2012 sebanyak 358.635 kasus, dengan rincian kejahatan transnasional 17.940 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara 4.375 kasus, dan kejahatan berimplikasi konflik 695 kasus. Tahun 2013, jumlah total gangguan keamanan 259.916 kasus, terdiri atas kejahatan konvensional 241.1338 kasus, kejahatan transnasional 15.129 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara 3.397 kasus), serta yang berimplikasi konflik 252 kasus.

Langgeng menjelaskan, turunnya gangguan keamanan tak lepas dari efektifnya implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No 2/2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri yang kemudian dijabarkan terbitnya Kep Menkopolhukam Nomor 27/2013. tentang Pembentukan Desk PGKDN Tahun 2013. Desk tersebut terbagi menjadi empat sub, subdesk lahan/SDA, SARA, politik, dan batas wilayah, serta subdesk industrial.

Lebih jauh Langgeng menyebutkan, dalam menangani konflik selain melakukan langkah penghentian secara cepat, tepat, dan proporsional, tim terpadu mengungkap akar masalah tanpa tindakan represif. Langkah lainnya adalah sistem pengendalian dengan menyusun rencana aksi selama setahun, termasuk me¬mulihkan kondisi pasca konflik. "Penyelesaian dilakukan dengan pengungkapan akar dan pemulihan pasca konflik.

Setelah hampir satu tahun, Inpres No 2/2013 ini mampu menurunkan konflik," katanya di Jakarta. Senin (30/12). Presiden setuju agar inpres dilanjutkan 2014 dan berharap tidak ada korban.

Langgeng menambahkan, konflik terbesar terkait masalah lahan dengan jumlah 23 kasus. Terkait masalah SARA terjadi lima kali konflik. "Masih ada kemungkinan muncul pada 2014 konflik batas wilayah. Adanya otda menimbulkan konflik batas, apalagi ada sumber daya alam. Sulit menarik garis batas dan konflik industrial," Langeng memaparkan.

Hal lajn yang menjadi perhatian serius adalah upaya politisasi masalah untuk mobilisasi massa, termasuk mengeksploitasi unsur SARA. "Potensi mobilisasi massa ada. Berbagai masalah bisa dipolitisasi, misalnya sebuah isu tentang sebuah kelompok tertentu agar mereka terpilih. Ini dikhawatirkan rentan terjadi, makanya kita hindari," kata Langgeng. Salah satu upaya mengantisipasi potensi kerawanan itu dengan mene¬gakkan aturan berlaku.

Dirjen Kesbangpol Kemendagri, Tanri bali Lamo, mengatakan, penanganan konflik harus melibatkan semua tokoh masyarakat. Semua kepala daerah berkewajiban menciptakan ketentraman umum di wilayahnya.

Kemenkopolhukam menganalisis sejumlah kendala masih dihadapi dalam penanganan konflik. Masalah itu, di antaranya kurangnya perhatian kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan rencana aksi. Rencana aksi juga tidak dapat dilaksanakan karena belum didukung APBN dan APBD 2013. Di samping itu masih tampak ada ego sektoral Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam melaksanakan dan mendulang pelaksanaannya. (M Bachtiar Nur), Sumber Koran: Sinar Harapan (31 Desember 2013/Selasa, Hal. 02)